BANDUNG, Bandungkita.id – Bagaimana mungkin sebuah daerah yang disokong segudang prestasi mentereng dan torehan penghargaan berkilau, justru terus-terusan dikangkangi oleh tragedi kemanusiaan yang pecah dari balik pintu kamar yang terkunci?

Kabupaten Bandung hari ini sedang menjadi panggung ironi yang disaksikan dengan rasa ngeri oleh publik nasional. Belum kering air mata publik pasca-tragedi memilukan di Banjaran di mana seorang ibu nekat mengakhiri hidup dan meracuni darah dagingnya sendiri akibat lingkaran setan pinjaman online (pinjol) kini bulu kuduk kita kembali dibuat merinding oleh terkuaknya kasus dugaan penyekapan sadis di kawasan Rancaekek.

Dua tamparan keras yang terjadi di dalam ruang domestik yang sangat privat ini melontarkan sebuah pertanyaan besar yang menggema hingga ke Parlemen Senayan: Ada apa dengan sistem kontrol sosial kita? Di balik hingar-bingar capaian pembangunan fisik dan seremonial prestasi daerah, Kabupaten Bandung justru kebobolan di tingkat akar rumput, membuktikan bahwa sekat-sekat dinding kamar kos dan rumah telah menjadi benteng kokoh yang mematikan rasa kepedulian antartetangga, sekaligus menjadi PR mahabesar bagi pemerintah untuk membangun kembali kesadaran kemanusiaan yang nyata.

BACA JUGA:

Tragedi Banjaran dan Gagal Paham Netizen: Di Balik Pujian, BPR Perkuat Pinjol dan Gaya Pembiaran Pemkab Bandung Undang Reaksi Wakil Ketua DPR RI!

Kasus penyekapan tragis yang menimpa YTR (29) selama tiga tahun di sebuah kamar kos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, kini resmi bergeser dari sekadar isu kriminal lokal menjadi sorotan tajam di level parlemen senayan.

Dua srikandi DPR RI, Atalia Praratya dan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, langsung mengambil posisi garis keras mengecam runtuhnya sensitivitas sosial di tengah masyarakat.

BACA JUGA

DPRD Restui Rp20 Miliar ke BPR Kerta Raharja, Penyelamatan Ekonomi Rakyat atau Menambal Lubang Korupsi?

Langkah politik dan respons kemanusiaan ini merubah cara publik memandang kasus ini: bukan lagi sekadar urusan domestik, melainkan sinyal darurat kegagalan fungsi deteksi dini sosial.

Atalia Praratya: “Tiga Tahun Bukan Waktu yang Singkat, Di Mana Tetangga?”

Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, yang langsung menjenguk korban di RSHS Bandung, meluapkan rasa miris sekaligus geramnya. Mengutip keterangan resminya yang dimuat media kredibel, Atalia menyoroti bagaimana penderitaan luar biasa mulai dari sundutan rokok, kebutaan, hingga luka bacok bisa terjadi bertahun-tahun tanpa ada satu pun warga sekitar kos yang bergerak secara konkret.

“Tiga tahun. Bukan tiga hari. Bukan tiga minggu. Bukan tiga bulan. Tiga tahun seorang perempuan diduga hidup dalam penyekapan dan penderitaan,” ungkap Atalia dalam pernyataan resminya.

BACA JUGA

Penggeledahan BPR Kerta Raharja: Jejak Awal dari Laporan BPK dan Penahanan Eks Komisaris Utama

Atalia menegaskan ketidakpedulian lingkungan sekitar telah memberikan “ruang nyaman” bagi pelaku kejahatan (TH). Secara politik, Atalia langsung mendorong institusi negara seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta kementerian terkait untuk melakukan pemulihan psikologis total dan menanggung seluruh biaya medis korban. Ia juga memanfaatkan jejaring medianya untuk menyebarkan foto pelaku yang kini buron agar segera diringkus Polda Jabar.

Sari Yuliati: Desak Jerat UU TPKS dan Hukum Seberat-beratnya
Senada dengan Atalia, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan bahwa peristiwa di Bandung ini adalah potret kekerasan berbasis gender yang sangat serius dan tidak bisa ditoleransi. Dari sudut pandang hukum legislatif, Sari mendesak kepolisian untuk tidak ragu menggunakan instrumen hukum berlapis.

“Kami meminta kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan mengusut kasus ini hingga tuntas. Pelaku harus dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan ketentuan dalam KUHP,” tegas Sari Yuliati melalui rilis resmi Fraksi Golkar.

BACA JUGA

Apakabar BPR Kerta Raharja? Di Tengah Skema ‘Pinjol’nya, Sekda Jabar Sentil Perbankan Daerah yang Kalah dari Bank Emok

Sari menekankan, kehadiran negara kini diuji pada aspek pemulihan trauma berkelanjutan bagi korban YTR.

PR Besar Pemerintah Jabar: Belajar dari Tragedi Pinjol Banjaran

Sorotan keras dari para legislator pusat ini sejalan dengan kegelisahan redaksi mengenai kesiapan kemanusiaan di Jawa Barat. Peristiwa penyekapan Cileunyi yang berlarut-larut selama tiga tahun, ditambah tragedi memilukan di Banjaran baru-baru ini di mana seorang ibu meracuni anaknya lalu bunuh diri akibat tekanan pinjaman online (pinjol) menunjukkan satu benang merah yang sama: mati rasanya fungsi kontrol sosial masyarakat di tingkat akar rumput.

Jika dalam kasus Banjaran korban terisolasi oleh keputusasaan ekonomi, pada kasus Cileunyi korban terisolasi oleh dinding kos yang dikunci dari luar, padahal tetangga mengaku sering mendengar benturan keras.

Sudut pandang dari para anggota DPR RI ini mempertegas bahwa pemerintah daerah di Jawa Barat tidak bisa lagi abai. Mengubah daerah menjadi “Siap Peristiwa Kemanusiaan” bukan lagi sekadar imbauan, melainkan kebutuhan mendesak.

Harus ada regulasi dan gerakan nyata di tingkat RT/RW untuk membangun kembali sistem “Warga Jaga Warga” agar tidak ada lagi ruang gelap di mana jeritan kemanusiaan kalah oleh tembok ketidakpedulian. (Dhomz/BangKit)