BandungKita.id, BANDUNG – Tanpa terasa kepemimpinan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial dan Yana Mulyana genap berjalan 100 hari pada 28 Desember mendatang, sejak dilantik pada Kamis 20 September 2018 lalu.
Kala itu Oded-Yana dilantik di gedung Merdeka Kota Bandung dengan dihadiri ribuan masyarakat. Banyak warga Bandung menaruh harapan pada sosok pemimpin baru tersebut.
Menurut Pakar Politik Pemerintahan dan Polisi, Pertahanan dan Keamanan, dari Universitas Padjajaran, Muradi, saat ini dirinya merasa cukup sulit menilai apakah kinerja Mang Oded baik atau buruk selama 100 hari memimpin Kota Bandung.
Kesulitan tersebut, kata Muradi, lantaran ada tiga hal penting yang sejauh ini masih menjadi kendala. Terlebih, menurutnya menilai kepemimpinan seseorang perlu dilakukan dari berbagai sisi, tidak bisa hanya sebagian saja.
“Menilai itu kan harus holistik yah, dalam bahasa politiknya komprehensif. Ada beberapa kendala yang saya kira membuat kinerja Pemkot Bandung sulit saya nilai, karena ada tiga hal yang cukup mengganjal, pertama itu soal belum adanya Sekda definitif, sampai hari ini belum yah. Kemudian penganggaran yang terkendala. Yang ketiga optimalisasi ASN,” ungkap Muradi
Baca juga: Masyarakat Diimbau Tak Berkumpul di Jembatan Layang Saat Malam Pergantian Tahun
Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, penilaian terhadap kinerja Pemkot Bandung akan lebih mudah dikatakan buruk atau baik, apabila tiga hal tersebut telah terlaksana, mengingat hal itu menjadi unsur penting dalam berjalannya roda pemerintahan.
“Dalam melakukan kinerja (pemerintahan), tiga hal itu aja saya kira, dalam empat bulan terakhir ini wali kota belum bisa saya sebut optimal apa tidak. Makanya jadi agak rumit (menilainya), kenapa rumit, karena kinerja Mang Oded tersandera oleh tiga hal tadi,” jelasnya.
Baca juga: Kadishub Kota Bandung Optimis Operasi Cabut Pentil Bakal Atasi Kemacetan
Terkait belum adanya sekda definitif, kata Muradi, Pemkot Bandung jadi kehilangan sosok penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang strategis, seperti penentuan anggaran atau juga rotasi pegawai dinas.
“Sekda itu kan pemimpin ASN tertinggi di Kota Bandung, dia (sekda) yang akan menjadi penentu hitam putihnya kinerja (ASN). Meski mungkin ada PLH Sekda, dan PLH tetap bisa mengambil kebijakan. Tapi tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis, contoh soal penganggaran, atau penggantian kepala dinas, yang memang itu menjadi diskusi antara wali kota dengan Sekda. Apakah Kadis tertentu bekerja dengan baik atau tidak,” Paparnya
Meski begitu, disamping hal-hal lain yang perlu dikerjakan Pemkot Bandung, Muradi tidak menampik saat ditanya, idelanya dalam waktu hampir 4 bulan ini, Kota Bandung sudah miliki sekda definitif.
“(iya) salah-satunya, karena Sekda itu posisinya sentral, untuk bisa mengelola ASN,” tandas Muradi.***(TRH/BandungKita)
Comment