BandungKita.id, CILILIN – Waktu terus bergulir, kepemimpinan Arsan latief terus dipertsanyakan semua pihak, benang kusut yang dikelola pemerintahan daerah Bandung barat dan mantan Bupati Hengky tak ayal menimbulkan segudang permasalahan yang harus dihadapi Pria kelahiran Makasar, 31 Maret 1969 ini.
Pembangunan Revitalisasi dibeberapa dearah Kabupaten Bandung Barat menuai problem bagi masyarakat juga pemerintahannya sendiri. sebut saja pembangunan 3 (tiga) Alun-alun yang telah menelan puluhan milyar Rupiah, sampai saat ini terkatung-katung tidak jelas.
Sederet permasalah lain seperti ketersediaan Anggaran perubahan kini pun mencuat dibenak diwilayah Masyarakat kritis, apakah anggaraan untuk penyelenggaraan serta pelayanan bisa diselenggarakan di tahun 2023 dan 2024?
Baca Juga:
Soal Sanksi BKN di Kasus Rotasi Pejabat KBB Tinggal Satu Hari, Pengamat Dorong DPRD Melalui ini!
Terkait Revitalisasi Alun-alun, Pengamat ilmu pemerintahan Universitas Nurtanio, Djamu Kertabudi kembali buka suara, Pria yang berasal dari kalangan Birokrat tersebut mengaku kaget dengan kejadian Pj.Bupati Arsan Latief saat melakukan pantauan di Alun-alun Cililin.
“Sangat miris dan menyedihkan !, itulah kesan pertama saat membaca rilis berita sekaligus melihat video PJ. Bupati Arsan Latif beserta rombongan melakukan sidak ke lokasi pembangunan Alun-alun Cililin, sampai harus membuka paksa seng penutup proyek dan naik bangku untuk melihat dari luar bagaimana progres pembangunan Alun-alun yang masih tertutup rapat”. Ungkapnya kepada BandungKita.id melalui pesan singkat, senin 13 November 2023.
“Padalah proyek ini sudah diresmikan oleh Bupati Hengky Kurniawan dengan acara yang demikian meriah. Dengan segudang kewenangan yang dimiliki PJ. Bupati sebagai pimpinan Daerah betul-betul diperlakukan tidak hormat bahkan tidak semestinya, karena termasuk pelanggaran terhadap hak protokol Kepala Daerah, apalagi status proyek ini merupakan proyek Pemda KBB yang menjadi beban APBD murni’. Tambahnya.
Video Pilihan:
Dikutip Bandungkita sebeumnya, Djamu Kertabudi juaga menulis point penting dalam melihat kasus yang sedang dialami pemerintyahan KBB saat ini.
Seperti diketahui publik, bahwa proyek pembangunan Alun-alun di KBB ini ada tiga lokasi, Yaitu
- Pembangunan Alun-alun Cililin yang menelan biaya 20 Milyar yang dibebankan pada dua tahun APBD (2022-2023).
- Pembangunan Alun-alun Lembang menelan biaya 10 Milyar beban APBD 2023.
- Pembangunan Alun-alun dilokasi sekitar kompleks kantor Pemda KBB menelan biaya 12 Milyar beban APBD 2023.
Dari kejadian kunjungan sidak PJ. Bupati tersebut mengundang opini publik yang berkonotasi negatif dan setidaknya mengundang pertanyaan, apakah dana proyek ini sudah dicairkan sebelum pekerjaan proyek ini tuntas ?, atau sekurangnya sudah mendapat pembayaran termyin secara bertahap ? - Sejauh mana pengawasan dan pengendalian yang dilakukan SKPD terkait terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek ini ?. Terutama peran DPRD KBB sendiri dalam menjalankan fungsi pengawasannya ?. Dan sejumlah pertanyaan lainnya, yang menambah gambaran carut marutnya persoalan di KBB.
“Dengan demikian, untuk tidak menimbulkan reaksi dan opini liar dari unsur publik terhadap persoalan ini sudah barang tentu PJ. Bupati Arsan Latif berkewajiban secara terang benderang menyampaikan statementnya kepada masyarakat KBB agar prinsip pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel ditegakan dengan semestinya”. Tutupnya.
Sebelumnya, Sengkarut Alun-Alun Cililin, antara lain, pembangunan Litle Madimah yang sudah dua tahun mangkrak, penempatan para pedagang, polemik status kepemilikan lahan terminal yang saat ini sudah berubah berfungsi menjadi lapak pedagang.
Dua tahun pekerjaan tidak selesai-selesai menimbulkan pertanyaan dibenak warga, para pemangku kebijakan harus menjelaskan pada publik, jangan sampai lahir opini liar publik, dengan pertanyaan ada apa dengan Alun-Alun Cililin ?
Baru-baru ini beredar video diberbagai platform media sosial, Penjabat Bupati KBB, Arsan Latif, tidak bisa memasuki Alun-Alun Cililin. (Dhomz?BasndungKita.id)
Comment