by

Moeldoko Didesak Mundur Sebagai Kepala Staff Presiden, Begini Pendapat Para Ahli

BandungKita.id, NASIONAL – Pasca Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB) di Medan, Moeldoko dinilai sudah tidak pantas lagi menjadi Kepala Staff Presiden (KSP). Desakan agar mantan Panglima TNI era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) itu untuk mundur dari jabatan sebagai KSP makin menguat dan datang dari berbagai pihak.

“Tindakan Moeldoko jelas mencoreng nama baik Presiden Jokowi,” tutur Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando dalam siaran langsung di Kompas TV, Minggu (7/3/2021).

Menurut pengamat poltik tersebut, sebelum Presiden Jokowi menghentikannya di KSP, akan lebih baik kalau Moeldoko mundur. “Lebih elok kalau Moeldoko mundur dari KSP. Ini supaya tidak mempersulit posisi Pak Jokowi. Dia (Moeldoko) mesti menghadapi apa yang sudah dilakukannya sebagai ketum Demokrat versi KLB,” tutur Ade.

BACA JUGA :

KLB Demokrat: Moeldoko Jadi Ketum dan AHY Tak Berlaku, DPC Partai Demokrat se-Bandung Raya Angkat Bicara

Partai Demokrat Pecat 7 Kadernya: Ketua DPC Partai Demokrat se-Bandung Raya Angkat Bicara

BMI Siap Menghadang KLB Demokrat di Kota Bandung

Hal senada juga disampaikan oleh Ahli Hukum Tata Negara, Jimly Ashidiqie juga menyesalkan apa yang dilakukan Moeldoko dengan menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB.

“Ini sangat disesalkan. Sekarang. Pak Moeldoko mesti mundur dari posisinya di KSP. Ini supaya tidak menjadi preseden buruk seolah kekuasaan menghalalkan segala cara untuk menghabisi lawan-lawan politiknya,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah juga menyesalkan apa yang terjadi di tubuh Partai Demokrat. Ia mendesak semua pihak tidak memaksakan kehendak untuk mencapai target politik. Cara-cara yang tidak etis akan berakhir buruk.

“Kudeta biasanya berakhir dengan kudeta,” tuturnya dalam ciutan akun twitter @fahrihamzah, Minggu, 7 Maret 2021.

Courtsey : Kompas TV

“Kasus yang terjadi pada Partai Demokrat ini harus menjadi momentum evaluasi total tentang peran partai politik ke depan. Karena parpol semakin sibuk dengan dirinya sendiri menyeret organisasi negara sibuk dengan dirinya sendiri. Rakyat bertanya, “kami diurus siapa?”,” lanjut Fahri.

Direktur Charta Politica, Yunarto Wijaya menyebut apa yang dilakukan Moeldoko sebagai hal yang sangat mengejutkan. “Akan lebih baik mundur dari KSP. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Moeldoko akan mudah disangkut-pautkan dengan Jokowi,” tuturnya.

Mundur merupakan pilihan terbaik. Posisinya sebagai KSP akan sangat lekat hubungannya dengan Presiden Jokowi. “Jokowi juga harus berani berbuat tegas. Untuk membuktikan bawa ia sama sekali tidak terlibat dalam KLB Demokrat,” tandasnya. (*).

Editor : Azmy Yanuar Muttaqien

Comment