oleh

Ini Aturan Tegas Perda Baru Kota Bandung Tentang Bangunan Gedung

BandungKita, BANDUNG – Perda Kota Bandung Nomor 14 tahun 2018 tentang bangunan gedung telah disosialisasikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandung. Demikian disampaikan Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain saat di temui di Balai Kota, Kamis (7/2/2019).

Dengan terbitnya Perda tersebut, kata Zul sapaan akrabnya maka mengganti Perda sebelumnya, nomor 5 tahun 2010. Perda baru memuat beberapa aturan yang telah diperbaharui berkaitan dengan fasilitas sarana ibadah dengan beberapa ketentuan.

Menurutnya proporsi luas sarana ibadah tergantung dari fungsi bangunan. Sebagaimana diatur dalam pasal 31 tentang ketersedian ruang ibadah. Zul juga menyebutkan bangunan fungsi usaha, bangunan fungsi sosial budaya dan luas sarana ibadah tidak boleh kurang dari 5% dari luas lantai bangunan.

“Untuk ruang gudang penyimpanan dan bangunan lebih dari satu fungsi, sarana ibadah minimal 3 persen dari luas lantai bangunan, adapun bangunan fungsi khusus dan bangunan fungsi praktek dokter luas sarana ibadah minimal 2 persen dari luas lantai bangunan,” ungkap Zul.

Perda tersebut, lanjut Zul terbit setelah melalui kajian berdasarkan Perda model dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR RI).

“Misal di Perda bangunan yang lama ada ketentuan soal tata ruang, garis sempadan, dan lainya, itu kita hapus karena sudah ada di Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” kata Zul.

Bahkan pihaknya menemukan sampai 50% ketentuan Perda yang lama, tidak sesuai dengan Perda model dari Kemen PUPR dan akhirnya dihapuskan.

“Model Perda yang dari Kemen PUPR itu tahun 2016. Perda bangunan kita yang lama itu tahun 2010, kita lakukan perbandingan ternyata banyak yang tidak sesuai dengan perda model. Akhirnya pada 2017 disusun kajian narasi dan pada 2018 awal dibentuk pansus, baru pada Desember 2018 perda Bangunan yang baru diterbitkan,” paparnya.

Terkait penerapan Perda baru tersebut, Zul mengatakan setiap bangunan perlu mengajukan Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

“SLF ini diperbaharui tiap lima tahun dan berlaku sebagai izin operasional, setiap bangunan yang ingin mengantongi SLF ya perlu patuh pada Perda baru ini,” ujarnya.

Karenanya Pemkot Bandung tidak akan melakukan sidak meski di ketahui ada bangunan yang belum sesuai.

“Artinya kan owner perlu penyesuaian aturan, kaitannya bukan hanya sidak tapi kita secara tidak langsung memaksa owner mentaati aturan yang ada,” lanjut Zul.

Selain soal sarana ibadah, dalam Perda tersebut juga diatur terkait kewajiban adanya lift untuk bangunan 4 lantai.

“Sebelumnya kan 4 lantai cukup pakai tangga, intinya sih kita ingin pengusaha atau pemilik bangunan memberi kenyamanan kepada semua pihak terutama masyarakat” pungkas Zul. (Tito Rohmatulloh/BandungKita.id)

Editor : Dian Aisyah

Komentar