BandungKita.id, Bandung Barat, 10 Oktober 2025 — Gerakan moral BOOMS KBB (Barisan Ormas, OKP, Mahasiswa, dan LSM Kabupaten Bandung Barat) terus menguatkan langkahnya dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat, ASN, dan anggota DPRD tentang pentingnya kedaulatan fiskal sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam berbagai forum dialog dan diskusi publik yang digelar bersama elemen masyarakat dan jurnalis lokal, BOOMS menyoroti lemahnya posisi fiskal KBB yang dinilai masih tersandera oleh kabupaten induk. Hal ini diperparah oleh minimnya reaksi legislatif terhadap isu-isu strategis yang menyangkut akses fiskal, termasuk dugaan konsensus tertutup antara oknum DPRD dan BUMD yang terjadi di ruang-ruang privat.
Membangun Kesadaran dan Kolaborasi
Didin Kopral, tokoh sentral BOOMS yang dikenal sebagai pentolan ormas dan LSM se-KBB, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar kritik, melainkan ajakan membangun kesadaran fiskal yang menyeluruh. Ia mengapresiasi keberanian elemen kepemudaan seperti Korp KNPI KBB yang mulai angkat bicara soal isu fiskal dan menyambut baik kolaborasi dengan para jurnalis dalam mengawal transparansi pemerintahan.
“Kami ingin mendorong pemerintahan yang amanah, ASN yang solid, dan masyarakat yang optimis terhadap masa depan KBB. Ini bukan gerakan oposisi, tapi gerakan moral untuk membangun,” ujar Didin.
Potensi Wisata dari Kereta Cepat Padalarang
Dendi, Direktur Divisi Kajian BOOMS, menyoroti belum adanya kajian resmi dari Pemkab KBB terkait dampak pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) di Padalarang terhadap sektor pariwisata. Ia melihat peluang konkret dari menjamurnya travel luar kota di sekitar KCIC Padalarang, yang kini dikelola bersama oleh para driver lokal dan tokoh masyarakat seperti Kang Dedi Sugiana (Tongky).
“Para driver bahkan sudah memiliki rest area di kawasan Talang. Ini bukti bahwa geliat wisata sudah hidup, tinggal bagaimana Pemkab menangkapnya dan menyusun buku menu wisata KBB,” jelas Dendi.
Sumber Daya Air: Aset Terabaikan
BOOMS juga menyoroti belum masuknya potensi sumber daya air—yang digunakan oleh PDAM Tirta Raharja, perusahaan swasta, dan sektor komersial—ke dalam proyeksi pendapatan daerah. Dendi mendorong lahirnya Perda yang mengatur pengelolaan air secara profesional melalui BUMD yang sehat dan akuntabel.
“Air adalah aset strategis. Kita harus pastikan penggunaannya memberi nilai tambah bagi PAD KBB dan tidak lagi bocor ke luar,” tegasnya.
Reposisi PDAM Tirta Wibawa Mukti
BOOMS mendorong agar PDAM Wibawa Mukti diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah KBB. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah sistem profit sharing atau kesepahaman baru terkait 110 ribu pelanggan PDAM Tirta Raharja di wilayah layanan 4, yang menurut regulasi seharusnya diserahkan ke KBB sejak 18 tahun lalu.
Program Makan Bergizi Gratis: Peluang Ekonomi Desa
Dendi juga menyoroti program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai peluang ekonomi desa. Ia mendorong agar Pemkab KBB menguatkan program ini melalui Perda dan memasukkannya ke dalam RPJM daerah.
“Jika bahan baku MBG bisa dipenuhi oleh desa-desa di KBB, kita membangun kedaulatan pangan sekaligus membuka lapangan kerja. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo,” ujarnya.
Wisata Selatan: Investasi Masa Depan
Senada dengan Dendi, Boy selaku Ketua Forkom KBB menyoroti potensi wisata di wilayah selatan KBB. Ia mendorong agar hasil kajian BOOMS tentang kunjungan wisatawan melalui travel di Woosh Padalarang ditangkap sebagai peluang investasi.
“Pertanian, wisata alam, kuliner, hingga olahraga bisa jadi paket wisata unggulan. Bahkan bisa ditawarkan langsung di bilik layanan terminal kereta cepat,” kata Boy.
Gerakan moral BOOMS KBB menegaskan bahwa pembangunan fiskal bukan hanya soal angka, tetapi tentang keberanian melihat potensi, membangun sistem yang adil, dan memastikan bahwa setiap jengkal tanah dan tetes air di Bandung Barat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyatnya.
Comment