by

Jalan Terjal Menyelamatkan Cagar Alam Kamojang dan Keganjilan Status Taman Wisata Alam

BandungKita.id, BANDUNG – Cagar Alam (CA) Kamojang yang secara adminitrastif berada dalam dua wilayah yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, kini kondisinya kian memprihatinkan.

Semula, status Kamojang sebagai Cagar Alam, kini berubah jadi Taman Wisata Alam (TWA). Konsekuensi dari perubahan status CA menjadi TWA adalah, kawasan Kamojang boleh dikunjungi wisatawan, sehingga dikhawatirkan bakal semakin memperburuk kondisi kawasan tersebut.

Sementara itu, jika Kamojang statusnya Cagar Alam, maka ekosistem yang ada di kawasan tersebut akan tetap lestari, karena berdasarkan ketentuan, CA tidak boleh dimasuki siapapuun kecuali untuk keperluan penelitian, itu pun mesti mengantongi izin pihak terkait.

Penurunan status tersebut tertuang dalam SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 yang diterbitkan Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selain Kawasan Kamojang dalam SK tersebut Cagar Alam Papandayan juga mengalami nasib yang sama.

Mengetahui hal tersebut, Aliansi Peduli Cagar Alam (APCA) Jabar angkat bicara. Bahkan APCA menengarai perubahan status tersebut bukan sekadar kepentingan wisata, namun berkaitan dengan kepentingan gerbang hukum proses tambang panas bumi.

“Kronologis penurunan sebagian besar wilayah CA Kamojang dan CA Papandayan itu telah terjadi sejak 1974 ketika Dirjen Kehutanan era Soeharto memberikan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) kepada Chevron seluas 50 ha untuk beberapa sumur tambang panas bumi,” ungkap Kordinator APCA Jawa Barat, Kidung Saujana, saat ditemui BandungKita, di gelaran panggung rakyat Tamansari, Kota Bandung, Selasa (22/1/2019) kemarin.

Baca juga: Hampir 200 Tahun “Beristirahat”, Gunung Guntur di Garut Diprediksi Bisa Hasilkan Letusan Dahsyat : Begini Kata Ahli Gunung Api

Kidung menilai, bayanknya pengamat yang mengatakan proses pengambilan panas bumi disebut bukan tambang cukup mengherankan, karena secara teknis, kata Kidung, prosenya sama sebagaimana penambangan pada umumnya.

“Setelah kejadian tahun 74 itu, Kawasan Kamojang akhirnya ditetapkan jadi CA pada 1980, namun menimbulkan sengketa, lantaran secara otomatis menggugurkan WKP yang semula diberikan pada Chevron, disusul juga dengan terbitnya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, didalamnya disebutkan bahwa izin penggunaan hutan yang berada di kawasan Cagar Alam tidak lagi bisa berlaku,” lanjut Kidung.

Seiring berjalannya waktu, status Kamojang yang semula cagar alam di turunkan menjadi Taman Wisata Alam pada tanggal 10 Januari 2018.

“Kami menduga penurunan status ini juga masih soal kepentingan penambangan panas bumi, yang kini dikerjakan PT Pertamina Geothermal Energy (PT PGE). Dengan berubahnya status ini bisa jadi payung hukum permulaan untuk memuluskan eksplorasi tambang panas bumi kedepannya” ujar Kidung.

 

Ilustrasi Cagar Alam Kamojang. (Ilustrasi/net)

Kurangnya Kesadaran Masayarakat

Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga Cagar Alam Kamojang juga menjadi salah satu penyebab kawasan ini semakin kritis.

Berdasarkan catatan Aliansi Peduli Cagar Alam, CA Kamojang yang mestinya steril dari aktivitas masyarakat, kerap dinodai dengan kegiatan seperti penebangan liar, pendaki gunung, pencari daun, dan aktivitas motor trail.

“Kami digerakan Sadar Kawasan, gerakan save Ciharus, juga ratusan komunitas yang tergabung dalam aliansi, menemukan berbagai aktifitas masyarakat di Kawasan Kamojang, seperti penggiat motor trail, pendaki, penebang liar, pencari daun, dan lainya,” kata Kidung

Dirinya menegaskan, supremasi Kamojang terutama sebagai Cagar Alam mestinya tetap dijaga bersama. Meski tak jarang saat Kidung coba mengingatakan sejumlah masyakat, dia dan kawan-kawaannya acapkali menerima intimidasi seperti kekersana verbal atau ancaman pembunuhan.

Berdasarkan pantaunnya, dampak buruk yang paling nyata akibat aktifitas oknum masyarakat itu adalah adanya 14 jalur trail. Lantaran terus terjadi, trek trail tersebut menyebabkan timbulnya parit dengan kedalaman 2-3 meter dengan lebar yang sama sepanjang 900 meter untuk jalur tunggal.

“Itu (jalur) kan jadi parit, tanahnya terkelupas, saat hujan, tanah itu mengalir bersama air menjadi lumpur dan akhirnya mengendap, sedimentasi, di danau ciharus. Bahkan mencapai 9.000 meter kubik per satu jalur, dan mengalir juga ke aliran sungai Citarum,” kata Kidung.

Sedimentasi di Ciharus juga memberi efek domino pada terjadinya pedangkalan Citarum, meski hanya beberapa persen.

“Karena pendangkalan Citarum ini lah, pada 2016 sungai Cimanuk Garut meluap. Banjir besar menyebabkan 6.051 warga mengungsi dan 34 orang meninggal dunia,” jelas Kidung.

Selain 14 jalur trail yang terbentang di beberapa titik di kawasan Kamojang. Sampah yang dihasilkan dari kegiatan pendaki juga cukup tinggi. Dari 2 kali kegiatan pungut sampah, Kidung mendapat setengah ton atau 462 kilogram sampah.

Untuk menanggulangi hal itu, APCA melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, rehabilitasi kawasan, hingga memasang sekat sedimentasi dan upaya lainya.

“Sayangnya, dua hari setelah pemasangan itu kami mendapat ‘kado terindah’ mendapat kabar adanya suarat keputusan bahwa ternyata kawasan tersebut sudah diturunkan statusnya jadi TWA,” sesalnya.

 

Kawasan Kamojang yang secara adminitrastif berada di dua wilayah yakni Kabupaten Bandung dan Garut. Di Kabupaten Bandung meliputi wilayah Kecamatan Ibun, Paseh, dan Kertasari. Sedangkan di Kabupaten Garut meliputi Kecamatan Pasirwangi, Samarang, dan leles. (Dok. SadarKawasan)

 

Misteri Surat Keputusan Ghaib

Pasca tersiarnya desas-desus penurunan staus CA Kamojang, APCA terus melakukan penelurusan. Demi memastikan payung hukum apa yang menaungi perubahan status tersebut.

“Karena saat kita tahu ada SK penurunan status itu, kami mengendus ada kejanggalan, kami hanya dapat potongan SK dihalaman 6, kami akhirnya cari SK utuhnya, tapi tidak ada. Semalaman penuh kita cari di websitenya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) tidak ada, ini SK ghaib,” papar Kidung.

Setelah beberapa hari melakukan penelusuran, SK asli akhirnya didapatkan dari salah satu orang di KLHK. Dan cukup mengejutkan, ternyata SK tersebut sudah disahkan dari tahun 2018 lalu.

Kejanggalan SK juga terendus pada surat keputusan penetepan tim terpadu. Menurut Kidung, tim tersebut memang wajib ada sebelum terbitnya putusan penurunan status CA Kamojang.

“Tau-tau sudah ada aja SK penetapan tim terpadu itu di 2016. Sebelum muncul hasil penelitian sebagai rekomendasi penurunan status, bahkan jurnal hasil penelitian tim tersebut juga tidak disiarkan terbuka ke publik. Ada apa ini,” kata Kidung heran.

Tak hanya hasil penelitian yang tertutup, Kidung juga menyayangkan tidak dilibatkannya para pegiat lingkungan dalam tim tersebut, yang secara aturan mesti melibatkan masyarakat.

“Ini memperkuat kecurigaan kami ada apa dibalik semua ini, dan berdasarkan aturan juga, proses penurunan status mesti direkomendasi Pemprov ke BBKSDA, dan tahap ini dilangkahi juga, jadi ini langsung oleh kementerian,” kata Kidung

Pemerintah Tutup Mata

Segala upaya menjaga CA Kamojang terus dilakukan Kidung, bersama rekan-rekannya. Pemerintah terutama dalam hal ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat terkesan tinggal diam. Padahal, BBKSD memiliki kewenangan mutlak dalam menjaga kawasan Kamojang.

Kidung menilai, BBKSD absen menjalan kan UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem.

Upaya meminta kejelasan dari pemerintah juga sudah dilakukan. Namuan pihak BBKSDA masih enggan memberi tanggapan.

“Kami terus meminta waktu audiensi, namun masih nihil, harus berapa pucuk surat lagi yang kami layangkan ?,” tandasnya.***(TRH/BandungKita)

Comment