BandungKita.id, Bandung Barat, – Puluhan truk sampah dikerahkan untuk membersihkan Pasar Rancapanggung setelah bertahun-tahun mengalami penumpukan limbah yang mengganggu aktivitas perdagangan dan lingkungan sekitar. Namun, di balik operasi besar-besaran ini, muncul dugaan kuat bahwa dana retribusi sampah yang selama ini dibayarkan oleh pedagang tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Pasar Rancapanggung adalah pasar desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Rancapanggung, berada di bawah kewenangan desa sesuai dengan regulasi pasar tradisional di Indonesia. Dengan status tersebut, pengelolaannya seharusnya lebih transparan dan berbasis kebutuhan pedagang serta masyarakat sekitar. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sampah terus menumpuk tanpa adanya sistem pengelolaan yang memadai.
Sejumlah pedagang mengaku telah rutin membayar retribusi sampah, tetapi fasilitas kebersihan di pasar tetap minim. Sampah yang dibiarkan menumpuk selama bertahun-tahun akhirnya harus ditangani dengan operasi besar-besaran dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandung Barat, yang mengerahkan armada pengangkut sampah ke lokasi.
Klarifikasi DLH: Sampah Menggunung, Butuh Penanganan Bertahap
Menanggapi kondisi ini, Kepala UPT Kebersihan DLH KBB, Imam Fauzi, SE., M.M., mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan 35 unit armada untuk membersihkan sampah di Pasar Rancapanggung. Namun, ia menekankan bahwa jumlah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan seluruh tumpukan sampah.
“Kami sudah kerahkan 35 armada, tapi karena sampah ini sudah bertahun-tahun menumpuk, yang bisa diangkut baru sekitar 35 truk saja. Sisanya masih banyak, menggunung,” ujar Imam Fauzi pada BandungKita.id, Selasa (27/5).
Menurut perhitungannya, total sampah yang sudah diangkut mencapai 245 kubik, tetapi itu baru sekitar 30 persen dari keseluruhan sampah yang ada di pasar. Imam menambahkan bahwa pihak DLH masih menunggu permohonan resmi dari pengelola pasar untuk melanjutkan operasi pembersihan.
“Ke depan, kami akan teruskan pengangkutan jika ada permohonan dari pihak pasar. Saat ini, Pasar Karyawangi juga meminta bantuan karena sampah di sana juga menumpuk,” jelasnya.
Imam juga menegaskan bahwa jika pasar ingin bekerja sama dengan UPT dalam pengelolaan sampah ke depan, maka seluruh tumpukan lama harus benar-benar dihilangkan terlebih dahulu. “Sampahnya harus benar-benar nol dulu kalau ingin kerja sama,” katanya.
Fakta Mengejutkan: Operasi Bersih Tanpa Anggaran dari DLH
Dalam perkembangan terbaru, DLH KBB mengungkap fakta mengejutkan bahwa kegiatan kemarin bukanlah program resmi dari dinas lingkungan hidup, melainkan hanya aksi operasi bersih (opsih) yang dilakukan atas inisiatif pemerintah kecamatan, desa, dan pengelola pasar diluar kesepakatan melakui MoU/kerjasama tertulis seprti diamanatkan Peraturan Daerah yang mengatur terkait sampah.
“Dana operasional yang digunakan dalam kegiatan ini berasal dari pihak pemerintahan desa, kecamatan, dan pasar, bukan dari anggaran DLH,” ungkap Imam Fauzi.
Pernyataan ini menguatkan dugaan bahwa operasi pembersihan dilakukan sebagai respons spontan terhadap viralnya kasus Pasar Cililin dan tekanan dari berbagai pihak agar ada langkah cepat dalam menangani persoalan sampah.
Aksi Bersih: Respons Latah Pejabat Daerah?
Selain kasus Pasar Cililin yang sempat viral, efek kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), tampaknya semakin memengaruhi langkah cepat pejabat dalam menangani isu lingkungan. Dikenal sebagai pemimpin yang tegas terhadap perusakan lingkungan dan alih fungsi lahan, KDM sering kali memberikan peringatan keras kepada pejabat yang terbukti membiarkan masalah lingkungan terjadi tanpa tindakan nyata.
Kasus Pasar Rancapanggung kini menjadi sorotan publik. DLH Bandung Barat berjanji akan mengevaluasi sistem pengelolaan sampah dan memastikan penggunaan dana retribusi lebih transparan. Namun, masyarakat masih skeptis dan menuntut adanya langkah konkret untuk memperbaiki sistem serta menindak pihak-pihak yang diduga menggelapkan dana.
“Ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pengelola pasar dan pemerintah desa. Jika dana retribusi benar-benar diselewengkan, harus ada tindakan tegas,” ujar seorang aktivis lingkungan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar isu kebersihan, tetapi juga menyangkut transparansi keuangan, kesehatan masyarakat, serta kelangsungan lingkungan hidup.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintahan Desa Rancapanggung.
Akankah Pasar Rancapanggung benar-benar berbenah, ataukah ini hanya sekadar aksi latah akibat tekanan politik dan viralnya kasus serupa? Semua mata kini tertuju pada hasil penyelidikan yang sedang berlangsung. (Dhomz/BandungKita.id)
Comment