BANDUNGKITA.ID, JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik. Dalam diskusi bertajuk “Purbaya Tolak Bayar Whoosh” yang dipandu Akbar Faizal, sejumlah tokoh mengungkap berbagai kejanggalan dan potensi kerugian negara akibat proyek yang sejak awal dinilai tidak layak secara ekonomi.

Diskusi yang menghadirkan pakar transportasi Prof. Harun Al-Rasyid, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dan anggota DPR RI Komisi VI Fernando Hadito Ganinduto itu membedah akar persoalan proyek KCJB, mulai dari pemindahan mitra dari Jepang ke Tiongkok, pembengkakan biaya, hingga ancaman keterlibatan APBN.

Dari Jepang ke Tiongkok: Keputusan Politik yang Mahal

Menurut Agus Pambagio, keputusan memindahkan proyek dari Jepang ke Tiongkok merupakan inisiatif langsung Presiden Joko Widodo. Padahal, Jepang menawarkan pinjaman dengan bunga hanya 0,1%, jauh lebih rendah dibanding Tiongkok yang mematok bunga 2%. “Presiden sendiri yang menyampaikan kepada saya bahwa proyek ini akan diambil alih oleh Menteri BUMN karena Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, menolak,” ungkap Agus.

Prof. Harun menegaskan bahwa tidak ada kereta cepat di dunia dengan jarak di bawah 200 km yang menguntungkan secara finansial. “Ini sejak awal memang tidak layak secara ekonomi. Tapi kita tetap jalan,” ujarnya.

Beban Bunga dan Ancaman APBN

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menolak menggunakan APBN untuk menutup utang KCJB menjadi pemicu diskusi. Ia menyarankan agar Danantara, holding BUMN baru, menanggung beban bunga yang mencapai Rp2 triliun per tahun. Padahal, pendapatan dari operasional Whoosh belum mampu menutupi beban tersebut.

Fernando Ganinduto menyebut DPR tengah merumuskan skema agar Danantara dapat mengambil alih kewajiban KCJB tanpa menyentuh APBN. “Kami di Komisi VI sepakat bahwa uang rakyat tidak boleh digunakan untuk menambal proyek yang sejak awal dijanjikan sebagai skema B2B,” tegasnya.

Potensi Moral Hazard dan Seruan Audit

Agus Pambagio menyoroti potensi moral hazard dalam proses pemindahan proyek dan pembengkakan biaya. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran etika dan hukum. “Jangan hanya kejar yang kecil-kecil. Ini proyek ratusan triliun, dan ada indikasi kuat bahwa prosesnya tidak transparan,” katanya.

Prof. Harun menambahkan bahwa negosiasi dengan Tiongkok dilakukan tanpa kejelasan kriteria dan tujuan strategis. “Kita tidak punya teknologi, tidak punya SDM, hanya punya pasar. Tapi negosiasinya lemah,” ujarnya.

Kesimpulan: Siapa Bertanggung Jawab?

Diskusi ditutup dengan seruan agar pemerintah, Danantara, dan DPR segera duduk bersama mencari solusi. “Kalau dibiarkan, bunga jalan terus, dan ujungnya bisa default. Ini bukan soal teknis semata, tapi soal keberpihakan pada masa depan bangsa,” pungkas Akbar Faizal.

Proyek Whoosh yang semula dijanjikan sebagai simbol kemajuan kini berpotensi menjadi beban jangka panjang. Pertanyaannya: siapa yang akan bertanggung jawab? dan siapa yang diuntungkan?