SOREANG, BANDUNG – Momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung tahun ini menjadi pijakan penting bagi jajaran legislatif untuk memperkuat peran pengawasan dan keselarasan pembangunan. Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, menegaskan bahwa DPRD berkomitmen penuh menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap program eksekutif berjalan sesuai dengan koridor yang telah disepakati bersama.
Penguatan Fungsi Kelembagaan: Mengawal Proyeksi Strategis Pemkab
Menanggapi proyeksi pembangunan yang dipaparkan Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam diskusi nasional di media, Hj. Renie menyatakan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengawal janji-janji politik pemerintah daerah.
BACA JUGA
[EKSKLUSIF] Paripurna LKPJ KBB Molor dan Sepi Peminat, Djamu Kertabudi Bongkar Misteri Rp90 Miliar
“Tugas kami di DPRD bukan sekadar memberikan persetujuan anggaran, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Kami mengawasi dengan ketat seluruh program strategis, mulai dari insentif guru ngaji, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan layanan kesehatan,” ujar Renie di Soreang.
Ia menekankan bahwa penguatan kelembagaan DPRD tercermin dari efektivitas fungsi pengawasan. “DPRD adalah wakil rakyat. Ketika pemerintah daerah memproyeksikan lompatan ekonomi dan pembangunan, kami hadir untuk memastikan langkah tersebut tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai hasil pembahasan di gedung legislatif,” tambahnya.
Implementasi Amanat Muscab PKB 2026: Politik untuk Kesejahteraan
Selain kapasitasnya sebagai pimpinan legislatif, Hj. Renie yang juga merupakan tokoh sentral dari
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), membawa narasi konkret hasil Muscab PKB 2026 ke dalam pola kepemimpinannya.
TONTON JUGA
Ia menegaskan bahwa kerja-kerja di DPRD merupakan pengejawantahan dari amanat partai untuk selalu berkoalisi dengan rakyat. “Muscab PKB 2026 telah mengamanatkan agar seluruh kader, terutama yang duduk di kursi legislatif, menjadi motor penggerak solusi atas persoalan di masyarakat. Politik bagi kami adalah alat untuk memuliakan manusia dan menyejahterakan rakyat Kabupaten Bandung,” tegasnya.
Penyelarasan antara amanat partai dan tugas kedewanan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang kuat antara visi politik PKB dengan kebijakan publik di Kabupaten Bandung.
Harapan di Hari Jadi Kabupaten Bandung
Menutup pernyataannya, Hj. Renie mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dengan DPRD dalam mengawasi pembangunan. “Di usia Kabupaten Bandung yang semakin matang, kami di DPRD akan terus memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan. Tidak boleh ada program yang berhenti di atas kertas; semua harus sampai ke tangan masyarakat,” pungkasnya.
Peringatan Hari Jadi ini diharapkan menjadi momentum bagi Kabupaten Bandung untuk semakin “Bedas” (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) melalui pengawasan legislatif yang kuat dan visi politik yang berorientasi pada kemaslahatan umat.(**)
Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
Soreang, Jawa Barat.
Comment