by

Tolak Parkir Berbayar, Mahasiswa UPI Geruduk Rektorat

BandungKita.id, BANDUNG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), menggelar unjuk rasa di kampus UPI, Jalan Dr. Setia Budi, Kota Bandung, Rabu (6/2/2019). Mahasiswa menolak diberlakukan sistem parkir berbayar karena dinilai memberatkan.

Aksi yang dimulai sekira pukul 09.00 WIB tersebut diikuti oleh mahasiswa dari berbagai fakultas. Dalam kesempatan tersebut hadir pula sejumlah orang tua siswa dari Labschool UPI.

Unjuk rasa tersebut merupakan aksi susulan. Karena sebelumnya, pada hari Selasa (5/2/2019), sejumlah siswa SMA Labschool UPI menggelar aksi yang sama.

Pemberlakukan parkir berbayar itu menyusul telah dipasangnya mesin parkir di beberapa area kampus sejak 20 November 2018. Setelah terpasang mesin parkir, pada 21 desember 2018 berdasarkan Surat Edaran (SE) nomor 12362/UN40.R2/SF/2018 sistem parkir mulai di uji coba sampai 31 Desember 2018.

SE tersebut juga memuat bahwa mesin parkir akan beroperasi penuh pada 2 Januari 2019.

Parkir berbayar akhirnya resmi diberlakukan pada 28 Januari 2019, setelah surat edaran nomor 0988/UN40.R2/SE/2019 diterbitkan.

Dalam SE yang ditandatangani Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumberdaya, dan Administrasi Umum, Edi Suryadi tersebut, pihak rektorat juga mendesak agar seluruh mahasiswa membuat registrasi kartu mahasiswa multiguna.

Kartu tersebut direncanakan berfungsi juga sebagai alat pembayaran parkir dengan sistem uang elektronik.

Menanggapi itu, salah satu peserta aksi dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Elvira merasa keberatan. Pasalnya, pembuatan kartu tap cash hanya diperbolehkan dibuat di salah satu bank yang berada di Kampus UPI.

“Dari ribuan mahasiswa UPI, masa bikinnya cuma boleh di kampus, kan bank itu banyak,” ungkap Elvira.

Tak hanya Elvira, keluhan parkir juga di sampaikan salah satu orang tua siswa SD labschool UPI, Fani Apriani. Menurutnya, persoalan parkir ini adalah puncak dari berbagai persoalan yang ada.

“Nggak cuma parkir, kalau untuk di lab school ada beberapa masalah juga, seperti telat memberi buku paket, baju seragam outing juga telat di kasih kan, padahal kita udah bayar,” ujarnya.

 

Mahasiswa UPI menggelar long march membawa spanduk menolak sistem parkir berbayar. (Tito Rohmatullah)

 

Sementara itu, juru bicara aksi, Khoiri Setiawan menjelaskan, soal penerapan sistem parkir berbayar dinilai sangat janggal. Lantaran, menurutnya biaya parkir, biaya perawatan fasilitas, dan pembayaran petugas, sudah termasuk dalan uang kuliah tunggal (UKT).

“Makanya kita juga menuntut agar ada transparansi semua keuangan, agar bisa terlihat secara bebas, kan bisa dipublikasi di website misalnya,” kata Khoiri.

Khoiri bercerita, persoalan parkir di UPI berjalan cukup panjang, pada 2016 lalu sempat terjadi aksi serupa. Hasilnya, parkir di UPI sempat tidak berbayar sama sekali, cukup menunjukan STNK.

Karenanya, mahasiswa UPI mengendus ada kepentingan lain dibalik mekanisme parkir berbayar. “Mau bayarnya 1 rupiah pun, ya itu tetap bayar. Apalagi kalau sampai Rp 2.000-3.000. Coba kali 25.000 an jumlah mahasiswa UPI, sudah berapa uang yang di keruk UPI,” lanjut khoiri.

Sampai berita ini diturunkan, pantauan dilokasi pukul 13.30 WIB, belum tercapai kesepakatan antara mahasiswa dan pihak rektorat, bahkan sempat terlihat massa dengan petugas keamanan terlibat aksi saling dorong***(Tito Rohmatullah/BandungKita)

Editor: Restu Sauqi

Comment