by

Solidaritas Buruh Bantah AMT Bajak Mobil Tangki Pertamina

BandungKita.id, BANDUNG – Penetapan status tersangka terhadap sejumlah awak mobil tangki (AWT) yang diduga membajak mobil tangki milik Pertamina mendapat kecaman. Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP) dan Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB) membantah pembajakan tersebut dilakukan pekerja awak Mobil Tangki (AMT).

Juru bicara massa aksi, Ricko Syahputra mengatakan pihaknya merasa keberatan atas pemberitaan tersebut. Terlebih media gencar menggunakan kata ‘dibajak’, pihaknya menilai kata tersebut terkesan berlebihan.

“Pasalnya, dua mobil tangki yang hendak melakukan pengisian di SPBU Tangerang hanya dialihkan rutenya ke tengah massa aksi di Taman Pandang, Kawasan Monas, Jakarta Pusat. Tanpa sedikit pun mengurangi isi BBM yang dibawa apalagi merusak mobil tangki,” ungkap Ricko saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Cabang Pertamina, Jalan Wirayuda Timur nomor 1, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung, Senin, (25/3/2019) lalu.

Ricko menjelaskan, peristiwa tersebut berawal dari PT Pertamina Patra Niaga yang mengalihkan pekerja kontraknya ke perusahaan outsourcing pada tahun 2012 silam. Menurutnya, berdasar ketentuan Undang-undang pasal 64, 65, dan 66 nomor 13 tahun 2013, ketenagakerjaan tidak dapat dialihdayakan atau outsourcing.

“Yang ada malah tahun 2016 PT Pertamina Patra Niaga memecat sebanyak 1095 buruh AMT yang sudah bekerja selama 20 tahun mendistribusikan BBM ke SPBU di seluruh Indonesia,” ujar Ricko.

Sepanjang 2016 sampai 2018, kata Ricko, buruh AMT banyak melakukan bermacam bentuk perjuangan untuk menuntut haknya. Baik melalui jalur hukum ataupun menekan perusahaan melalui aksi massa.

Dikatakan Ricko, pekerja AMT melakukan pengalihan rute bukan tanpa alasan. Aksi yang digelar di depan Istana Negara pada 18 Maret lalu, adalah bentuk protes dan kekecewaan terhadap elemen negara yang tak kunjung berpihak pada pekerja.

“Nyatanya, aksi yang dilakukan di Istana Negara malah berujung kriminalisasi terhadap 14 orang pengurus serikat dan pekerja AMT. Sampai sekarang, 2 pekerja sudah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pencurian dan pemaksaan atau pemerasan dengan ancaman,” paparnya.

Dari perkara tersebut, Ricko mengatakan, pihaknya menuntut menghentikan kriminalisasi terhadap pekerja AMT.

“Kedua, pekerjakan kembali para pekerja AMT sebagai pegawai tetap dan penuhi hak-hak normatifnya,” lanjutnya.

Pihaknya juga menuntut penghapuskan sistem kerja outsourcing dan mencabut Peraturan Pemerintah nomor 78 tentang pengupahan,” tambah Ricko.***(Bagus Fallensky/BandungKita.id)

Editor: Dian Aisyah

Comment