KLHK dan KKP Didesak Tuntaskan Pencemaran Minyak di Karawang

JabarKita, Terbaru603 Views

BandungKita, KARAWANG – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di pesisir pantai Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Diinformasikan sebelumnya, sejak beberapa waktu lalu pesisir pantai Kabupaten Karawang tercemar tumpahan minyak Pertamina dari sumur YYA-1. Hingga saat ini, tercatat ada 14.721 warga terdampak tumpahan minyak tersebut.

“Karawang itu sampai sekarang problemnya belum selesai. Pertaminan belum menyelesaikan (masalah) secara utuh,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima BandungKita, Kamis (7/11/2019).

Pekan depan, Dedi berencana memboyong KLHK dan KKP untuk meninjau langsung lokasi. “Kemudian segera mengambil penanganan yang lebih konkret agar problematika yang ada segera selesai. Karena kan ini sensitif,” ucapnya.

Menurut Dedi, hal yang terjadi saat ini sangat merugikan warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Ia mencontohkan saat terjadi insiden jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang, berdampak juga pada ikan hasil tangkapan nelayan yang tidak laku di pasaran.

 

BACA JUGA:

Dinilai Perlu Tingaktkan Pengetahuan, BUMDes Se-Kabupaten Bandung Ikut Pelatihan Perpajakan

 

Hal itu, kata Dedi, dikarenakan ada pengaruh psikologis dari calon pembeli yang enggan membeli ikan dari perairan Karawang karena khawatir tercemar.

“Aspek psikologi ini sangat cepat di masyarakat, apalagi yang sekarang ini tercemar oleh minyak. Jadi andaikan masih ada ikan tangkapan, orang enggak mau beli. Ini yang harus segera diselesaikan dengan cepat,” katanya.

Dedi mendesak pemerintah segera melakukan pemulihan terutama untuk perekonomian warga. Salah satunya mencari solusi bagi warga yang menganggur dan kehilangan penghasilan selama pencemaran terjadi.

“Ini semua harus dengan cepat dipikirkan, diganti kehidupannya. Misal dengan bantuan pangan non tunai. Itu harus segera,” ujar politisi Partai Golkar itu. (Tito Rohmatulloh/BandungKita)

Editor: Dian Aisyah

Comment