oleh

Woow! Pemkab Bandung Barat ‘Hadiahkan’ 3 Mobil Untuk Komisioner Bawaslu KBB : Terkait Kasus Video Dugaan Kampanye Bupati Aa Umbara?

BandungKita.id, KBB – Pemkab Bandung Barat berencana akan memberikan ‘hadiah’ berupa hibah tiga unit kendaraan roda empat untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB). Rencana Pemkab Bandung Barat ini dipertanyakan berbagai pihak termasuk netizen.

Pemberian tiga unit mobil baru untuk Komisioner Bawaslu KBB itu dicurigai terkait dengan putusan Bawaslu KBB yang sebelumnya membebaskan Bupati KBB Aa Umbara dari jeratan pidana pemilu yang sempat menjerat orang nomor satu di KBB tersebut.

Seperti diketahui, beberapa bulan lalu Bawaslu KBB memutuskan Aa Umbara tidak bersalah dalam kasus video viral Bupati KBB yang diduga mengarahkan para guru honorer di KBB untuk memilih adik dan anaknya di pemilihan legislatif (pileg) mendatang.

Screenshoot video percakapan Bupati KBB Aa Umbara Sutisna yang meminta guru honorer memilih anaknya Rian Firmansyah dan adiknya Usep Sukarna pada Pileg 2019 mendatang.(dok BandungKita.id)

 

Berita itu bahkan sempat menghiasi berbagai media massa nasional maupun media lokal. Meski video yang berisi arahan Bupati KBB itu beredar luas, Bawaslu KBB menyatakan Aa Umbara tidak memenuhi unsur melakukan tindak pidana pemilu.

Wanwan Mulyawan, Ketua Barisan Rakyat Antikorupsi Tatar Sunda mengaku tidak setuju dengan rencana Pemkab Bandung Barat yang hendak menghibahkan mobil untuk Komisioner Bawaslu KBB tersebut. Menurutnya, dari pada membeli mobil untuk Bawaslu lebih baik dananya dialokasikan untuk membantu rakyat miskin.

“Kalau Pemda KBB memaksakan untuk membeli mobil untuk Bawaslu, ini patut dicurigai ada apa-apanya. Bisa jadi ini ada kaitannya dengan kasus yang menjerat Bupati KBB beberapa waktu lalu,” kata Wanwan kepada BandungKita.id, Senin (4/3/2019).

Ia meminta Pemkab Bandung Barat membatalkan rencana pembelian mobil dinas termasuk membatalkan rencana hibah tiga unit mobil untuk Bawaslu KBB itu. Menurutnya, walau Pemkab Bandung Barat mengelak, masyarakat KBB akan tetap melihat ada unsur kepentingan dari rencana pemberian tiga mobil untuk Komisioner Bawaslu KBB tersebut.

“Apalagi hibah mobil untuk Komisioner Bawaslu KBB ini diberikan tak lama setelah Bupati Aa Umbara dinyatakan tidak bersalah dalam kasus pidana pemilu. Hibah ini kelihatan seperti ucapan terima kasih atau hadiah dari Bupati kepada Bawaslu. Ini harus disikapi serius karena ada unsur KKN dan gratifikasi pakai uang negara,” kata Wanwan.

Wanwan mengaku tak melihat adanya urgensi sedikit pun dalam rencana hibah Pemkab Bandung Barat untuk Komisioner Bawaslu KBB tersebut. Justru, kata dia, yang mencuat justru adalah kepentingan politiknya.

“Kalau hibah mobil untuk Bawaslu itu direalisasikan, ini akan jadi preseden buruk bagi kehidupan politik di KBB. Ini sangat mengancam independensi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Nanti jangan-jangan Bawaslu-nya jadi masuk angin dan tidak netral terhadap partai dan kepentingan politik penguasa di KBB karena sudah diberi mobil,” tutur Wanwan.

Semua pihak terutama masyarakat KBB dan partai politik, kata dia, harus mengawal rencana tersebut agar tidak jadi dilakukan. Terlebih, kata dia, para komisioner Bawaslu KBB, masing-masing telah memiliki kendaraan operasional sendiri.

“Partai politik dan masyarakat juga harus kritis. Jangan diam saja. Mari bersama-sama kita tolak rencana hibah mobil untuk Komisioner Bawaslu itu. Itu kepentingan politisnya sangat kental,” ujar aktivis anti korupsi itu.

Terpisah, pelapor kasus video viral Bupati KBB, Muhammad Rauf juga mengaku terkejut saat mengetahui Pemkab Bandung Barat berencana memberikan hibah tiga unit mobil kepada Bawaslu KBB. Menurutnya, hal itu bukanlah hal lumrah.

“Agak ganjil aja menurut saya kalau Pemkab menghibahkan mobil untuk Bawaslu. Apalagi Bawaslu itu di luar struktur Pemkab. Bukan instansi pemerintah KBB,” kata Rauf kepada BandungKita.id.

Pelapor kasus video viral Bupati KBB Aa Umbara, Muhammad Rauf (kiri). (foto : istimewa)

Hal senada juga diungkapkan oleh Asfia Aulia, seorang netizen asal Bandung Barat. Ia mengkritik rencana Bupati Aa Umbara yang berencana menghibahkan tiga unit mobil seharga ratusan juta kepada para komisioner Bawaslu KBB.

“Malah mementingkan mobil dinas daripada menolong warga miskin,” kata Aulia.

Lantas bagaimana tanggapan Pemkab Bandung Barat mengenai rencana hibah tiga mobil untuk Komisioner Bawaslu KBB tersebut?

Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) KBB, Asep Sudiro mengakui Pemkab Bandung Barat memang sudah mengalokasikan anggaran untuk membeli tiga unit mobil baru untuk Bawaslu KBB tersebut.

Asep menjelaskan, Pemkab mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4,1 miliar untuk pengadaan 10 unit mobil dan 25 sepeda motor. Ia membenarkan jika tiga dari 10 mobil akan dihibahkan secara khusus untuk Komisioner Bawaslu KBB.

“Betul, khusus untuk mobil, tiga unit akan dihibahkan ke Bawaslu Bandung Barat. Tujuh mobil sisanya dan sepeda motor untuk operasional beberapa SKPD (Dinas),” kata Asep Sudiro saat dihubungi BandungKita.id melalui ponselnya.

Kabid Aset pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) KBB, Asep Sudiro (foto;istimewa)

 

Saat ini, kata dia, pihaknya belum membelanjakan mobil dan motor tersebut. Sebab, pihaknya masih menunggu e-catalogue sebagai pedoman harga pembelian kendaraan dinas yang sudah diatur pemerintah pusat.

Sesuai pedoman e-catalogue, kata dia, spesifikasi kendaraan dinas bagi pejabat eselon IIB itu di atas 2000 cc untuk kendaraan mobil. Sementara itu, untuk pejabat eselon IIIA dan IIIB di atas 1500 cc.

“E-catalogue-nya belum keluar, jadi kami belum pastikan kapan belanja kendaraan dinas ini. Biasanya e-catalogue turun antara bulan Maret atau Juni. Kita nunggu, kalau sudah keluar kita daftarkan,” kata dia.

Disinggung mengenai status mobil yang akan dihibahkan kepada Komisioner Bawaslu KBB, Asep Sudiro mengaku tidak mengetahuinya apakah statusnya pinjam pakai atau hibah murni.

“Kami hanya memfasilitasi. Kami yang melakukan pembelian. Bukan Bidang Aset yang mengalokasikan dana. Itu dananya diambil dari DPA (anggaran) masing-masing dinas,” jelas Asep Sudiro.

Lalu dari mana anggaran pembelian mobil dinas untuk Bawaslu KBB itu diambil? Asep Sudiro mengaku tidak mengetahuinya.

“Wah saya kurang tahu. Nanti saya harus lihat dulu,” ungkapnya.

Ketua Bawaslu KBB, Cecep Rahmat Nugraha (foto;net)

Hingga tulisan ini dibuat, Ketua Bawaslu KBB, Cecep Rahmat Nugraha masih enggan berkomentar. Cecep menolak diwawancara oleh BandungKita.id dengan alasan sedang sibuk karena ada kegiatan. Beberapa kali dihubungi pun, telepon BandungKita.id tidak dia angkat. Pesan instan yang dikirim pun tidak dibalas. Malah, Whatsapp BandungKita.id, diblokir oleh Cecep. (M Zezen Zainal M/BandungKita.id)

 

Editor : M Zezen Zainal M

Komentar