BandungKita.id, PADALARANG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar diskusi publik dengan tema “Demokratisasi Desa, Demi Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa Yang Jujur dan Adil” di Aula PCNU KBB belum lama ini.
Diskusi Publik ini dihadiri oleh 50 orang lebih dari beberapa unsur masyarakat. Hadir juga dalam acara ini ketua PC GP Ansor Cep Nedi Gumilar, sedangkan untuk pemateri diisi oleh Ketua KPU KBB, Adie Saputro dan ketua Bawaslu KBB, Cecep Rahmat Nugraha.
Dalam sambutannya, Cep Nedi mengapresiasi kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan LBH Ansor ini. Ditambah LBH Ansor bukan hanya Lembaga pendamping kasus-kasus hukum yang menjerat masyarakat kecil, namun juga memperhatikan peraturan dan pelaksanaan kebijakan yang ada di daerah.
Terlebih KBB yang di tahun ini melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, tentunya butuh perhatian bersama.
BACA JUGA :
Wabup KBB Hengky Kurniawan Berangkat Umrah, Begini Doa Netizen dan Warga KBB
“Apresiasi untuk LBH dan Ansor KBB, yang berinisiatif melaksanakan diskusi publik ini. Dirasa sangat penting mengadakan diskursus terkait dengan Pilkades, mengingat Pilkades adalah proses demokrasi dalam ruang lingkup kecil, tetapi memiliki resiko konflik yang besar. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa membantu suksesnya Pilkades serantak di KBB.” Kata Cep Nedi dalam rilis yang diterima BandungKita,id, Selasa (01/10/2019)
Hal itu diperkuat oleh Ketua LBH Ansor KBB, MT Zultaqwa, dirinya menuturkan bahwa diskusi publik ini merupakan salah satu bentuk diskursus dan advokasi atas kepentingan publik, yang dituangkan secara yuridis agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Sehingga perlu dipahami bersama bahwa upaya pelaksanaan atas Peraturan Bupati (Perbup) Pilkades serentak untuk jadi perhatian. Artinya, secara kontekstual masyarakat harus menjadi subjek. Sehingga mekanisme kontrol atas implementasi Perpub tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat.
BACA JUGA :
Woow! Setahun AKUR, Jumlah Pengangguran di KBB Diklaim Turun Drastis : Ini yang Dilakukan
“Perbup 35/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pilkades ini perlu kita kawal sebagai bentuk perhatian, transparansi hukum, dan jaminan keadilan hukum, bahwa Pilkades serentak harus terbebas dari intervensi dan kecurangan. Sehingga ke depan diharapkan lahir kepala desa yang memiliki kapasitas untuk mengelola daerahnya.” Tutur MT Zultaqwa.
Selanjutnya ia menambahkan ”Kami LBH Ansor KBB mengundang resmi Narasumber dari KPU dan Bawaslu KBB. Walaupun KPU dan Bawaslu tidak mempunyai keterkaitan dengan Pilkades serentak. namun dirasa penting mengingat pengalaman yang sudah dilakukan kedua lembaga tersebut dalam proses demokrasi di KBB.”
Diskusi publik ini sangat hangat dan menarik perhatian, tidak terkecuali dari Indra Budi Jaya dan Boby sebagai wakil ketua KNPI Jawa Barat. Menurut Indra, diskusi publik ini seharusnya diapresiasi oleh Pemerintah Daerah. Karena tandanya masih ada yang serius memperhatikan desa.
BACA JUGA :
Soal Proyek Kereta Cepat, Warga: Kami Harus Melepas Tanah dan Rumah Demi Pembangunan yang Tak Kami Butuhkan
“Kami berdua, datang menghadiri diskusi ini sebetulnya bukan atas nama kelembagaan KNPI Jabar. Namun atas inisiatif pribadi masing-masing. Karena melihat tema diskusi yang terkait dengan demokrasi desa. Sedikit sekali forum diskusi yang serupa. Dan ini adalah satu bukti pemuda mulai serius mengurusi desa.” Ujarnya.
Diskusi publik yang digelar oleh LBH Ansor KBB ini seyogyanya bertujuan untuk mensosialisasikan bahwa KBB akan melaksanakan Pilkades serentak, yang diikuti oleh 112 dari 165 Desa yang ada di KBB. Selain itu ada beberapa hal yang diangkat dalam diskusi tersebut yaitu, regulasi serta pola pencegahan kampanye SARA dan politik uang. (Azmy Yanuar Muttaqien/BandungKita.id)
Comment