BandungKita.id, Bandung – Kasus dugaan korupsi pengadaan Caravan Mobile Unit COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus diperbincangan diruang kritis dan mendapatkan apresiasi masyarakat. Kejaksaan Negeri Bale Bandung telah menetapkan tiga tersangka, termasuk mantan Kepala Dinkes KBB. Namun, bagi Forum Aktivis Muda Bandung, ini belum cukup.
Bilal Alfariz, Koordinator Forum Aktivis Muda Bandung, menyampaikan bahwa kasus ini bukan hanya soal tiga tersangka, tetapi mengindikasikan celah sistemik dalam birokrasi pemerintahan daerah.
“Ini bukan soal satu atau dua individu. Kita sedang melihat bagaimana sebuah sistem penganggaran dan pengadaan bisa dipermainkan dari awal hingga akhir. Ada perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan, pengadaan yang tidak transparan, dan pengawasan yang lemah,” kata Bilal saat ditemui BandungKita.id di sebuah diskusi hangat di salah satu cafe ternama di Jl.Ambon Bandung, Kamis (24/7).
ARTIKEL PILIHAN
Bilal menjelaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di daerah memiliki banyak titik rawan: mulai dari penyusunan program, proses lelang, hingga pengawasan.
“Kalau Caravan itu tidak layak digunakan, berarti ada yang salah dari awal. Kami menduga, sejak penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proyek ini sudah dipaksakan,” ujar Bilal.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya pengungkapan kasus lain di KBB, namun pria yang dikenal sebagai mantan auditor ini juga ingin fokus menyoroti dugaan keterlibatan pihak lain, seperti staf perencanaan, anggota DPRD, dan panitia pengadaan yang bisa saja mengetahui atau bahkan membiarkan praktik tersebut berlangsung.
VIDEO PILIHAN
“Bisa jadi ES akan tarik pihak lain dalam nyanyiannya dipersidangan kelak begitupun kasus lain akan muncul akibat tidak lolos butuh”.
“Tapi kita fokus dulu disini, di Fakta persidangan nanti tidak mungkin hanya ada tiga tersangka, sementara aktor utama yang mengatur skenario tetap berkeliaran. Ini saatnya reformasi pengadaan daerah dilakukan,” tegasnya.
Kasus Smart City Kota Bandung menjadi rujukan Pria yang kini tinggal di Bekasi ini, difakta persidangan, semua tersangka terus menyeret semua pihak disetiap Bab persidangan.
ARTIKELPILIHAN
“Program smart city kota Bandung dimulai dari penetapan Walikota Yana mulyana dan yang lainnya jadi tersangka oleh KPK, nyanyian para tersangka di persidangan akhirnya terus menyeret nama pejabat, anggota dewan hingga Sekda Ema” tegasnya menyebut sebagai Fakta persidangan.
Bilal menambahkan gerakan berbasis moralitas intelektual harus terus lahir mengisi ruang percakapan publik dan mendorong kerja kejaksaan untuk mencari bukti penguat lain sebagai dakwaan dari tiga tersangka yang telah ditetapkan.
Ia pun mendorong dan mengajukan petisi publik agar sistem pengadaan pemerintah daerah lebih terbuka dan akuntabel, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
ARTIKEL PILIHAN
Agar proses hukum tidak terhenti di tengah jalan, dan keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, Bandungkita menyampaikan pertanyaan yang muncul di masyarakat, antara lain:
1.Apakah proses penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh semua pihak yang terlibat, termasuk pengambil keputusan dan tim perencana?
2.Bagaimana APH memastikan bahwa bukti-bukti seperti KAK dan HPS yang hilang atau tidak tersedia tidak menghambat pengungkapan kebenaran?
3.Apakah APH sudah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek serupa di lingkungan Pemkab KBB untuk mendeteksi pola korupsi yang sistemik?
4.Apakah APH membuka ruang bagi pelapor atau whistleblower seperti aktivis Bilal untuk dilindungi dan didengar secara resmi dalam proses hukum?
5.Apa jaminan bahwa penyidikan tidak berhenti pada level ASN pelaksana, dan tetap menelusuri tanggung jawab di level pengambil keputusan politik dan birokrasi tinggi?
6.Sejauh mana APH berkomitmen menjaga transparansi hasil penyidikan kepada publik, dan apa tenggat waktu penyelesaian kasus ini?
7.Apakah ada upaya untuk menelusuri aliran dana dari proyek yang tidak sesuai spesifikasi, termasuk kemungkinan pencucian uang atau gratifikasi?
8.Jika ada tekanan politik atau intervensi tertentu terhadap proses hukum, bagaimana APH merespons dan melindungi integritas penyidikan?
Semoga penegakan hukum ini tidak berhenti hanya pada simbol penetapan tersangka, tapi harus menyentuh akar masalah dan sistem yang memungkinkan korupsi terjadi.
Dhomz Hermawan||Bandungkitaid
Keterngan: Video liputan saat penanganan Covid di KBB saat Tersangka ES mendampingi Sekda KBB saat itu, Asep sodikin
Comment