Bilal: “Ada yang dipindah tangankan jadi pelunas hutang, dan dibiarkan tanpa pemutihan”
BANDUNGKITA.ID, JAKARTA – Dorongan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyisir kendaraan dinas di Kabupaten Bandung Barat (KBB) semakin menguat. Sejumlah aktivis antikorupsi menilai, temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya puluhan kendaraan dinas roda empat maupun roda dua yang masih dikuasai pihak eksternal, termasuk para purna pejabat dan ASN, meski seharusnya sudah dikembalikan ke pemerintah daerah.
Bilal alfariz, aktivis anti korupsi dan pemerhati kebijakan publik ini, dalam penelusurannya bahkan menemukan adanya beberapa unit mobil dinas yang dialihkan menjadi pembayaran hutang pribadi oleh oknum tertentu di Bandung barat. Tidak semua mantan purna bhakti ia sebutkan melakukan praktek ini.
ARTIKEL PILIHAN
Namun praktik ini dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan aset negara yang berpotensi merugikan keuangan daerah sekaligus mencoreng tata kelola pemerintahan.
“Kendaraan dinas adalah fasilitas negara. Begitu pejabat atau ASN pensiun, kendaraan itu harus kembali ke kas daerah. Kalau masih dikuasai, apalagi dijadikan alat bayar hutang pribadi, itu jelas pelanggaran serius, dan kami mendorong KPK untuk membantu mempertegas ini temuan BPK ini” tegasnya melalui saluran telphone jumat, 13/02/26.
Mereka mendesak KPK untuk melakukan penyisiran dan penindakan agar aset daerah tidak terus disalahgunakan. Selain itu, langkah tegas diharapkan dapat memberi efek jera serta memperkuat akuntabilitas di KBB.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Sekda dan Aset Daerah (BPKAD) pernah menyatakan tengah melakukan inventarisasi ulang terhadap seluruh kendaraan dinas. Proses penertiban disebut akan dilakukan secara bertahap, termasuk dengan melayangkan surat peringatan kepada para purna pejabat yang masih menguasai kendaraan.
“Betul, beberapa unit mobil diketahui telah berpindah tangan dan kami tengah berupaya memastikan kembali, betul ada roda dua seperti motor trail dan hilangnya mesin mobil yang dicuri di parkiran (mobil mati)” ungkap sumber internal yang tidak ingin disebutkan jatidirinya.
Dorongan publik ini diharapkan menjadi momentum bagi KBB untuk memperbaiki tata kelola aset sekaligus menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
ARTIKEL PILIHAN
Sebelumnya diberitakan Bandungkita.id,Dalam kurun waktu 17 tahun pemerintah KBB, redaksi Bandungkita.id pernah mendapatkan beberapa kesaksian dan keterangan tentang penggelapan dan keberadaan beberapa mobil dinas KBB yang hilang dan tidak berada ditangan beberapa pejabat yang ditunjuk Pemda Untuk dijadikan mobil dinasnya.
Dari rumor terkait Mobil mewah Alpard sampai mobil dinas setara ASN setara Golongan 4A, menarik untuk diselidiki, sampai adanya mobil dinas yang sudah dinyatakan hilang bagian Aset nongol tiba-tiba dipelataran dinas gedung A dengan kondisi kunci mobil tergantung didalam selama satu minggu dan diserahkan oleh salah satu masyarakat Mekarsari yang selalu mencuci mobil dinas disana.
Hingga, pada suatu waktu, salah satu mobil dinas KBB ditemukan berada di wilayah pasar gelap Priangan Timur.
Salah satu sumber bandungkita.id yang tidak ingin disebutkan jatidirinya menyebut, terdapat penawaran salah satu mobil avanza tahun 2013 dipasar gelap, namun dirinya melihat kejanggalan saat melihat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang disitu menurutnya bertuliskan pemiliknya adalah Pemda Kabupaten Bandung Barat
“Saya pernah ditawari sebuah kendaraan waktu itu, di Priangan timur lah, mobil Avanza Hitam, tahun 2013, pas saya lihat STNK, lah ko milik pemerintah KBB, saya tolak diam-diam saya tanya ke kawan saya di Cimahi laporan mobil hilang engga, jawabnya enggak ada” ungkap pria penyuka touring motor ini.
Photo kendaraan milik pemda KBB yang diduga beredar di pasar gelap Priangan
“Saat itu saya berkordinasi dengan kawan di kepolisian sana tidak ada laporan kehilangan juga” ungkapnya sambil memberikan bukti Photo pada saat menerima penawaran dari salah satu orang yang dikenalnya sebagai pemain kendaran roda 4 di pasar gelap priangan Timur.
Setelah mendapatkan informasi tersebut, Bandungkita.id melakukan konfirmasi kepada pihak pemda KBB, Inspektorat dan Sekda KBB.
Sampai berita ini diturunkan, Sekda Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, saat dikonfirmasi, belum memberikan keterangan secara lengkap, terkesan kaget dan hanya menebak asal pemilik kendaraan tersebut.
“Boleh Tahu Dinas mana, siapa ya, mobil avanza bukan?” jawabnya melalui pesan whats app, senin, 12/02/2024 silam.
kendaraan yang dimiliki pemerintah berasal dari keuangan yang dihasilkan dari pendapatan masyarakat dan dikelola pemerintah, dimana keberadaannya harus bisa dipelihara dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, sebagaiman Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk Pemda KBB.(Dhomz/Bangkit)
Comment