BandungKita.id, SOREANG – Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan diselenggarakan pada 3 Desember 2019. Di Munas itu, Partai Golkar dengan tegas akan mendukung Airlangga Hartarto jadi ketua umum.
“27+1 (27 DPD II dan 1 DPD I) Jawa Barat ke Airlangga Hartarto,” kata Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi seusai menghadiri pelantikan 199 kepala desa Kabupaten Bandung di Gedong Budaya Sabilulungan, Soreang, Jumat (27/11/2019).
BACA JUGA :
Bambang Soesatyo Sebut Golkar Kurang Diminati Kaum Milenial
Dedi pun bersikeras tidak akan ada Munas tandingan nantinya. Menurut dia, tidak akan ada yang berani memrakarsai Munas tandingan.
“Siapa yang mau nandingin? Golkar sudah bosan berkonflik. Dulu Pak Dadang Naser jadi korban dualisme Golkar. Hampir tidak jadi nyalon bupati (2015-2020). Enggak akan ada itu (Munas tandingan),” katanya
Selain sikap politik, pada pelaksanaan Munas, Golkar juga akan menentukan kebijakan untuk pemerintah pusat. Salah satu kebijakan yang akan dibahas dalam Munas tersebut yaitu mengenai Pemilu dan Pilkada.
“Di Munas nanti, pemilihan Presiden harus langsung oleh rakyat. Untuk Bupati dan Walikota juga harus dipilih oleh rakyat,” katanya.
Kendati demikian, kata Dedi, untuk pemilihan Gubernur akan dibicarakan lebih lanjut. Apakah akan dipilih langsung oleh rakyat atau ditunjuk oleh presiden atau DPR.
BACA JUGA :
Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Hingga Sri Mulyani : Ini 15 Kandidat Kuat Calon Presiden 2024
Permasalahannya, kata dia, Gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat. Sehingga hal itu perlu dikaji kembali.
“Berbeda dengan Bupati atau Walikota. Mereka harus dipilih rakyat karena menyangkut layanan publik dan harus berpihak ke masyarakat,” kata dia.
Sebagai salah satu partai tertua di Indonesia, Dedi menyebut Golkar harus menjadi partai yang memelopori untuk respons terhadap perubahan politik di Indonesia.
“Golkar memelopori reformasi. Reformasi itu meletakkan kedaulatan rakyat,” katanya.(R Wisnu Saputra/BandungKita.id)
Editor : Azmy Yanuar Muttaqien
Comment