BANDUNG, BANDUNGKITA.ID — Sektor perkopian Jawa Barat, yang selama ini dibanggakan sebagai salah satu komoditas unggulan nasional, masih menyisakan rimbun persoalan di tingkat tapak. Mulai dari carut-marut akses lahan, minimnya bibit unggul, hingga kelemahan pada tata kelola industri hilir yang belum memihak pada kesejahteraan petani.

Merespons dinamika tersebut, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Festival Aspirasi bertajuk “Kopi sebagai Tanaman Pangan, Konservasi, dan Industri” di Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026).

Forum yang dikemas interaktif ini dirancang sebagai ruang dialog krusial antara DPR RI dengan para pemangku kepentingan (stakholder)—mulai dari petani kopi tingkat tapak, pelaku industri/pelaku usaha, akademisi, komunitas lingkungan, hingga pemerintah daerah.

Deretan Persoalan Klasik di Tingkat Petani

Berdasarkan inventarisasi masalah dalam forum tersebut, muncul berbagai jeritan dan masukan konkret yang selama ini menjadi batu sandungan pengembangan perkopian nasional.

Beberapa poin krusial yang didorong para pelaku sektor kopi meliputi:

• Penguatan Akses Lahan: Perlunya kepastian hukum dan kemudahan akses kelola lahan bagi petani, terutama yang berada di kawasan konservasi dan hutan lindung.
• Support Input Produksi: Kepastian penyediaan bibit unggul yang tahan terhadap perubahan iklim serta keterjangkauan pupuk.
• Peningkatan Kapasitas SDM: Urgensinya pelatihan bertahap dan pendidikan tata kelola budi daya (good agricultural practices) bagi petani lokal.
• Hilirisasi dan Pemasaran: Intervensi pemerintah dalam membangun ekosistem industri hilir serta memangkas rantai pasok (supply chain) yang panjang agar nilai tambah kopi dinikmati langsung oleh petani.

Janji Komitmen dan Rekomendasi Kebijakan

Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa gelaran Festival Aspirasi ini tidak boleh sekadar menjadi ajang seremoni atau panggung formalitas menyerap suara. Ia menekankan perlunya output konkret berupa formulasi kebijakan publik.

“Saya harap Festival Aspirasi hari ini menghasilkan rekomendasi, menghasilkan komitmen untuk menggerakkan kopi dengan baik,” tegas mantan Gubernur Jawa Barat tersebut di sela-sela kegiatan.

Aher, sapaan akrabnya menambahkan bahwa dokumen rekomendasi yang dirumuskan bersama masyarakat ini nantinya akan dibawa ke ranah legislasi dan pengawasan anggaran di DPR RI. Langkah ini diambil guna memastikan lahirnya regulasi serta alokasi anggaran belanja negara yang berpihak pada penguatan fungsi konservasi sekaligus peningkatan taraf hidup para petani kopi di daerah. (Dhomz/Bandungkita.id)