“Harus digali oleh kepolisian, Siapa saja yang terlibat”
BandungKita.id – Bandung Barat. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung tengah menyelidiki dugaan penggelapan dana proyek senilai lebih dari Rp1,1 miliar yang diduga dilakukan oleh seorang individu berinisial L.S.. Kasus ini mencuat setelah pelapor, Indra Aziz, SE, menyerahkan dana investasi untuk sejumlah proyek yang diklaim berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), namun hingga kini tidak ada pengembalian dana maupun bukti pelaksanaan proyek.
“Sehubungan dengan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang saat ini sedang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung” Tulis penyidik dalam surat tersebut
Lebih jauh, Polisi telah melakukan penyelikdikan terkait pelaporan ini. “Telah dilakukan penyelidikan terhadap terlapor atas nama Sdr. LS terkait dugaan penipuan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat” imbuhnya.
Adapun kegiatan yang dijanjikan oleh terlapor, penyudik menyebut sederet project dengan nama Dinas yang berbeda berbeda, diantaranya:
1.Proyek pengadaan seragam pemateri pada event Hari Lingkungan Hidup
2.Proyek pembangunan jalan rabat beton di Desa Mekarwangi
3.Proyek pembangunan Gedung Poli Paru di RS Cililin
4.Proyek pengadaan alat kesehatan di RS Cikalong Wetan, Lembang, dan Cililin
5.Proyek event Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat
VIDEO PILIHAN
Kronologi Dugaan Penggelapan
- Juni 2024: L.S. menawarkan sejumlah proyek kepada pelapor, termasuk pengadaan seragam damkar, event Hari Lingkungan Hidup, pembangunan jalan rabat beton, pembangunan gedung poli RS Cililin, pengadaan alat kesehatan di RS Cikalong Wetan, Lembang, dan Cililin, serta event Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KBB.
- Agustus–Desember 2024: Pelapor menyerahkan dana sebesar Rp1.115.312.500 secara bertahap, dengan kesepakatan pengembalian maksimal pada 25 Desember 2004.
- 2025: Dana tidak dikembalikan. L.S. berdalih dana dialihkan ke proyek lain tanpa persetujuan pelapor.
Klarifikasi Proyek: Fakta vs Fiktif
BandungKita.id menelusuri enam proyek yang disebutkan dalam laporan. Hasilnya:
Proyek yang Diklaim Status Temuan Keterangan Seragam Damkar Terverifikasi Tedapat dalam Rencana Belanja Anggaran HLH Dinas LH Terverifikasi Event HLH 2024 tercatat di Hutan Kota KBB Jalan Rabat Beton Mekarwangi Terverifikasi Proyek senilai Rp6,69 miliar sedang berjalan Gedung Poli RS Cililin Terverifikasi Rencana pembangunan senilai Rp43 miliar diumumkan Pemkab KBB Pengadaan Alkes RS Terverifikasi Tercatat dalam beberapa sumber mata anggaran Event Disparbud Tidak terverifikasi Tidak ada informasi spesifik untuk tahun 2024
Langkah Kepolisian
Dalam surat resmi bernomor B/G9 29/X/RES.1.11/2025/Rashrim, Polrestabes Bandung meminta klarifikasi dari Kepala Dinas Kesehatan KBB terkait dua proyek: pembangunan gedung poli RS Cililin dan pengadaan alat kesehatan. Pemeriksaan dijadwalkan pada 29 Oktober 2025 di Unit IV (Ekonomi), Satreskrim Polrestabes Bandung.
ARTIKEL PILIHAN
Mayapada Hospital Bandung Hadirkan Tiga Program Olahraga Terpadu: Solusi Sehat untuk Semua Kalangan
Warga Nanggerang Pertanyakan Kejelasan Proyek Jalan Konektivitas TA 2024, Warga: Apa ini Project Bodong?
Bandungkita.id menemukan fakta adanya dugaan keterlibatan orang Bandung barat, keterangan tersebut diberikan ditengah narasumber sedang mengerjakan beberapa project bernilai Milyaran di dua dinas yang disebut jadi tawaran terlapor, Sebutsaja Jungkis. “Ya kang, terus terang saya juga sudah memberikan keterangan bersama teman saya (DN/inisial)” Sebut pria necis ramah ini.,
“Jadi salah satu saksi yang pernah dipanggil dalam perkara ini, tapi baik-baik aja, saya dan DN cooperative aja” ungkapnya melalui saluran Whatsapp, Senin 20 Oktober 2025.
Analisis Awal
Direktur Jamparing Institut, Dadang Risdal Azis, mengutarakan pendapatnya bahwa pemeriksaan saksi dari Dinas Kesehatan dan Dinas lain kemungkinan akan dilakukan Polrestabes Bandung, menurutnya diperlukan untuk memastikan apakah proyek tersebut benar-benar ada dan apakah L.S. memiliki peran resmi dalam pelaksanaannya.
“Kepolisian ingin memastikan bahwa proyek yang disebutkan bukan hanya klaim sepihak. Jika tidak tercatat dalam sistem pengadaan resmi, maka ada indikasi kuat bahwa ini adalah modus penggelapan, bahkan jika semua paket kegiatan tadi itu ada, kemudian dikerjakan orang lain, maka jelas ini ada sesuatu yang harus digali oleh kepolisian, siapa saja yang terlibat” ujar sosok yang vokal dikasus dugaan korupsi era Pemerintahan Bedas Kabupaten Bandung ini.
Modus yang digunakan L.S. menunjukkan pola klasik penipuan berbasis proyek pemerintah. Dengan mencatut nama instansi dan kegiatan publik, pelaku membangun kredibilitas semu untuk menarik dana dari investor. Meski sebagian proyek benar-benar ada, keterlibatan L.S. dalam pelaksanaannya belum dapat dibuktikan.
BandungKita.id akan terus menelusuri keterlibatan aktor lain, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang memanfaatkan celah pengadaan daerah. Jika Anda memiliki informasi tambahan atau ingin menyampaikan klarifikasi, silakan hubungi redaksi kami. (TIM INVESTIGASI/BANDUNGKITA.ID)
Comment