oleh

Kasus Perdagangan Manusia dan Absennya Pemprov Jabar dalam Memimpin Penanganan Lintas Lembaga

BandungKita, BANDUNG – Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan manusia seperti tak pernah usai. Awal tahun 2019 publik tanah air dikejutkan dengan adanya temuan sejumlah mahasiswa asal Indonesia magang di Taiwan namun nyatanya mereka diduga mengalami kerja paksa.

Akhir 2018 lalu, warga Kabupaten Majalengka Jawa Barat, Tuti Tursilawati menghembuskan nafas terakhirnya diperantauan, dia dihukum mati pemerintah Arab Saudi atas tuduhan membunuh majikan, padahal Tuti mencoba membela dirinya lantaran kerap mengalami pelecahan seksual.

Terbaru, kembali terjadi di Jawa Barat, 3 remaja puteri asal Bandung diketahui menjadi korban perdagangan manusia di Nabire, Papua. Bahkan dua diantaranya masih berusia pelajar. Beruntung kini ketiganya selamat dan kembali ke pangkuan keluarganya.

Ditengah rentetan kejadian tersebut, Ketua Tim Penggerak Pembinaaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya mengakui sejauh ini penanganan kasus perdagangan manusia di Jawa Barat memang belum terkordinasi dengan baik. Hal itu berimbas pada pincangnya fungsi pemerintah dalam mengayomi masyarakatnya.

“Selama ini (penanganan perdagangan manusia) kurang koordinasi, yang saya pantau seperti itu, ini semua bergerak, semua mengupayakan penanganan kasus-kasus tapi tidak berkoordinasi, sehingga ketika terjadi kasus, masyarakat bingung, mereka harus melapor kepada siapa, harus kemana, dan lain sebagainya,” ujar Atatila selepas jumpa pers di Gedung Sate, Kamis (10/1/2019).

Atas dasar itu, pihaknya berjanji akan segera melakukan pembahasan bersama dengan dinas-dinas terkait baik di provinsi maupun daerah serta dewan pakar, agar penanganan perdaganagan manusia di Jawa Barat bisa ditangani lebih serius.

“Dalam waktu dekat kami akan duduk bersama-sama termasuk juga dengan para dewan pakar yang peduli dengan perlindungan anak,” imbuhnya.

Baca juga: Tiga Gadis Asal Bandung Korban Perdagangan Manusia, Telah Kembali ke Keluarganya

Sementara itu Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan integrasi antara instansi terkait dipemerintahan Provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia dinilai sangat penting. Agar kasus-kasus serupa tidak kembali terulang.

“Kalau semuanya sudah terintegritas, pencegahan bisa dilakuakan melalui edukasi ke masyakat bahwa yang wajib mengedukasi ya pemerintah terkait, jadi masyarakat dikasih tahu jangan mau kerja diiming-iming gaji yang tidak masuk akal, dan lain-lain,” ungkap Retno saat dihubungi BandungKita, Kamis (10/1/2019).

Lebih tegas Retno mengatakan, Dinas Tenaga kerja memiliki peran vital dalam hal ini yang mesti bisa memberi pencerahan kepada masyarakat terkait perusahaan-perusahan seperti apa yang memiliki izin resmi atau tidak.

“Terus cek penyalurnya betul tidak, harusnya kalau yang begini Dinas Tenaga Kerja di Jabar itu memfasilitasi warga untuk bertanya PT ini penyalurnya bener gak (izinnya),” tegas Retno.

Baca juga: Dituding Ada Kepentingan Dalam Lelang Jabatan di Pemprov Jabar, Begini Jawaban Ridwan Kamil

Terkait penanganan, Retno mengaperesiasi pihak kepolisian yang berhasil menangani kasus tersebut. Meski begitu yang tak kalah penting kata Retno adalah fase rehabilitasi yang perlu diberikan kepada para korban setidaknya terdiri dari 3 hal.

“Pertama merehabilitas secara psikologis karena korban pasti terpukul ini bisa dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A),” kata Retno.

Rehabilitasi yang kedua adalah secara medis, untuk memulihkan jika terjadi kekerasan secara fisik terhadap korban.

“Kedua merehabilitas secara medis barangkali kasus perdagangan manusia itu korban mengalami kekerasan seksual, ini bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan.” Tambahnya.

Adapun yang ketiga adalah ganti rugi dari pelaku terhadap korban atas kemungkinan adanya kerugian secara materi.

“ini hak restitusi, tapi nanti setelah ada keputusan pengadilan melalui penghitungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang tak kalah penting juga kalau korban masih pelajar ya mesti dipenuhi hak pendidikannya,” jelasnya.

Sementara itu menurut kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Poppy Sophia Bakur menyebut sebelum tiga korban dikembalikan ke keluarganya, instansi terkait sudah melakukan pemulihan.

“Kita sudah lakukan konseling (untuk para korban) bersama psikolog, mentalnya terus kita bangun, dan meski sekarang 3 korban sudah kembali ke orang tuanya, kita akan tetap lakukan pemantauan terus sampai mental anak-anak ini benar-benar pulih,” tandasnya.***(TRH/BandungKita)

Komentar