Usulkan Pinjaman Rp 600 M, Wali Kota Cimahi : Ini Untuk Kepentingan Masyarakat Cimahi

Salah Satunya untuk Pengembangan RSUD Cibabat yang Selalu Overload

BandungKita.id, CIMAHI – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berencana mengajukan pinjaman daerah sekitar Rp 500-600 miliar. Rencana peminjaman anggaran tersebut mengemuka di tengah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020.

Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna bahkan berharap rencana pinjaman itu masuk dalam KUA-PPAS APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 mendatang. Oleh karena itu, ia berharap rencana Pemkot Cimahi tersebut mendapat dukungan dan disetujui DPRD Kota Cimahi.

Orang nomor satu di Kota Cimahi itu menjelaskan, rencana pinjaman tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat Kota Cimahi, bukan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya, akan dialokasikan untuk pengembangan Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Cibabat Kota Cimahi.

Ilustrasi RSUD Cibabat Kota Cimahi (foto:net)

Dijelaskan Ajay, pengembangan RSUD Cibabat sangat mendesak dilakukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat Kota Cimahi. Terlebih, kata dia, saat ini RSUD Cibabat seringkali mengalami overload atau tidak mampu menampung pasien.

“Ini untuk meningkatkan pelayanan. Kapasitas sekarang terlalu kecil sehingga pasien selalu overload. Mudah-mudahan yang terhormatnya (DPRD) sepemahaman dengan kami. Karena segala sesuatu yang kami buat untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Ajay di Cimahi, Rabu (21/8/2019).

BACA JUGA :

Monumen Alutsista, Perkuat Identitas Cimahi Kota Militer

 

 

Keren! Pemkot Cimahi Raih Penghargaan Sebagai 10 Kota dengan Kinerja Pemerintahan Terbaik di Indonesia

 

Ia menyebut pinjaman daerah untuk pembangunan diperbolehkan dan tidak melanggar aturan. Hal itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2015 tentang pinjaman dan PP Nomor 33 Tahun 2011 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Aturan tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berhak mengajukan pinjaman daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah. Tujuan pinjaman itu yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pinjaman daerah itu pun tidak diperuntukkan untuk membiayai hal-hal yang tidak penting. Justru, kata Ajay, rencana pinjaman daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti amanat undang-undang.

Apalagi, sambung dia, pembangunan rumah sakit merupakan bagian dari pelayanan dasar pemerintah bagi rakyatnya. Keberadaan RSUD Cibabat yang ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan sejumlah rumah sakit lain, benar-benar sangat dibutuhkan masyarakat sehingga pelayanan dan kapasitasnya perlu ditingkatkan.

“Saya bercita-cita ingin membuat rumah sakit yang kami peruntukkan khusus untuk orang Cimahi,” ujarnya.

Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna (dok BandungKita.id)

Ajay tidak mempermasalahkan walaupun rencana pinjaman daerah itu tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2018-2022. Menurutnya, RPJMD dan Perda RPJMD bisa saja diubah agar pinjaman itu bisa diakomidir dan masuk pada APBD 2020.

“Merevisi (RPJMD) boleh. Iya (akan diubah) sambil jalan bisa. Kami sudah diskusikan. tapi yang pasti segala aturan yang ada ditempuh. Tidak akan menabrak aturan,” jelas Wali Kota.

Ajay mengakui rencana pinjaman daerah itu baru muncul tahun ini setelah sebelumnya terjadi pembahasan skema pembayaran pinjaman itu. Berdasarkan hasil pembahasan sementara, pinjaman daerah sekitar Rp 600 miliar kurang itu akan dibayar oleh APBD Kota Cimahi dan kas RSUD Cibabat.

“Kami lagi mendiskusikan. Saya maunya dibebankan (bunga) ke rumah sakit, (pinjaman) pokoknya sama APBD. Kami berharap itu yang dibayar tenggat waktu (pembayaran) yang cukup lama. (20 tahun) saya maunya seperti itu,” kata Ajay. (M Zezen Zainal M)

Editor : M Zezen Zainal M

Comment