oleh

Menpan RB Minta Pemerintah Daerah Tidak Boros dan Asal Anggaran Terserap, Tapi Juga Harus Dirasakan Manfaatnya Oleh Masyarakat

BandungKita.id, BANDUNG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2018 wilayah I di Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Senin (28/1/2019)

Wilayah 1 terdiri dari 11 pemerintah provinsi dan 174 kabupaten/kota. Hasilnya, dua pemda meraih predikat A dan 20 Pemda meraih predikat BB. Sedangkan peraih B sebanyak 73, CC sebanyak 53, dan C masih ada 37 Pemda.

Melalui penyerahan tersebut, dalam pidatonya Menpan-RB, Syafruddin, mengingatkan kinerja pemerintah jangan hanya sekedar pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan.

“Yang penting jadi perhatian adalah melakukan kegiatan dan program dengan cara yang paling efektif dan efisien,” ungkap mantan Wakapolri tersebut.

Dirinya juga mengatakan, yang masih banyak terjadi adalah soal pemborosan anggaran. Ia meminta kegiatan pemerintah yang dirasa kurang prioritas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dihilangkan.

“Penghematan (anggaran) bisa dilakukan dengan menghapus program kegiatan yang tidak sesuai sasaran kinerja, jangan sekadar asal menyerap anggaran,” kata Syafruddin.

Sementara itu, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh menjelaskan SAKIP bukan hanya menilai laporan, tapi juga terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

“Perencanaan harus jelas, apa yang akan dan ingin dihasilkan. Tentukan yang terpenting dari semua yang penting,” ujar Yusuf.

Yusuf menjelaskan, publik hari ini menginginkan pemerintah yang mudah dijangkau, tidak berbelit, bebas praktik suap dan pungli, efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang dirasakan langsung (TRH/BandungKita.id)

Komentar