BandungKita.id, Bandung Barat – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Fraksi PKS, Nur Djulaeha, menegaskan bahwa ancaman gempa dari Sesar Lembang bukan sekadar dongeng geologi, melainkan kenyataan yang terus bergerak dan mengancam keselamatan warga.
VIDEO PILIHAN
Dalam beberapa bulan terakhir, wilayah Bandung Barat mengalami rentetan gempa kecil yang mengindikasikan aktivitas sesar aktif. Namun, menurut Nur, pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dan konsistensi dalam membangun mitigasi bencana yang terukur dan partisipatif.
“Sesar Lembang bukan mitos. Ia nyata, aktif, dan mengancam wilayah padat penduduk. Tapi hingga kini, langkah konkret dari Pemkab Bandung Barat masih tertinggal dibanding kota/kabupaten lain yang sudah mengintegrasikan mitigasi ke dalam kebijakan, anggaran, dan edukasi publik,” tegas Nur kepada Bandungkita.id, Kamis (28/8/2025).
VIDEO PILIHAN
BMKG sebelumnya telah menyampaikan bahwa potensi gempa dari Sesar Lembang bisa mencapai magnitudo 6 hingga 7, dengan dampak yang luas terhadap wilayah seperti Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, hingga Cimahi Utara. Beberapa daerah lain telah merespons dengan simulasi evakuasi, pelatihan kebencanaan, dan penguatan jalur evakuasi. Namun di Bandung Barat, belum ada peta jalan mitigasi yang jelas dan terstruktur.
VIDEO PILIHAN
Mantan ponggawa ASN Disnaker KBB yang kerap menyeruka soal kemanusiaan ini juga menyoroti tentang modal sosial di Bandung Barat sangat kuat dari komunitas relawan, tokoh kebencanaan, hingga warga yang terbiasa bergerak cepat dalam situasi darurat. “Sayangnya, potensi ini kurang diaktivasi secara sistematis oleh pemerintah, seperti kegiatan jambore relawan kemanusiaan dan kebencanaan yang sering digagas secara mandiri dan kurang mendapatkan perhatian dari Pemkab Bandung Barat” ungkapnya.
VIDEO PILIHAN
“Relawan kita tahu medan, tahu cara, dan tahu risiko. Tapi tanpa dukungan struktural, gerakan mereka akan terus sporadis. Mengaktifkan kesadaran masyarakat bukan hanya strategi mitigasi, tapi juga bentuk koreksi terhadap kelambanan pemerintah,” ujarnya.
Sebagai Ketua Komisi IV, Nur mendorong agar anggaran perubahan APBD 2025 dan APBD 2026 mengakomodasi program mitigasi yang menyentuh langsung masyarakat. Ia juga menyerukan audit kesiapsiagaan, pelibatan komunitas lokal, dan edukasi publik yang berkelanjutan.
“Mitigasi bukan pilihan, tapi kewajiban. Dan kewajiban itu harus dijalankan sekarang, bersama-sama. Jangan tunggu gempa besar datang baru kita bergerak,” tutupnya.
VIDEO PILIHAN
Berikut hasil penelusuran dan perbandingan kesiap siagaan tiga wilayah di Bandung Raya terhadap potensi gempa dari Sesar Lembang: Pemkab KBB, Pemkot Bandung dan Pemkot Cimahi
1. Kabupaten Bandung Barat (KBB)
Anggaran & Kebijakan
- Anggaran kebencanaan hanya Rp 3 miliar pada APBD 2024—dinilai sangat minim untuk wilayah seluas KBB dan 11 kecamatan rawan bencana.
- Belum ada Early Warning System (EWS) di seluruh kecamatan.
- Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) terakhir disusun untuk periode 2018–2022, belum diperbarui sesuai kondisi terkini.
Kesiapan Teknis
- BPBD KBB mengakui belum mampu melakukan simulasi secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran dan SDM.
- Sosialisasi dan edukasi dilakukan sporadis, belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
- Beberapa objek wisata seperti TGAA dan TWGC Lembang sudah mandiri memasang rambu evakuasi dan titik kumpul, tetapi belum terintegrasi dalam sistem daerah.
2. Kota Cimahi
Anggaran & Kebijakan
- Belum memiliki EWS, namun menargetkan 1 EWS per kelurahan pada 2026.
- Sudah menyusun peta titik kumpul dan jalur evakuasi di seluruh kelurahan.
- Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) akan mengatur standar bangunan tahan gempa.
Simulasi & Edukasi
- Simulasi gempa di permukiman padat dimulai September 2025, melibatkan warga langsung.
- Damkar Cimahi juga menggelar simulasi vertical rescue dan pelatihan penyelamatan di gedung tinggi.
- Relawan Damkar (Redkar) aktif di tiap kelurahan untuk sosialisasi dan deteksi dini.
3. Kota Bandung
Anggaran & Infrastruktur
- Anggaran mitigasi bencana Rp 24 miliar dialokasikan tahun ini.
- Sudah melakukan geo-track Sesar Lembang dan pemetaan titik rawan.
- Simulasi dan edukasi dilakukan di sekolah, kampung, dan komunitas lokal.
Simulasi & Partisipasi
- Simulasi gempa dilakukan di RW 15 Sekeloa, melibatkan 600 warga.
- BPBD Bandung aktif menyebarkan video edukasi, pelatihan di sekolah, dan simulasi berbasis komunitas.
- Wali Kota dan DPRD mendorong penguatan anggaran dan edukasi berulang di seluruh wilayah.
Ringkasan Perbandingan
Wilayah Anggaran 2025 Simulasi & Edukasi Jalur Evakuasi EWS (Peringatan Dini) Bandung Barat Rp 3 miliar Terbatas, belum rutin Sebagian wisata mandiri Belum tersedia (butuh Rp 5 miliar) Kota Cimahi Belum disebut Mulai September 2025 Sudah dipetakan Target 2026: 1 EWS/kelurahan Kota Bandung Rp 24 miliar Sudah intensif & meluas Sudah tersedia Belum disebut, fokus pada edukasi & geo-track
Comment