BANDUNG, BANDUNGKITA.ID – Menata kota bukan sekadar urusan memutar kemudi alat berat, menggusur bangunan liar, atau menggambar ulang cetak biru Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Lebih dari itu, ia adalah pertarungan urat syaraf antara ketegasan regulasi, benturan kepentingan modal, dan psikologi sosiologis masyarakatnya.
Di Jawa Barat, benang kusut perkotaan mulai dari kemacetan kronis, banjir musiman, hingga alih fungsi lahan rawa dan hutan yang dipaksa legal secara administratif, seolah menjadi menu harian.
BACA JUGA
Banyak kepala daerah datang dan pergi, namun masalah penegakan aturan kerap mentok pada titik yang sama: lemahnya nyali politik (political will).
Hal inilah yang disorot oleh pemerhati perkotaan, Yoga Rukma Gandara, ST., MT. Dalam sebuah ulasan terbarunya, Yoga membedah arah baru dan persepsi gaya kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam mengusung visi besarnya: “Lembur di Urus, Kota di Tata”. sebuah slogan yang konsisten digaungkan KDM sejak kontestasi Pilgub 2018 hingga langkahnya menuju Pilgub 2024 bersama Erwan.
Bukan Arogansi, Tapi Etika Kawani
Langkah kaki KDM dalam menertibkan area-area “kebal hukum” kerap mengundang decak kagum sekaligus kontroversi. Mulai dari pembongkaran bangunan liar di Puncak Bogor, Karawang, Bekasi, Ciater Subang, hingga pembersihan lapak liar di trotoar Monumen Perjuangan (Monju) Kota Bandung yang menahun dibiarkan.
Bagi sebagian pihak, tindakan agresif ini terkadang dicap sebagai riak arogansi kekuasaan. Namun, Yoga Rukma Gandara memiliki pembacaan yang berbeda. Menurutnya, apa yang ditunjukkan KDM justru merupakan antitesis dari sifat arogan.
“Keberanian tersebut adalah wujud dari kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam memanusiakan warganya, menjemput masa depan kota yang lebih baik dan layak huni,” tulis Yoga.
Di dalam kebudayaan Sunda, keberanian bukanlah sekadar otot atau sikap ofensif fisik tanpa arah. Yoga mengaitkan sepak terjang KDM dengan falsafah luhur: Nangtung ku kawani, tungkul ku pangarti.
Artinya, seorang pemimpin harus berdiri tegak memegang prinsip kebenaran tanpa goyah oleh tekanan kekuasaan atau modal (nangtung ku kawani). Namun di saat bersamaan, ia harus tetap merunduk dengan penuh kebijaksanaan, kerendahan hati, dan memahami kondisi rakyatnya (tungkul ku pangarti). Keberanian tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kesombongan, sementara kebijaksanaan tanpa keberanian akan berujung pada kelemahan.
Sentuhan Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh
Menariknya, ketegasan KDM di lapangan kerap dibarengi dengan pendekatan humanis yang kental.
Saat melakukan penertiban, prinsip Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh tetap dihidupkan lewat pemberian kompensasi dan solusi relokasi yang layak bagi warga terdampak.
Langkah ini diambil KDM bukan karena kewajiban legal-formal mengingat lahan yang ditertibkan sering kali bukan hak milik warga melainkan karena dorongan moral etika Sunda untuk saling mengasihi dan membimbing.
BACA JUGA
Selain itu, karakter Sabalakarna atau sikap jujur, terbuka, dan berani menyampaikan kebenaran secara langsung di depan publik menjadi warna tersendiri dalam gaya komunikasinya yang tanpa sekat.
Ujian Nyata Mengubah Budaya Populis
Yoga, dalam tulisannya menyebut keberanian Gubernur jabar soal gubahan budaya populis. Tantangan menata kota ke depan dipastikan tidak akan mudah. Dalam pengamatannya, menata kota dengan kawani (keberanian) berarti KDM harus siap berhadapan dengan tiga tembok besar:
- Resistensi Sosial-Politik: Menindak tegas bangunan komersial nakal milik pemodal besar dan merelokasi kawasan kumuh di bantaran sungai.
- Mengubah Budaya Warga: Memaksa publik keluar dari zona nyaman demi kebaikan bersama, seperti membatasi kendaraan pribadi, menerapkan denda tinggi bagi pembuang sampah, dan mereformasi sistem transportasi umum yang radikal.
- Eksekusi Anggaran Non-Populis: Berani mengorbankan popularitas politik jangka pendek demi investasi jangka panjang yang hasilnya baru terasa bertahun-tahun kemudian, seperti proyek saluran air bawah tanah atau transportasi massal (MRT/LRT).
Publik kini menanti bagaimana kiprah KDM selanjutnya dalam menguji nyali filosofis ini ke level yang lebih makro di Jawa Barat.
BACA JUGA
Berani menetapkan kebijakan adalah satu hal, namun menyinkronkannya dengan jajaran birokrasi agar memiliki landasan hukum yang solid serta berani menganulir kebijakan tata ruang lama yang merusak lingkungan, adalah ujian sesungguhnya.
Menata kota memang butuh nyali, dan dalam falsafah Sunda, nyali itu haruslah bersanding erat dengan isi kepala yang bijaksana. (Red/BK)
Comment