by

Tolak Perubahan Status Cagar Alam Kamojang, APCA Bakal Gelar Aksi Massa

BandungKita.id, BANDUNG – Sejumlah Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Cagar Alam (APCA) Jawa Barat siap menggelar aksi massa menolak perubahan status sejumlah Cagar Alam (CA) menjadi Taman Wisata Alam (TWA).

Seperti diketahui, perubahan status itu menyusul terbitnya surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan fungsi hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam Kamojang seluas 2.391 hektar dan cagar alam Papandayan seluas 1.991 hektar menjadi taman wisata alam.

Rencana tersebut disampaikan Koordinator APCA, Kidung Saujana, pada jumpa pers, di Kaka Cafe, Jalan Tirtayasa No 49, Kota Bandung, Rabu (23/11/ 2019).

Menurut Kidung, jika status cagar alam dirubah menjadi taman wisata alam, maka akan terjadi kerusakan yang lebih parah.

“Kita rencananya akan menggelar aksi Nanti di CFD hari Minggu (27/1/2019) besok. Dimulai sekitar pukul 06.00 WIB kita akan siap-siap, titik kumpul di ITB, lalu long march ke Taman Cikapayang, akan digelar juga pembentangan spanduk besar sebagai bentuk penolakan,” ungkap Kidung

Aksi tersebut juga akan diisi dengan berbagai kegiatan seperti aksi teatrikal, pembacaan puisi, pertunjukan pantomim, serta pertunjukan musik.

Hingga hari ini, sejumlah massa dari kabupaten/kota seluruh Jawa Barat juga terus menyampaikan kesediaannya untuk bergabung dalam aliansi tersebut. Mereka berasal dari daerah seperti Jabodetabek, Tasikmalaya, Cianjur, Garut, Kabupaten Bandung, Purwakarta, Kota Bandung, dan KBB. Selain itu, menurut Kidung, hadir pula perwakilan dari berbagai komunitas.

“Kami menempuh aksi massa ini supaya ada pemberitahuan kepada pemerintah bahwa penolakan terhadap SK nomor 25 tersebut bukan main-main,” ungkapnya.

Baca juga : Jalan Terjal Menyelamatkan Cagar Alam Kamojang dan Keganjilan Status Taman Wisata Alam

Dengan hadirnya aksi ini, Kidung juga berharap masyarakat bisa mengetahui Pentingnya menjaga cagar alam untuk keberlangsungan masa depan lingkungan di Jawa Barat.

Sementara itu perwakilan Pro Fauna Indonesia, Herlina mengatakan, upaya penolakan SK tersebut tidak hanya bakal dilakukan dengan aksi massa. Langkah lainya, seperti litigasi juga akan ditempuh, jika memang diperlukan.

“Bisa saja kita lakukan audit SK secara hukum dengan membawa kasus ini ke pengadilan tata usah negara (PT UN),” kata Herlina. (TRH/BandungKita)

Comment