Oleh Redaksi Bandungkitaid
BANDUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 20,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Di atas kertas, ini adalah capaian monumental: gizi membaik, ekonomi bergerak, dan pasokan lokal terserap. Namun, seharusnya, dampak MBG tidak berhenti di meja makan. Ia harus menjadi mesin ekonomi daerah terutama di Kabupaten Bandung Barat, yang kini menjadi sorotan nasional.
Dengan estimasi nasional bahwa satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengelola dana Rp 10 miliar per tahun, Jumlah SPPG di KBB: 85 unit → Potensi dana MBG: Rp 850 miliar/tahun → 85% untuk bahan baku: ±Rp 722,5 miliar/tahun → Jika diserap oleh warga KBB, ini bisa menjadi siklus ekonomi lokal terbesar dalam sejarah APBD non-infrastruktur. Dari jumlah itu, sekitar Rp 25,5 miliar digunakan untuk membeli bahan baku, dan 95 persen di antaranya berasal dari sektor pertanian. Seharusnya, angka ini menjadi sinyal bagi Pemkab untuk bertindak.
Mengapa dana sebesar itu belum menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)? Karena belum ada skema “berbagi untung dan peran” yang melibatkan koperasi, BUMDes, UMKM, dan bahkan BUMD yang dilahirkan oleh Pemkab sendiri. Seharusnya, dapur MBG tidak hanya menyerap bahan baku, tapi juga membuka ruang bagi kelembagaan lokal untuk ikut serta dalam distribusi, pengolahan, dan logistik. Ketika itu terjadi, dividen BUMD dan pajak UMKM bisa masuk sebagai PAD. Ekonomi daerah tidak hanya bergerak, tapi juga tumbuh.
Lebih jauh, seharusnya MBG masuk dalam RPJMD dan APBD sebagai strategi ketahanan pangan dan transformasi ekonomi desa. Ketahanan pangan bukan hanya soal stok, tapi soal keberpihakan anggaran. Jika Pemkab Bandung Barat menyusun Perda MBG Lokal yang mewajibkan pasokan dari petani dan UMKM setempat, maka MBG akan menjadi ekosistem ekonomi, bukan sekadar program konsumsi.
Dari dapur ke desa, dari desa ke APBD seharusnya MBG menjadi gerakan ekonomi yang berbagi untung dan peran. Karena gizi yang baik tanpa ekonomi yang kuat hanyalah separuh solusi. Dan Bandung Barat punya peluang untuk membuktikan bahwa dapur bisa menjadi pusat ekonomi baru, jika politik anggaran berpihak pada rakyatnya.
Dikenal dengan daerah rawan pergerakan tanah. Wilayah ini tersusun atas batuan sedimen vulkanik breksi dan tuf yang relatif masih muda. Breksi vulkani Mukapayung ang terletak di dinding dibatasi sungai Cibitung. Bisa diakses dari lokasi wisata Curugan Gunung Putri, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Di dinding breksi ini ditemui gua yang disakralkan oleh masyarakat setempat. Disini ditemui Situs arkeologi Munding laya di daerah lembah Curugan Gunung Putri. Bentuk seperti munding (kerbau) berada di tengah sawah, dipagari agar tidak terjamah oleh vandalisme. Kemungkinan batuan (breksi) yang terpindahkan dari sumbernya tidak jauh dari lokasi, yang dikelilingi pegunungan. Menurut cerita warga pada masa lalu di lokasi ini dikenal dengan legenda Muka Payung, berupa batu yang berbentuk payung. Ia mengatakan bahwa legenda tersebut berasal dari kemurkaan penganten mempelai pria, karena dianggap terlambat hadir di pernikahanya dengan putri. Kemudian ia melemparkan payungnya kemudian membentuk menjadi payung. Sedangkan kerbaunya, tenggelam hanya nampak punggunnya saja yang kini menjadi situs Mundinglaya, yang terdapat di persawahan warga desa. Dilokasi kampung Lembah Curugan, kemudian naik ke gunung Putri, akan didapati Arca. Di tempat inilah sering dikunjungi oleh para peziarah. ©2013 Deni Sugandi
perkebunan wisata kaktus dan anggrek di Rumah Bunga Rizal, Jalan Maribaya KM 2,4,
Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
MBG Sebagai Jalan Menuju Kedaulatan Fiskal KBB
Seharusnya, setiap rupiah dari MBG yang berputar di KBB menjadi pemantik PAD. Ketika petani, UMKM, koperasi, dan BUMD lokal menjadi rantai pasok utama, maka MBG bukan sekadar belanja pusat—ia menjadi instrumen fiskal daerah.
Fakta Pendukung
- Jumlah SPPG di KBB: 85 unit → Potensi dana MBG: Rp 850 miliar/tahun → 85% untuk bahan baku: ±Rp 722,5 miliar/tahun → Jika diserap oleh warga KBB, ini bisa menjadi siklus ekonomi lokal terbesar dalam sejarah APBD non-infrastruktur.
- Topografi KBB mendukung swasembada pangan:
- Jaringan irigasi teknis
- Sentra pertanian dan peternakan
- Basis UMKM kuliner dan pengolahan pangan
- Pemkab KBB telah menegaskan arah pembangunan yang berpihak pada rakyat dan optimalisasi PAD → Ini momen ideal untuk menjadikan MBG sebagai bagian dari strategi fiskal daerah.
Strategi Menuju Kedaulatan Fiskal MBG
1. Integrasi MBG ke RPJMD dan APBD
- Jadikan MBG sebagai prioritas pembangunan ekonomi lokal.
- Alokasikan anggaran pendamping untuk penguatan koperasi, BUMDes, dan BUMD pangan.
2. Perda MBG Lokal
- Wajibkan pasokan MBG berasal dari produsen KBB.
- Tetapkan margin distribusi untuk koperasi dan BUMD sebagai sumber PAD.
3. Model Bisnis Sosial MBG
- BUMD pangan sebagai aggregator bahan baku dan logistik.
- Koperasi sebagai mitra dapur dan pengolah.
- UMKM sebagai penyedia menu dan diversifikasi produk.
4. Audit Fiskal MBG
- Telusuri aliran dana MBG: berapa persen kembali ke warga KBB?
- Hitung potensi PAD dari pajak UMKM, dividen BUMD, dan retribusi dapur.
Narasi Kampanye: “Dari Dapur ke PAD, Dari Ladang ke Kemandirian”
MBG bukan hanya soal makan. Ia adalah soal siapa yang diberi peran, siapa yang diberi untung, dan siapa yang diberi kendali. Jika warga KBB jadi produsen utama, maka MBG adalah jalan menuju kedaulatan fiskal. Bukan sekadar program konsumsi, tapi mesin ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Comment