by

Anggaran Hibah KONI KBB Diduga Jadi Ajang Bancakan dan Bagi-bagi Kue, Putra dan Adik Bupati Ikut Disebut

BandungKita.id, KBB – Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebesar Rp 10 miliar diduga menjadi bahan bancakan atau dijadikan ajang bagi-bagi kue. Anggaran yang bersumber dari dana hibah APBD KBB Tahun Anggaran 2020 itu diduga disalahgunakan dan saat ini tengah diselidiki Satreskrim Polres Cimahi.

Satreskrim Polres Cimahi bahkan sudah memanggil dan memeriksa Bendahara Umum KONI KBB, Ade Suratman. Polres Cimahi bahkan menyatakan tidak menutup kemungkinan akan memanggil pihak lain selain Bendahara Umum KONI KBB.

Permasalahan bermula saat pengurus cabor yang menuntut pencairan dana pembinaan atlet tahap kedua mengetahui bahwa kas atau anggaran KONI KBB sudah kosong. Padahal, dana pembinaan yang direalisasikan atau dicairkan baru sekitar Rp 3 miliar.

Artinya ada anggaran sebesar Rp 7 miliar yang belum jelas pertanggungjawabannya. Lalu ke mana sebenarnya anggaran sebesar Rp 7 miliar yang belum diterima pengurus cabor, para atlet dan pelatih tersebut?

BandungKita.id menerima sebuah dokumen yang diduga merupakan catatan laporan keuangan Bendahara Umum KONI KBB. Dalam laporan tersebut diketahui terdapat beberapa laporan pengeluaran yang tidak biasa alias tidak lazim. Bahkan jika dicermati lebih jauh, dokumen tersebut isinya “sangat mencengangkan”.

Catatan laporan keuangan penggunaan dana KONI KBB (foto:istimewa)

Catatan laporan keuangan kas KONI KBB yang diduga disampaikan oleh Bendahara Umum KONI KBB tersebut pada bagian awal memuat jumlah dana hibah yang diterima KONI KBB dari Pemkab Bandung Barat yaitu sebesar Rp 10 miliar.

Kemudian pada poin kedua, laporan keuangan itu menyebutkan bahwa Bendahara KONI KBB mengeluarkan anggaran untuk pembayaran pembinaan prestasi (Binpres) cabor dan insentif khusus atlet Tahap 1 sebanyak dua kali yakni masing-masing sebesar Rp 825 juta dan Rp 970 juta.

Selain itu, Bendahara KONI KBB juga mencairkan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk dana operasional KONI dan cabor. Hanya saja, ketiga mata anggaran pengeluaran itu tidak dijelaskan kapan waktu pencairannya dan siapa atau pihak mana yang menerima anggaran tersebut.

Jika ketiga pengeluaran ini dijumlahkan, maka Bendahara KONI KBB telah mengeluarkan anggaran sebesar hampir Rp 2,995 miliar.

Lalu bagaimana dengan sisa anggarannya yang mencapai Rp 7 miliar lebih? Hal ini yang justru lebih mencengangkan dalam pelaporannya dan bisa membuat geleng-geleng kepala siapa yang membacanya.

Bagaimana tidak, catatan laporan penggunaan keuangan tersebut memuat penggunaan dana KONI KBB yang tampak secara kasat mata menjelaskan bahwa anggaran dicairkan oleh beberapa pihak yang bukan kapasitas dan tupoksinya. Seolah anggaran yang bersumber dari duit rakyat itu menjadi ajang bancakan dan bagi-bagi kue.

Dalam laporan keuangan tersebut, sisa kas anggaran KONI dijelaskan lebih rinci. Laporan sisa kas menjelaskan mengenai besaran anggaran yang dicairkan dan siapa yang menerima anggaran tersebut. Namun sebagian tidak dijelaskan untuk kepentingan apa anggaran tersebut dicairkan.

Salah satu yang layak menjadi sorotan dalam laporan pengeluaran tersebut yaitu adanya pengambilan dana tunai oleh Ketua Umum KONI KBB, Rian Firmansyah. Namun, tidak dijelaskan untuk kepentingan apa Ketum KONI KBB mengambil anggaran KONI KBB tersebut.

BACA JUGA :

Bendahara KONI KBB Diperiksa Polisi, Diduga Selewengkan Anggaran Cabor

KONI KBB Belum Cairkan Anggaran, 53 Pengurus Cabor Ancam Demo dan Ajukan Mosi Tidak Percaya

Laporan keuangan tersebut menyebutkan bahwa Ketua KONI KBB Rian Firmansyah melakukan pengambilan dana KONI KBB sebanyak tiga kali dalam bentuk uang tunai dan sekali melalui cek tunai. Dana yang dicairkan putra Bupati KBB Aa Umbara itu pun tidak main-main jumlahnya.

Rian pertama kali diketahui melakukan pencairan atau mengambil dana tunai sebesar Rp 600 juta dari Bendahara. Kemudian, Ketua KONI KBB kembali mengambil dana tunai sebesar Rp 900 juta. Untuk ketiga kalinya, Rian yang juga anggota DPR RI kembali mengambil dana tunai sebesar Rp 1 miliar dari Bendahara Umum KONI.

“Diambil oleh Ketum sebesar Rp 1 miliar tunai,” sebut laporan keuangan tersebut.

Selanjutnya, laporan keuangan tersebut juga menyebut bahwa Ketua Umum KONI KBB juga kembali melakukan pengambilan uang dari Bendahara. Kali ini, putra sulung orang nomor satu di KBB itu mengambil uang dalam bentuk cek tunai. Tidak dijelaskan kapan Rian mencairkan dana tersebut.

Selain putra Bupati, laporan tersebut juga menyebutkan pihak lain yang mengambil anggaran KONI KBB. Salah satunya adalah adik Bupati KBB, Usep Sukarna. Laporan itu menyebut bahwa Usep mengambil uang sebesar Rp 1,5 miliar untuk membayar PT IJI terkait Porkab KBB 2020.

Kemudian laporan keuangan tersebut juga menyebut bahwa Usep kembali mengambil dana KONI KBB sebesar Rp 700 juta. Namun peruntukannya agak janggal, yakni tertulis untuk bantuan Covid-19. Tidak dijelaskan secara rinci, apa maksud untuk Covid-19 tersebut.

Selain Rian dan Usep, pihak lain yang tertulis ikut mencairkan dan mengambil dana KONI KBB adalah Sekretaris Umum KONI KBB, Lili Supriatna. Lili disebut mengambil anggaran sebesar Rp 1,5 miliar dalam bentuk cek tunai.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa uang yang diambil Sekretaris KONI KBB tersebut digunakan untuk pembayaran dana talangan pinjaman Porda Bogor 2018. Disebutkan, anggaran yang dicairkan Lili tersebut kemudian dibayarkan kepada seseorang bernama Fajar sebesar Rp 820 juta.

“Sedangkan sisanya belum ada konfirmasi dari Sekum ke Bendahara,” tulis laporan tersebut.

Ketua KONI KBB, Rian Firmansyah (tengah) berfoto bersama Pengurus KONI Kabupaten Bandung Barat (KBB) periode 2019-2023 (foto:istimewa)

Selain pengambilan uang secara tunai maupun cek oleh beberapa orang di atas, Bendahara KONI KBB juga menyebut bahwa terdapat pembayaran piutang kegiatan 2018 kepada seseorang bernama Ani sebesar Rp 700 juta. Selain itu, ada pembayaran piutang 2018 kepada Dadan sebesar Rp 650 juta.

Belum diketahui piutang apa yang dimiliki KONI KBB pada tahun 2018. Namun diduga terkait kegiatan Porda Bogor 2018.

Selain itu, masih ada laporan keuangan yang juga agak janggal. Pertama yaitu pembayaran ke Komite Sekolah sebesar Rp 200 juta. Lalu Wakil Bendahara KONI KBB Enjang menerima anggaran sebesar Rp 300 juta plus 25 juta.

Kemudian, Bendahara Umum KONI KBB Ade juga menerima dana sebesar Rp 100 juta plus Rp 75 juta. Namun tidak dijelaskan untuk kepentingan apa Bendahara dan Wakil Bendahara menerima uang tersebut.

BandungKita.id sudah berusaha menghubungi Bendahara Umum KONI KBB, Ade Suratman untuk mengkonfirmasi laporan keuangan yang memuat rincian penggunaan anggaran KONI KBB tersebut. Namun Ade tidak mengangkat telepon BandungKita.id meski sebelumnya BandungKita.id sudah mengirim pesan singkat terlebih dahulu.

Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp pun tidak ditanggapi oleh Ade. Ade sama sekali tidak membalas apalagi merespon pesan WhatsApp yang dikirim BandungKita.id meski WhatsApp-nya dalam keadaan online.

BACA JUGA :

Woow! Minim Bantuan Pemkab dan KONI KBB, Tim Arung Jeram Asal KBB Ini Raih Juara Dunia di Australia

Kecewa KONI KBB Hampir Setahun Bonus Tak Cair, Atlet Andalan KBB Ancam Hengkang

FOKUS : Janji Bonus Porda, Lambannya Kerja KONI dan Dispora Serta Efek Kekecewaan Ratusan Atlet KBB

Begitu pun dengan Ketua KONI KBB, Rian Firmansyah. Rian sama sekali tidak merespon upaya konfirmasi yang dilakukan BandungKita.id terkait laporan penggunaan keuangan KONI KBB yang beredar tersebut.

Sekretaris Umum KONI KBB, Lili Supriatna Hambali membantah bahwa laporan keuangan yang beredar tersebut merupakan laporan keuangan yang dibuat langsung oleh Bendahara Umum KONI KBB. Menurutnya, laporan keuangan penggunaan uang KONI yang beredar tersebut merupakan laporan keuangan yang dibuat pengurus cabor IPSI setelah merekam pembicaraan dengan Bendum KONI KBB.

“Oh itu hasil testimoni Ketua IPSI (yang) merekam (pembicaraan dengan) Bendum. Masa laporan keuangan direkam, dan apa pentingnya Bendum laporan ke Ketua Cabor IPSI. Di AD/ART, Bendum hanya bertanggung jawab kepada Ketua Umum bro,” jelas Lili saat dihubungi BandungKita.id melalui pesan WhatsApp, Senin (7/9/2020).

Disinggung soal benar tidaknya rincian penggunaan keuangan yang tertulis dalam laporan tersebut, Lili enggan menjawab. Ia meminta BandungKita.id menanyakan langsung kepada yang membuat laporan keuangan tersebut.

“Tanya ke yang buat testimoni, Asep (cabor) IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia). Kok nanya ke saya. Kan dia yang publikasi,” ujar Lili.

Logo KONI (net)

Terpisah, Ketua IPSI KBB Asep Syamsul Fatah mengakui bahwa laporan penggunaan keuangan KONI KBB yang beredar tersebut adalah benar. Menurutnya, laporan tersebut merupakan catatan yang dihasilkan ketika pengurus cabor meminta penjelasan Bendahara Umum terkait kondisi kas KONI KBB.

“Iya betul, catatan keuangan itu benar. Catatan itu adalah apa yang disampaikan Bendum ketika kami menanyakan terkait kondisi keuangan KONI. Itu hasil catatan saya dan Pak Dadang Kardus, Ketua Cabor Gantole,” ungkap Asep Syamsul.

Asep mengaku sangat terkejut ketika mengetahui bahwa kondisi keuangan atau kas KONI KBB tidak tersedia dana karena banyak yang digunakan tidak semestinya. Contohnya, kata dia, uang kas KONI sama sekali tidak boleh digunakan untuk membayar utang kegiatan Porda 2018. Namun dalam laporan yang disampaikan Bendahara, hal itu justru muncul.

“Saya sebagai Pengurus Cabor sangat terkejut ketika tahu kondisi kas seperti ini. Tidak ada uang. Saya sempat menanyakan ke Bendum dipakai apa uangnya. Katanya diambil Ketum aya kaperyogian heula (ada keperluan dulu). Enggak tahu dipinjem mungkin, katanya ada kaperyogian (ada keperluan). Saya jujur saja, itu yang disampaikan Bendum, kaget juga saya. Dan pernyataan Bendum itu saya tulis dan diparaf, artinya kalau diparaf berarti betul,” kata Asep Syamsul.

“Bahkan ada pengeluaran keuangan yang agak janggal, seperti transport ke Kantor KNPI KBB. Tapi nilainya gede. Ada buktinya di Bank Jabar. Ada juga yang dipinjam, ada catatannya,” tambah dia.

Ia mengaku sangat menyayangkan jika apa yang disampaikan Bendahara Umum KONI KBB terkait penggunaan anggaran itu benar adanya. Sebab, dampak dari jebolnya anggaran KONI, saat ini pembinaan terhadap cabor dan para atlet menjadi sangat terganggu.

“Apalagi kita akan jadi tuan rumah Porda 2022. Kalau begini, bakal mengganggu. Pengurus cabor dan para atlet juga tidak diurus. Yang kasihan adalah para atlet, karena mereka juga pengen punya masa depan. Sekarang banyak yang ingin pindah,” tuturnya.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Cimahi menyatakan saat ini pihaknya tengah mendalami dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan dana KONI KBB yang bersumber dari hibah Pemkab Bandung Barat Tahun Anggaran 2020. Satreskrim bahkan sudah memanggil serta meminta keterangan Bendahara KONI KBB.

“Sekarang kami terus mendalami dan melakukan penyelidikan. Bendahara KONI sudah dipanggil dan tidak menutup kemungkinan akan memanggil pihak lainnya,” kata Kasat Reskrim Polres Cimahi, AKP Yohanes Redhoi Sigiro, Sabtu (5/9/2020). (M Zezen Zainal M/ BandungKita.id)

Editor : M Zezen Zainal M

Comment