oleh

Sindir Visi Misi Bupati Bandung Barat Tidak Jelas, Kemendagri : Asmat di Papua Sudah 8 Kali WTP, Masak KBB Belum?

RPJMD KBB Disebut Baru Sebatas Program, Eksekusinya SKPD Bingung

BandungKita.id, PADALARANG – Visi misi dan program kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB), Aa Umbara Sutisna dan Hengky Kurniawan dinilai tidak jelas dan mengawang-awang. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Kajian dan Riset Strategis IPDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr Fernandes Simangunsong.

“Visi Bandung Barat masih sebatas slogan, enggak jelas. Kalau visi itu enggak usah panjang-panjang. Itu panjang kali. Pusing yang bacanya. Itu hanya slogan,” kata Fernandes saat ditemui usai Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) KBB di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/3/2019).

Dijelaskan Fernandes, bila visi misi daerah tidak jelas dan terarah, maka jangan heran bila Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas  kebingungan mau melakukan apa. Begitu pun ketika SKPD dituntut untuk menjabarkan visi misi serta mengeksekusi program dan anggaran Dinas.

“Misi Bupati juga tidak jelas. Kalau lima tahun, idealnya misinya ada lima. Saya lihat misi Bupati hanya empat. Kalau visi misinya jelas, pasti gampang SKPD eksekusinya karena jelas harus melakukan apa,” kata Fernandes.

Kepala Pusat Kajian dan Riset Strategis Pemerintahan Global Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri, Dr Fernandes Simangunsong. (BandungKita.id)

 

Akibat visi KBB yang dinilai mengawang-awang dan tidak practical, sambung dia, penjabaran program dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati KBB itu juga menjadi tidak jelas dan terarah. Dampaknya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun postur APBD Bandung Barat pun tidak fokus terhadap apa yang mau dilakukan dan dicapai.

“Saat ini saya lihat RPJMD Bandung Barat belum jelas. Belum ajeg. RPJMD-nya masih sebatas program. Program itu bisa copy paste. Bisa jadi itu warisan yang dulu. Kalau mau sebenarnya Bupati harus dudukan sampai di kegiatan,” tambahnya.

Padahal, kata dia, RPJMD seharusnya berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

BACA JUGA :

 

Woow! Pemkab Bandung Barat ‘Hadiahkan’ 3 Mobil Untuk Komisioner Bawaslu KBB : Terkait Kasus Video Dugaan Kampanye Bupati Aa Umbara?

 

Nasib Fly Over Cimareme, Infrastruktur KBB yang Mangkrak Sejak Era Abubakar

Menurutnya, RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

“Tolong dicatat, kalau sampai Bupati kalah untuk periode kedua berarti bupatinya bodoh. Padahal selama lima tahun dia (bupati) itu kampanye gratis. Pakai APBD lagi. Padahal lawannya kan enggak pake APBD. Artinya Bupatinya tidak sanggup membuat masyarakat senang. Ini karena penjabaran visi misinya tidak jelas, tidak rijit,” kata dia.

Fernandes juga menilai KBB seperti kebingungan dalam menentukan urusan pilihan. KBB seperti tidak mengetahui potensi apa yang dimiliki daerahnya. Dari delapan urusan pilihan yang ada, KBB tidak jelas menentukan bidang apa yang menjadi urusan pilihan.

Bupati KBB Aa Umbara Sutisna

“Urusan pilihan ini kan ada delapan. Ada pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, dan lain-lain. Tapi KBB enggak bunyi. Enggak jelas. Akibatnya Kepala SKPD-nya juga bingung mau ngerjain apa. Poinnya ada di sana. Nanti baru kita ukur anggaran,” beber Fernandes.

Ia memisalkan Kota Bandung dulu fokus menyebut dirinya sebagai kota jasa atau kota pelajar karena Kota Bandung tak memiliki hutan atau lahan pertanian. Hal itu tidak hanya slogan, namun dituangkan dalam visi Kota Bandung. Karena itu, Pemkot Bandung dan jajarannya fokus memperkuat dan memaksimalkan pendapatan dan hal lainnya karena memiliki visi sebagai kota jasa.

Pemkab Bandung Barat, disarankan Fernandes agar belajar ke Kabupaten Asmat di Provinsi Papua. Ia menyebut Asmat yang daerahnya terpencil di ujung timur Indonesia, memiliki visi misi yang jelas. Program kerja dan kebijakan anggaran yang dilakukan Kabupaten Asmat juga sangat terperinci dan terarah.

“Asmat ini meraih (opini) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sampai delapan kali. Bandung Barat belum WTP loh. Masak kalah sama Asmat yang di Papua. Masak KBB yang dekat ibukota belum pernah meraih WTP sekalipun, kan malu. Kalau nanti masih tidak WTP, yang salah ya Sekdanya,” tandas dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin menandatangani dokumen Musrenbang disaksikan Bupati Bandung Barat Aa Umbara (kanan) dan Plt Kepala Bappeda KBB Asep Wahyu (ketiga kanan). (M Zezen Zainal M/BandungKita.id)

 

Menurutnya, Kabupaten Asmat sangat mengetahui kelebihan dan kekurangan daerahnya. Oleh karena itu, kata dia, Asmat menentukan urusan pilihan dan mengandalkan pembangunan daerahnya kepada bidang kelautan, perikanan dan pariwisata.

Bahkan hal tersebut, lanjut dia, dengan jelas dituangkan Kabupaten Asmat dalam visi mereka sehingga Pemkab Asmat dan para Kepala SKPD-nya fokus mengoptimalkan potensi daerah mereka.

Agar pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan masyarakat Bandung Barat, pria yang juga dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu juga berharap agar Pemkab Bandung Barat dan para Kepala SKPD dapat merinci program kegiatan dan anggaran secara jelas hingga ke kecamatan dan desa.

“Kalau bisa kuatkan anggran di kecamatan dan desa yang mana kecamatan itu ujung tombak. Camat harus punya DPA. Tapi Bappedanya juga selalu bilang camat tidak mampu, kepala desa tidak mampu. Padahal di Undang-undang jelas camat itu perangakat daerah yang juga punya anggaran. Lalu nanti kita berbicara strategi dan kebijakan,” tuturnya.

Menanggapi pernyataan Fernandes yang mewakili Kemendagri, Bupati KBB Aa Umbara Sutisna mengakui bahwa dirinya memang belum puas dengan postur APBD KBB 2019.

“Saya tidak cocok dengan postur anggaran sekarang. Apa yang disampaikan Asep Wahyu (Plt Kepala Bappeda) sudah bagus. Tapi pertanyaannya apakah itu bisa diimplementasikan dengan cepat? Saya ingin visi Bandung Barat bisa cepat dirasakan oleh masyarakat,” kata Bupati Aa Umbara.

Bupati KBB Aa Umbara Sutisna mengungkapkan kemarahannya kepada para Kepala SKPD Pemkab Bandung Barat saat pembahasan Musrenbang di Mason Pine Hotel, Rabu (13/3/2019). (M Zezen Zainal M/BandungKita.id)

Orang nomor satu di KBB itu mengaku belum secara total membahas postur APBD KBB tahun ini sehingga dirasa belum ideal. Ia beralasan, dirinya dan Wakil Bupati KBB Hengky Kurniawan baru masuk di akhir pembahasan.

“Saya ingin postur APBD yang diinginkan dan disesuaikan kebutuhan masyarakat Bandung Barat. Saya lihat ini masih kurang kalau melihat postur APBD yang sekarang,” ungkapnya.

Disinggung soal kritikan Kemendagri soal visi misi, program, RPJMD Bandung Barat yang dinilai tidak jelas seperti yang disampaikan Fernandes, Bupati Aa Umbara tidak menjawab dengan tegas.

“Masukan Pak Fernandes bagus, tapi ada yang tidak bagusnya,” kata Aa Umbara tanpa menjelaskan lebih rinci soal pernyataannya tersebut. (M Zezen Zainal M/BandungKita.id)

 

Editor : M Zezen Zainal M

Komentar