“Anggaran Harus Jadi Instrumen Perubahan”
Bandungkit.id, KBB – Dalam agenda reses yang digelar di acara audensi korps KNPI Kab.Bandung Barat yang bertempat di Venue Ski Air Kota baru parhyangan, Kang Dadang M. Naser, Mantan Bupati Kabupaten Bandung dua periode yang kini aktif sebagai Anggota DPR RI, menyoroti isu krusial seputar ketahanan pangan, transparansi distribusi beras bantuan, dan politik anggaran daerah.
Dalam dialog terbuka bersama Korps KNPI dan tokoh Masyarakat, Kang DN, sapaan akrabnya menegaskan pentingnya akurasi data dan partisipasi publik dalam pengawasan distribusi pangan.
ARTIKEL PILIHAN
“Transparansi adalah kunci. Kita tidak boleh main-main dengan kebutuhan dasar rakyat. Saya dorong audit independen dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi pangan sebagai bantuan,” tegas Kang DN.
Ia juga menyoroti tantangan sinkronisasi data antar instansi yang kerap memicu ketidaksesuaian antara jumlah bantuan dan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, digitalisasi sistem distribusi dan pelibatan Masyatakat bisa menjadi solusi jangka panjang.
ARTIKEL PILIHAN
Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas
Menanggapi pertanyaan Wartawan Bandungkitaid terkait ancaman alih fungsi lahan dan ketahanan pangan, Kang DN mengajak masyarakat untuk kembali pada kekuatan lokal.
“Kabupaten Bandung dan Bandung barat punya potensi luar biasa. Kita harus dorong urban farming, koperasi pangan, dan pertanian terpadu. Jangan sampai zona hijau produktif tergeser oleh kepentingan jangka pendek,” ujarnya.
ARTIKEL PILIHAN
Ia juga menekankan pentingnya revisi tata ruang yang berpihak pada petani dan menjaga kedaulatan pangan daerah.
Dalam sesi yang hangat tersebut, Kang DN bicara blak-blakan soal politik anggaran. Ia menyebut bahwa APBD bukan sekadar angka, melainkan cerminan keberpihakan terhadap rakyat.
“Anggaran harus jadi instrumen perubahan, bukan alat birokrasi. Kita harus berani menolak program yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, walau secara politis itu kadang tidak populer,” katanya.
Kang DN juga mendorong agar prinsip transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik menjadi fondasi dalam penyusunan anggaran daerah.
Sampai berita ini diturunkan, acara yang dihadiri kelompok kritis dan beberapa tokoh muda lain masih berlangsung.
Salahsatu tamu yang hadir , Jayus menyebut, acara Reses kali ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi ruang refleksi dan advokasi publik.
“Kang DN menunjukkan bahwa meski tak lagi menjabat kepala daerah, komitmennya terhadap tata kelola yang berpihak pada rakyat tetap ia perjuangkan”.ungkapnya. (dhomz/BandundungKita.id)
Comment