by

Dinilai Belum Ada Regulasi Jelas, Kepala Desa di Garut Tolak Pungut PBB

BandungKita.id, GARUT – Kepala Desa yang tergabung dalam Paguyuban Rakyat Desa (Parade) Nusantara Kabupaten Garut, menolak diperbantukan oleh pemerintah sebagai pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke masyarakat.

Ketua Parade Nusantara Garut, Tedi Rohendi, mengatakan pemerintah meminta agar aparat desa menjadi petugas pemungut PBB. Penolakan karena belum adanya regulasi yang jelas.

“Permintaan itu juga sangat memberatkan terhadap tugas aparat desa. Ironisnya saat target PBB tidak terpenuhi, maka kami yang harus membayar,” ujar Tedi di Kantor Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Selasa (15/1/2019).

Jika harus memberikan dana talang untuk membayar PBB, Tedi mengaku sangat membebani. Baik dari sisi administrasi keuangan desa dan kinerja aparat desa.

“Akibatnya anggaran dana desa terpaksa digunakan untuk menutupi target pajak tersebut. Istilahnya jadi gali lobang, tutup lobang,” ucapnya.

Menurut Tedi, dalam aturan atau perundang-undangan desa, tidak satu pasal pun yang menyebut aparat desa menjadi pemungut pajak. Hal yang wajar saat terjadi penolakan dari kepala desa.

“Puluhan kepala desa yang tergabung di Parade sudah menolak. Apalagi harus nombokin kekurangan dari target PBB. Dana desa itu kan peruntukannya bagi pembangunan,” katanya.

Menurutnya, tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak masih rendah. Ia menyebut hampir 90 persen desa di Garut kesulitan memenuhi target pajak.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Garut, Yusep Sulaeman, mengatakan sejumlah kepala desa yang tak mau memungut PBB dinilai tak beralasan. Pasalnya aturan untuk membantu memungut pajak sudah memiliki payung hukum.

“Di Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan, kades itu harus membantu tugas pemerintah. Termasuk untuk membantu pemungutan PBB. Lalu diatur di Perda nomor 1 soal pajak daerah. Kades punya kewenangan,” ujar Yusep.

Ia menambahkan, setiap pajak daerah akan kembali lagi sebesar 10 persen ke desa. Hanya 40 sampai 50 persen yang masuk ke anggaran kabupaten.

“Desa didorong untuk beri kesadaran ke masyarakat. Yang jelas target PBB yang sudah dikeluarkan, tetap harus ditagih,” katanya.

Menurutnya, hanya sebagian kepala desa di Parade Nusantara yang menolak. Sedangkan kepala desa yang tergabung di Apdesi tak mempunyai masalah.***(Rul/BandungKita)

Comment