by

Wakil Wali Kota Cimahi: Pelayanan Publik Terus Berjalan Meski Ajay M Priatna Dipenjara

BandungKita.id, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi memastikan kinerja pemerintahan dan tidak terpengaruh kasus hukum yang dialami Walikota Cimahi Ajay M. Priatna. Pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung dan tugas birokrasi tetap berjalan sesuai aturan. Demikian diungkapkan Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana.

“Atas nama jajaran Pemkot Cimahi dan secara pribadi menyampaikan turut prihatin atas apa yang menimpa walikota. Kita berdoa semoga permasalahannya cepat selesai. Roda pemerintahan tetap berjalan, jajaran di Pemkot Cimahi melakukan kinerja seperti biasanya. Tidak ada pelayanan ke masyarakat berkurang sedikitpun,” ujarnya.

Pada Sabtu (28/11/2020) malam, wakil walikota menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Cimahi tahun 2021 di Gedung DPRD Kota Cimahi Jalan Dra. Djulaeha Karmita Kota Cimahi.

BACA JUGA :

Yuk! Intip Rumah Mewah Ajay M Priatna, Wali Kota Cimahi Tersangka Korupsi

KPK Tetapkan Wali Kota Cimahi Tersangka Suap Rp1,6 Miliar, Ketua DPP PDIP: Ajay Priatna Dipecat dengan Tidak Hormat

Menurut Ngatiyana, pihaknya akan mengikuti instruksi pemerintah pusat dan Pemprov Jabar mensikapi kondisi di pemerintahan Kota Cimahi saat ini. “Ada gubernur, kemendagri, kita selalu menunggu petunjuk dari pemerintahan lebih atas. Kita ikuti arahannya akan seperti apa,” ucapnya.

Pihaknya juga memastikan program kerja sesuai visi-misi Walikota-Wakil Wali Kota Cimahi yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2017-2022 tetap berlangsung.

BACA JUGA :

Waduh! Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna Ditangkap KPK, Terkait Kasus Apa?

Ajay M Priatna Ditangkap KPK, Sekda Kota Cimahi Angkat Bicara⁣

“Kita akan tetap meneruskan program yang sudah ada. Apa program kita, yang sedang kita laksanakan, pelayanan tidak berkurang,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ajay M Priyatna ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerima suap dari izin pembangunan rumah sakit Kasih Bunda. Dijanjikan uang suap Rp3,2 miliar, Wali Kota Cimahi itu diduga telah menerima setengahnya, yaitu sebesar Rp 1,6 miliar.

“KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi tahun anggaran 2018-2020,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (28/11). (*).

Editor : Azmy Yanuar Muttaqien

Sumber : Humas Pemkot Cimahi

Comment