EDITORIAL
“Program prioritas Pemerintahan Bedas, ratusan penghargaan, serta temuan investigatif BandungKita.id terkait BPR Kerta Raharja Kini Mulai dipertanyakan Publik Pasca Penetapan status Mantan Direksinya oleh Polda Jabar”
BandungKita.id, EDITORIAL – Peristiwa tragis yang terjadi di Banjaran, Kabupaten Bandung, seharusnya menjadi momen reflektif bagi masyarakat dan pemerintah. Namun, unggahan terkait musibah tersebut di grup Facebook Suara Keluh Kesah Rakyat Kab. Bandung justru dipenuhi komentar yang menunjukkan kegagalan publik memahami esensi tragedi.
Di grup Facebook Suara Keluh Kesah Rakyat Kab. Bandung, ratusan komentar memuja sang bupati sebagai pemimpin “gercep”, “berkah”, dan “BEDAS sejati”. Padahal, Pemerintahan Bedas selama ini menjanjikan pemberantasan pinjaman online ilegal (pinjol) dan bank emok sebagai program prioritas. Janji yang digaungkan dalam berbagai forum, diperkuat dengan ratusan penghargaan yang diklaim sebagai bukti keberhasilan.
Sebelumnya diberitakan sejulah media. Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikam rasa prihatin dan duka cita mendalam atas kejadian tragis dugaan bunuh diri seorang ibu dan dua anaknya di Kecamatan Banjaran pada Jumat 5 September 2025 kemarin. Hal itu disampaikannya melalui akun Instagram pribadinya @dadangsupriatna, Sabtu 6 September 2025.
“Saya menyampaikan duka cita yang sangat mendalam sekaligus rasa prihatin atas peristiwa tragis yang menimpa satu keluarga di Banjaran,” ujar Dadang. Menurutnya, kejadian tragis tersebut menjadi pengingat bagi semua pihak, bahwa tanpa disadari masih ada warga yang menanggung beban hidup berat di lingkungan kita semua. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan mengetahui secara persis apa yang sedang terjadi dan dibutuhkan oleh warganya.
VIDEO PILIHAN
BACA JUGA:
Forum Konstituen : 20 Tahun Terakhir Kabupaten Bandung Gini-gini Aja, Harapan Ada di Pasangan Bedas
Ratusan Ribu Pendukung Mulyana Siap Menangkan Paslon Bedas
“Saya kaget dan kecewa ketika mendengar terjadinya peristiwa di Banjaran itu. Ke depan jangan sampai terdengar, terjadi lagi di Kabupaten Bandung,” ujar Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, kepada awak media, Rabu (10/9/2025).
Menuruntya, pemerintah harus bisa mengalokasikan APBD yang dirasakan oleh masyarakat di kalangan bawah.
“Negara saat ini sedang membutuhkan keterpanggilan hati bapak/ibu yang disumpah, termasuk saya. Pakai APBD untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat,” katanya dilansir detik.
Lantas kenapa warga Netizen masih dinilai gagal faham?
Alih-alih berempati terhadap korban dan keluarga yang berduka, sebagian besar komentar justru memuji Bupati Dadang Supriatna secara berlebihan. Ungkapan seperti “Mantaaap sehat selalu pak DS”, “Masya Allah berkah pak bup”, hingga “BEDASSSSSS” membanjiri kolom komentar, seolah tragedi tersebut menjadi panggung pencitraan politik.
Pemerintahan Bedas yang dipimpin Dadang Supriatna telah mengklaim berbagai capaian: dari ratusan penghargaan tingkat nasional hingga program prioritas seperti pemberantasan rentenir, pinjaman online ilegal (pinjol), dan bank emok. Janji ini menjadi bagian dari narasi besar Bedas yang digadang-gadang sebagai solusi ekonomi kerakyatan.
Namun, temuan investigatif BandungKita.id justru menunjukkan paradoks yang mencolok. BPR Kerta Raharja, bank milik Pemkab Bandung yang sahamnya hampir 100% dikuasai pemerintah daerah, ternyata tidak sepenuhnya menjalankan fungsi sosialnya. Alih-alih mempermudah akses permodalan bagi masyarakat kecil, BPR justru meminjamkan dananya ke perusahaan pinjaman online (pinjol).
Fakta ini menampar janji Bupati untuk memberantas pinjol dan bank emok. Masyarakat yang seharusnya dilindungi dari jeratan utang berbunga tinggi justru secara tidak langsung dikhianati oleh kebijakan lembaga keuangan milik Pemda sendiri.
Fakta Baru: Laporan BPR Kerta Raharja 2024 Tak Diaudit, OJK Hanya Terima Formulir
Berdasarkan penelusuran dokumen pelaporan keuangan PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) melalui sistem APOLO milik OJK, ditemukan bahwa laporan tahun 2023 yang dikirim pada 31 Januari 2024 hanya berupa formulir pelaporan tanpa keterlibatan auditor independen.
Dokumen tersebut mencantumkan bahwa sebanyak 38 formulir pelaporan telah diterima OJK, namun tidak ada bukti audit eksternal atau penilaian independen terhadap laporan keuangan dan tata kelola. Ini berarti, meskipun laporan telah dikirim, validitas dan akurasi data keuangan belum diverifikasi secara profesional.
Lebih lanjut, dokumen pelaksanaan tata kelola tahun 2024 yang dirilis melalui platform Perbamida menyebutkan bahwa penilaian dilakukan secara self-assessment oleh internal BPR. Tidak ditemukan keterlibatan auditor publik atau review dari OJK terhadap isi laporan tersebut. Padahal, prinsip tata kelola yang diakui OJK menekankan transparansi, akuntabilitas, dan independensi sebagai fondasi utama.
Ironisnya, di tengah janji Pemerintahan Bedas untuk memberantas pinjol dan bank emok, BPR Kerta Raharja yang hampir 100% dimiliki Pemkab Bandung justru diduga menyalurkan dananya ke perusahaan pinjaman online. Tanpa audit dan pengawasan ketat, potensi penyalahgunaan dana publik menjadi ancaman nyata.
Sampai Editorial ini ditayangkan, upaya redaksi untuk mendapatkan klarifikasi Direksi BPR KR pernyataannya masih belum berkenan untuk ditayangkan, sementara itu, upaya terhadap Pemkab Bandung, DPRD dan pihak OJK lebih dari 2 minggu surat klarifikasi Bandungkita.id tidak direspon
Bagaimana sebenarnya skema pemberian kredit Untuk Fintech (PINJOL) ini dibuat?
Bagaiamana Sikap Pemkab Bandung Dan DPRD bisa menerima hal ini dalam RUPS?
Metode pengawasan apa yang digunakan?
Bagaimana Tanggapan Masyarakat mengenai ini? Simak hasil pengungkapan Fakta dan keterangan yang akan menjadi narasumber Bandungkita.id di edisi selanjutnya!
Bersambung…
(dhomz/Tim Investigasi/BandungKita.id)
VIDEO TERKAIT
Comment