BandungKita.id, BANDUNG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat menyoroti serius maraknya pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di beberapa wilayah di Jawa Barat terutama di kawasan pantai utara Jawa Barat seperti Cirebon dan Indramayu.
Walhi mensinyalir pembangunan proyek-proyek PLTU di wilayah Cirebon dan Indramayu tersebut sebenarnya bukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat atau soal kebutuhan listrik Jawa-Bali atau mengejar target 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah.
Sebab, kata dia, kebutuhan listrik masyarakat Jawa Barat maupun masyarakat Jawa-Bali sudah tercukupi dengan banyaknya PLTA, mikro hidro, geotermal dan lainnya.
Ia menyebut proyek-proyek PLTU yang dikategorikan proyek strategis nasional itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik kawasan bisnis dan industri yang akan dibangun di kawasan utara Jawa Barat seperti Majalengka, Cirebon, Indramayu, Subang hingga Karawang.
Diantaranya, kata dia, yakni untuk memasok kebutuhan listrik Pelabuhan Patimban dan Bandara Ketajati Majalengka (BIJB) serta areal industri yang diproyeksikan pemerintah akan dibangun di kawasan pantai utara Jawa Barat.
“PLTU Ini (listrik) bukan untuk kebutuhan masyarakat Jabar karena untuk Jawa Barat sudah surplus. Artinya pembangunan PLTU-PLTU di Cirebon dan Indramayu itu adalah untuk menunjang infrastruktur pemerintah seperti bandara, pelabuhan dan kawasan industri. Bukan untuk masyarakat,” ujar Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang kepada BandungKita.id, Jumat (26/7/2019).
BACA JUGA :
Hari Lingkungan Hidup Sedunia : Pemprov Jabar Belum Optimal Tingkatkan Kualitas Lingkungan
Amdal dan Status Lahan Podomoro Park Disinyalir Bermasalah, Walhi Minta Proyek Dihentikan Sementara
Tak hanya itu, dalam pembangunannya Walhi juga menemukan banyak aturan yang dilanggar terutama terkait izin lingkungan dalam proyek pembangunan PLTU di Cirebon maupun Indramayu tersebut. Beberapa kali, Walhi bahkan melayangkan gugatan terhadap izin lingkungan proyek-proyek PLTU yang melanggar aturan maupun tata ruang wilayah daerah tersebut.
Walhi sempat memenangkan gugatan, walau akhirnya dikalahkan di tingkat banding dan PK karena izin lingkungan PLTU dianggap sudah sesuai aturan.
Apalagi, kata Wahyudin, pemerintah seperti mengabaikan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan terutama dampak buruk terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar.
“Pembangunan PLTU di Indramayu dan Cirebon ini terbukti memberikan dampak negatif signifikan bagi masyarakat sekitar terutama bagi nelayan dan petani. Terasa sekali. Pencemaran udara, kerusakan hutan lindung, kerusakan sempadan pantai, hutan mangrove, pencemaran laut, belum lagi dampak sosial ekonomi bagi masyarakat,” ungkap Wahyudin.
Pria yang akrab disapa Iwang itu mencontohkan saat ini para nelayan di Indramayu mengeluh karena harus menangkap ikan lebih jauh karena daerah tangkapan ikan nelayan menjadi rusak akibat tergerus jangkar kapal-kapal tongkang yang mengangkut batu bara untuk proyek PLTU tersebut.
Menurut dia, limbah pembuangan batu baru proyek PLTU juga turut mencemari air laut sehingga menyebabkan habitat ikan di wilayah tangkapan semakin tidak ada. Kondisi tersebut, kata dia, sangat mengancam mata pencaharian para nelayan karena setiap melaut penghasilan nelayan semakin berkurang.
Dijelaskannya, proyek PLTU tersebut juga merusak lahan pertanian warga di beberapa desa. Terbukti, para petani kerap mengalami gagal panen akibat terserang hama dan kualitas air dan tanah yang jauh menurun. Kalau pun berhasil panen, kata dia, produksi panen para petani jauh menurun.
“Bahkan kami melakukan riset terhadap anak-anak usia 2 hingga 8 tahun yang tinggal dekat PLTU 1 Indramayu, sebanyak 80 persen mereka terkena ISPA. Artinya jelas dampak terhadap lingkungan, sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi PLTU buruk sekali,” jelas Iwang.
BACA JUGA :
Walhi : Bupati KBB Aa Umbara Hanya Cari Untung di Proyek Kereta Cepat dengan Dalih Keberpihakan Pada Rakyat
Ironisnya meski dampak negatif dirasakan sangat signifikan terjadi di masyarakat, menurut dia, pemerintah seperti menutup mata terhadap kondisi tersebut. Ia menyebut pemerintah tak memberikan solusi yang jelas dan tepat bagi masyarakat terutama soal kondisi sosial ekonomi masyarakat yang merasakan dampak langsung proyek PLTU tersebut.
“Ketika ada kegiatan pembangunan infrastruktur atau apa pun yang dibangun negara, harusnya negara atau pemerintah menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Itu yang terpenting. Karena fakta di lapangan kami melihat pemerintah menghilangkan mata pencaharian warga tanpa solusi buat mereka,” beber dia.
“Kami belum melihat solusi yang jelas dari negara. Ada CSR memang, tapi apakah itu menjawab kebutuhan masyarakat? Belum,” tambah Iwang.
Akibat kondisi tersebut, tak heran saat ini masyarakat terus menyuarakan penolakan terhadap proyek-proyek PLTU yang akan dibangun selanjutnya, baik di Indramayu maupun di Cirebon. Masyarakat khawatir, mereka merasakan dampak negatif tanpa adanya solusi dari pemerintah.
Terlebih, lanjut dia, pemerintah masih tetap menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama PLTU-PLTU tersebut. Padahal jelas penggunaan batu bara sangat berisiko. Walhi berharap pemerintah maupun operator PLTU menghentikan penggunaan energi kotor dari batu bara karena mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat maupun lingkungan.
BACA JUGA :
Jelang Debat Capres-Cawapres, Walhi Minta Penggunaan Batu Bara Segera Diakhiri
Di samping itu, Walhi juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengawasi secara ketat pembangunan proyek-proyek PLTU di Jawa Barat tersebut. Pasalnya, Walhi mencium adanya aroma praktik dugaan korupsi dan suap dalam proyek-proyek PLTU di Jawa Barat.
“Dugaan korupsi sudah jelas. Makanya Bupati Indramyu dan Cirebon dipenjara. Kami mendorong KPK untuk melakukan investigasi secara kuat pada proyek-proyek pembangunan PLTU di Jabar. Dugaan kami aroma korupsinya sangat tinggi,” ungkap Iwang. (M Zezen Zainal M)
Editor : M Zezen Zainal M
Comment