Menatap 19 Tahun Bandung Barat, Mempertanyakan “Wajah Lama” Pengurus KONI, di Tengah Sejarah Kelam

Apa yang tersisa di KBB, Selain sebagai penghasil Atlet terbaik??

Oleh: Redaksi Bandungkita.id

Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini tengah bersiap menyongsong hari ulang tahunnya yang ke-19.

Menjelang dua dekade berdiri sejak lepas dari Kabupaten Bandung melalui UU No. 12 Tahun 2007, daerah yang kaya akan potensi alam dan pariwisata ini justru berada di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, ada gairah baru dalam penataan organisasi formal daerah. Di sisi lain, bayang-bayang masa lalu berupa rapuhnya tata kelola pemerintahan, instabilitas politik, dan karut-marut anggaran masih menjadi hantu yang belum sepenuhnya sirna.

Rabu, 17 Juni 2026, sebuah momentum seremonial digelar di Aula Yayasan Bina Siswa Madani, Cisarua. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) KBB masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Di bawah nakhoda Tobias Ginanjar Sayidina, pelantikan ini mengusung tema ambisius: “KONI KBB Gaskeun”, membidik target menembus posisi lima besar pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.

ARTIKEL PILIHAN

Dana KONI KBB Disorot, Dispora Perketat Syarat Pencairan Hibah

Namun, di balik optimisme angka 55 pengurus yang secara unik dianalogikan Tobias seperti nomor punggung pemain Persib, Tyronne del Pino terdapat satu fakta mencolok yang diakui secara terbuka. Komposisi kepengurusan KONI KBB periode ini didominasi oleh “wajah lama” dengan persentase mencapai 90 persen. Argumen yang dibangun adalah kesinambungan, pengalaman, dan kelanjutan program yang sudah berjalan baik.

Secara sosiologi organisasi, dominasi 90 persen wajah lama ini memicu diskursus penting.

Di tengah publik Bandung Barat yang sedang didera kejenuhan terhadap pola-pola lama pengelolaan daerah, pilihan untuk mempertahankan status quo pengurus meski dengan dalih stabilitas prestasi menuntut pengawasan ekstra tajam.

ARTIKEL PILIHAN

Pencitraan KONI Bogor Runtuh! Slogan “Soliditas Berprestasi” Ternyata Palsu, Hak Staf Diabaikan?

Apakah dominasi wajah lama ini murni bentuk efisiensi dan transfer keahlian, atau justru cerminan dari mandeknya sirkulasi elite dan kaderisasi di tubuh organisasi publik KBB?

Refleksi 19 Tahun: Jeratan Hukum dan Sosiologi Sejarah Kelam

Membahas pelantikan KONI jelang HUT KBB tidak bisa dilepaskan dari lanskap makro wilayah ini. Jika kita membedah Bandung Barat secara sosiologi sejarah, pembentukan kabupaten ini 19 tahun lalu didasari oleh semangat pemekaran untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat lokal. Sayangnya, perjalanan sejarah mencatat anomali yang memprihatinkan.

Catatan kelam pengelolaan pemerintahan di KBB ditandai oleh rentetan persoalan hukum yang membelit para pucuk pimpinannya dari waktu ke waktu. Secara sosiologis, korupsi dan pelanggaran hukum yang terjadi berulang di tingkat elite kekuasaan telah membentuk distrust (ketidakpercayaan) kolektif di masyarakat. Ketika anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan justru bocor di meja-meja birokrasi, maka yang terjadi adalah stagnasi sosial.

ARTIKEL PILIHAN

Hari Jadi ke-385 dan Ambisi Porprov 2026: Dispora Kabupaten Bandung Diingatkan ‘Hantu’ Dana Hibah Masa Lalu

Masalah anggaran di KBB kerap menjadi sorotan utama. Defisit yang berulang, pengelolaan kas daerah yang tidak pruden, hingga politisasi anggaran demi kepentingan elektoral sesaat telah melahirkan beban finansial yang berat bagi daerah ini. Akibatnya, pembangunan di KBB kerap berjalan pincang. Kontras terlihat jelas antara megahnya potensi pariwisata Lembang atau Padalarang dengan kondisi riil kesejahteraan warga di pelosok-pelosok desa yang masih tertinggal.

ATIKEL PILIHAN

Anggaran KONI KBB Tiba-Tiba Naik Jadi Rp11 Miliar, Dipertanyakan Publik

Membangun Kesadaran: Menolak Siklus yang Sama

Pelantikan KONI KBB dengan 90 persen wajah lama di tengah refleksi 19 tahun daerah ini harus diletakkan dalam koridor kritik yang membangun. Komitmen Tobias Ginanjar untuk mengevaluasi kekurangan dan memperkuat fondasi organisasi wajib ditagih secara konkret oleh publik.

Sektor olahraga, yang mengelola dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rentan terhadap bias pengelolaan jika akuntabilitasnya longgar. Kita tidak boleh lupa bagaimana beberapa tahun ke belakang, pengelolaan anggaran olahraga di berbagai daerah di Indonesia sering kali terseret ke ranah hukum akibat tata kelola yang tidak transparan.

ATIKEL PILIHAN

Reaksi Koni KBB Diterpa Isu Duit Cashback dan Cara Pandang Menghargai Prestasi

Kini, dengan kehadiran kepengurusan baru yang diisi orang-orang lama, tantangannya adalah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar melanjutkan kebiasaan lama, melainkan membawa standar integritas baru yang lebih tinggi. “Gaskeun” jangan sampai hanya menjadi jargon penguras anggaran tanpa dampak sistemik bagi pembinaan atlet akar rumput di Bandung Barat.

Bagi Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan, usia 19 tahun menjelang dua dekade adalah momentum sakral untuk bersih-bersih. Sejarah kelam pembiaran korupsi, manajemen anggaran yang buruk, dan politik transaksional tidak boleh diwariskan ke dekade berikutnya.

BACA JUGA

Geruduk KONI KBB, Pengurus Cabor Pertanyakan Molornya Pencarian Anggaran

Publik KBB hari ini jauh lebih kritis; mereka tidak lagi membutuhkan seremoni yang meriah, melainkan kepastian hukum, transparansi anggaran, dan komitmen nyata dari setiap elite baik di pemerintahan maupun di organisasi mitra seperti KONI untuk membawa Bandung Barat keluar dari lingkaran setan keterpurukan tata kelola.

Wajah boleh lama, tetapi integritas, akuntabilitas, dan semangat penegakan hukum harus sepenuhnya baru. Jika tidak, 19 tahun KBB hanya akan terus menjadi perayaan atas kemunduran yang dikemas dalam bungkus hari jadi.

Video: liputan Iseng PORPROV 2022