BANDUNGKITA, Bandung Barat, Februari 2026 – Penanganan bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menuai kritik. Praktisi mitigasi kebencanaan dari komunitas Tentara Langit, Dadang Utun Hermawan, menilai Pemda KBB gagal memberikan dukungan logistik dan fasilitas bagi relawan di hari keempat pascabencana.
“Saat itu, Banyak relawan yang kelelahan, tidak mendapatkan makan, tidur di mana saja. Tapi Pemda seperti tak peduli. Indikator kesiapsiagaan bisa dilihat dari peristiwa longsor kemarin, semuanya lemah,” tegas Utun.
Lebih tegas, Mang Utun Dadang sapa’an akrab pria pendiri Sunda Kiwari ini mengkritisi pemda KBB yang harus jeli mengimplementasi kehadiran negara pasca Prabowo Subianto dan wakil presiden, para mentri dan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi datang kelokasi bencana.
“Semua mata tertuju ke KBB, Legacy apa yang ditinggalkan para petinggi negara tersebut tentu harus segera di implementasikan mereka (Pemda KBB), Dua minggu kami disana, Hese cai, hese buang air besar (Susah mandi susah buang hajat) dan pasca bencana ini apa evaluasi mereka, Pansuskan” ucapnya dengan nada kesal melalui Telphone whatsapp Minggu 08/02/2026.
Tidak berhenti disitu, sejumlah pemerhati tata ruang, budaya dan juga lingkungan menyoroti kondisi kultural serta tata ruang KBB yang dianggap semakin carut-marut. Mereka menilai, akar persoalan bencana tidak hanya pada mitigasi teknis, tetapi juga pada tata ruang yang abai terhadap kearifan lokal.
Konsep kabuyutan, diungkap David Riksa Buana, pemerhati lingkungan ini yakin, tata ruang berbasis kearifan lokal dan penghormatan terhadap warisan budaya disebut sebagai pendekatan yang terang untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
“Jelas sudah banyak Gunung dijadikan permukiman, seke atau lembah tak lagi ditanami bambu, dan sempadan sungai disulap jadi kafe. Memang ini perkembangan yqng tidak bisa di hindari, tapi tqnpa pemgemdalian yang memiliki pengawasan dan kosep pembangunan, Ini bukan hanya sekadar pelanggaran tata ruang, tapi pengingkaran terhadap nilai-nilai Karuhun dan kita berdosa oada generasi kita kedepan,” jelasnya mempertegas situasi areal dinseputar burangrang.
Tidak jauh berbeda, Yoga sebagai salah satun pemerhati tata ruang, ia menekankan bahwa pemulihan tata ruang harus mengintegrasikan nilai kabuyutan agar pembangunan tidak sekadar fisik, tetapi juga berakar pada identitas masyarakat.
“Seiring dengan perkembangan zaman pada masa sekarang, di mana kawasan terbangun cukup pesat pembangunannya, apakah pembangunan kawasan terbangun di Jawa Barat dalam implementasinya memperhatikan aspek konsep kearifan lokal Kasundaan sebagai salah satu acuan dalam pembangunannya atau sama sekali tidak memperhatikan aspek kearifan lokal tersebut?” tulis pria kerap menulis dikolom opini Bandungkita ini.
Dorongan Bentuk Panitia Kerja (Panja) ke DPRD KBB
Dari rangkaian kritik ini, muncul dorongan agar DPRD KBB segera membentuk panitia kerja khusus untuk mengevaluasi kinerja BPBD sekaligus merumuskan pemulihan tata ruang berbasis kabuyutan. Panitia kerja ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara praktisi kebencanaan, pemerhati tata ruang, akademisi, dan masyarakat adat.
“Segera evaluasi dan Panja adalah jalan menggugurkan kerja-kerja saudara” ungkap David yang juga Pendiri Trapawana ini.
Dengan posisi KBB yang berada dalam lingkaran potensi bencana, mulai dari longsor, banjir, hingga pergerakan tanah, integrasi antara mitigasi teknis dan tata ruang berbasis kearifan lokal menjadi kebutuhan mendesak. Kritik Dadang Utun dan para pemerhati, lingkungan tata ruang menegaskan bahwa tanpa reformasi menyeluruh, masyarakat akan terus menjadi korban dari lemahnya kesiapsiagaan dan tata kelola ruang.
Penulis: Dhomz Hermawan||BandungKita.id
Video: Ilustrasi Anak kera yang mempercayai induknya yang diterkam macan tutul menggambarkan masyarakat yang rela mempercayai negara, padahal….
Sumber Upsomedia
Comment