LIPUTAN KHUSUS : “Merubah Program Sampai Tiga Kali, Simak Pengakuan Pejabat Sungram Bikin Geram Rakyat dan Anggota DPRD“
Bandung Barat, Bandungkita.id – Di balik gemerlap jargon reformasi dan transparansi anggaran, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyimpan praktik birokrasi yang membuat publik mengernyit. Penelusuran Bandungkita.id mengungkap pola komunikasi manipulatif antara Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah Liaison Officer (LO) Pokir DPRD, yang diduga menjadi aktor utama dalam perombakan program hingga tiga kali dalam satu siklus anggaran.
VIDEO PILIHAN
Sungram: Surat Unggulan atau Surat Siluman?
Istilah “Sungram” (Susunan Porgram) versi penelusuran redaksi menjadi surat unggulan program — menjadi sandi dalam pergeseran kegiatan yang tidak melalui mekanisme resmi. Seorang pejabat teknis mengaku, “Program kami sudah disetujui, tapi tiba-tiba ada Sungram baru. Kami diminta ubah DPA tanpa penjelasan.” Pengakuan ini memicu kemarahan sejumlah fraksi di DPRD yang merasa dilewati dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami juga capek sampai terus dirubah-rubah begini, ini rekor dan ini membuat kami jadi sasaran, tapi kami bisa apa, kami diperintahkan orang Bapeda” ucap salah satu pejabat sungram sambil mengeluh dan ingin jati dirinya tidak disebutkan.
VIDEO PILIHAN
Rekaman Bocor: Sekda Atur PPK?
Dalam rekaman internal yang diterima redaksi, terdengar suara yang diduga milik Seirang pejabat memberikan arahan langsung terkait pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “PPK lama disingkirkan, diganti orang yang bisa diajak kerja sama,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya. Manuver ini disebut sebagai bagian dari strategi untuk menyisipkan anggaran siluman APBD dan Non Budgeter melalui perubahan program yang tidak transparan.
VIDEO PILIHAN
LO Pokir: Jembatan Aspirasi atau Jerat Anggaran?
LO Pokir, yang seharusnya menjadi penghubung antara aspirasi konstituen dan eksekusi program, justru diduga menjadi aktor dalam permainan anggaran. Beberapa LO disebut aktif mengusulkan perubahan program dengan dalih “penyesuaian kebutuhan lapangan,” namun tanpa dasar perencanaan yang jelas. “Kami diminta ubah program sampai tiga kali. Ini bukan aspirasi, ini akrobat,” kata seorang pejabat bidang perencanaan.
Reaksi Dewan: “Kami Tidak Bisa Diam”
Anggota Dewan di DPRD KBB mulai angkat suara. Dalam sebuah kesempatan, beberapa anggota dan kepala desa mengundang Redaksi Bamdungkita.id ke sebuah tempat, mereka mengungkaokan kegelisahan mereka. Point utama yang redaksi simpulkan tentang praktik ini sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi legislasi.
VIDEO PILIHAN
Kronologi: Dari “Nol” ke “Ujug-ujug Ada”
Dalam pertemuan tertutup yang dihadiri redaksi Bandungkita.id, seorang anggota Dewan yang didampingi beberapa kepala desa membeberkan kronologi yang mengundang tanda tanya besar:
“Awal mulanya anggaran pokir di-nol-kan. Lalu semua anggota disuruh mengusulkan ulang di anggaran perubahan. Setelah itu anggaran dibahas dan katanya sudah aman. Bahkan pernah ada pernyataan dari AZ: ‘Aman Nyaman’. Tapi ternyata yang di Bangkeu tidak aman. Yang diakomodir hanya beberapa anggota.”
Kekecewaan memuncak ketika sejumlah anggota Dewan mempertanyakan kenapa usulan mereka tiba-tiba hilang dari sistem. Jawaban yang diberikan: kekurangan persyaratan dan kesalahan sistem. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ada program yang lolos tanpa melalui tahapan resmi seperti KUA-PPAS dan RKPD.
VIDEO PILIHAN
“Nyatanya ada beberapa yang tidak melalui tahapan KUA-PPAS, RKPD… ujug-ujug ada,” ujar sumber tersebut.
Tanggapan Aktivis dan Kelompok Masyarakat
Bilal Alfariz dan Forkom Bandung Barat angkat bicara: “kita Laporkan ke Badan Aspirasi Masyarakat”
Bilal afariz mengungkap salah satu bukti jika anggaran Aspirasi SEKDA KBB saat ini menjadi bukti hasil dari arogansi pemupakatan antara Lo Pokir yang kemudian diketahui adalah salah satu pimpinan Dewan dari partai bukan pengusung pemenang dan Sekda KBB.
“Kami mendapatkan satu bukti soal adanya anggaran untuk Desa-desa didaerah selatan yang mendapatkan aspirasi dari Sekda KBB, mereka (Desa) sedang menyusun permohonan anggaran yang bersumber dari AZ dan akan menyerapnya di anggaran perubahan ini”. ungkapnya belum lama ini.
Bilal juga menyebut gaya senggama (mesra) antara Lo Pokir dan sekda telah mencederai etika dan moral penganggaran. “Ini kan sudah keterlaluan, dari mulai bongkar pasang pejabat di tataran OPD (Dinas) Bappeda sebelumnya, terus terungkap banyak program siluman masuk, kini DPRD dipecah belah dengan cara mengakomodir bagian penting yang dirasa sejalan dengan eksekutif, seperti halnya merombak pejabat PPK dan sungram di OPD, semua terstruktur, sehingga aprogram yang tidak prioritas disisipkan tanpa penolakan DPRD”. Ungkpanya dengan nada geram.
VIDEO PILHAN
Tidak jauh berbeda, Ketua Forum komunikasi Muda Bandung barat (FORKOM), Boy menyebut praktik penyelundupan program siluman ini membuktikan krisis etika dan moralitas pejabat KBB, dimana kepentingan kelompok sudah nyata terjadi meninggalkan prinsip dasar demokrasi.
“Apa yang terjadi di bandung barat adalah sebuah Penistaan konstitusional, kami mendorong Bandan Aspirasi masyarakat (BAM DPR R.I) turun tanpa menunggu laporkan masyarakat, aparat penegak hukum sering menggunakan pemberitaan sebagai Laporan informasi sebagai dasar pemanggilan/undangan klarifikasi, kami masih berharap ini diperbaiki secara konstitusional melalui BAM” ujarnya di sebuah acara dialog berjudul “Menjaga Kewarasan KBB” disalah satu Villa di KBB, minggu 26 Oktober.
Saya mengikuti semua pengesahan dokumen Rencana belanja, dari musrembang, KUA PAS,disahkan diparipurna di ajukan ke provinsi dan disahkan, tapi apa yang terjadi, ada perselingkuhan anggaran antara sekda KBB dengan pimpinan Dewan yang menjadi LO pokir, revisi pengusulan program berulang ulang dirombak, Fraksi yang kurang melawan jadi tumbal, bahkan satu anggota dewan yang masih satu partai di bantai oleh LO ini, ayolah, mana etika dan moralitas anda, terlebih anda selalu bicara aqidah dan kebenaran, sedih saya karena saya punya harapan terhadap orang yang saya maksud ini, KBB akan menemukan arah dan karakternya hanya jadi sebuah mimpi, karena jalannya saling melukai”
Bandungkita.id terus menelusuri dokumen perubahan DPA, rekaman internal, dan testimoni pejabat teknis untuk mengungkap pola sistematis dalam pengelolaan anggaran daerah. Dugaan adanya “gaya senggama” antara LO Pokir dan Sekda istilah yang digunakan sumber untuk menggambarkan hubungan transaksional dan manipulatif menjadi simbol dari krisis etika birokrasi di KBB.(Dhomz/Joe/BandungKita.id)
Video: Setkab RI
Comment