BandungKita.id, Kabupaten Bandung – Kritik tajam menghantam Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung. Sejumlah praktisi media dan pengamat komunikasi menilai pola kerja Diskominfo di bawah kepemimpinan Kadis Teguh Purwayadi pada tahun 2025 justru menciptakan jurang pemisah antara pemerintah dan para jurnalis lokal.
Alih-alih memperkuat sinergi dengan para buruh pena, Diskominfo disebut-sebut membangun sistem kerja yang elitis dan eksklusif.
“Ada semacam kastanisasi media. Wartawan seolah dikotak-kotakkan. Media luar mendapatkan keistimewaan termasuk gelontoran anggaran, sementara media dan wartawan lokal hanya jadi penonton,” ujar seorang jurnalis senior yang enggan disebutkan namanya.
Kebijakan komunikasi publik yang sebelumnya dikenal inklusif di era Pemerintahan Bedas, kini dinilai bergeser menjadi sekadar lips service. Anggaran kerja sama media yang seharusnya menjadi jembatan informasi, justru menjadi ilusi bagi media-media lokal. Ketimpangan anggaran bagi media lokal Bandung Raya dan media luar, bagai bumi dan langit.
“Yang dilakukan hanya action shadow. Banyak kegiatan yang tampak sibuk tapi kosong makna. Di tengah tantangan media lokal saat ini untuk terus eksis, jurnalis lokal malah tambah kritis. Seolah Diskominfo tak faham arti sinergi dan tupoksi mereka,” kritik Hasbi (42), pegiat informasi asal Kabupaten Bandung.
Medsos Dikuasai Bot, Ruang Debat Ditinggalkan
Hasbi juga menyoroti lemahnya pengelolaan media sosial resmi pemerintah daerah. Menurutnya, ruang digital yang seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan publik kini justru dipenuhi komentar artifisial dan minim interaksi bermakna.
“Engagement-nya lemah. Tidak ada ruang debat yang sehat. Padahal, medsos bisa jadi alat demokrasi jika dikelola dengan semangat BEDAS,” tegasnya.
Spirit Bedas yang menjadi identitas Pemerintah Kabupaten Bandung, dinilai mulai terkikis. Diskominfo dianggap gagal menjaga resonansi komunikasi yang selaras dengan visi-misi kepala daerah.
“Kalau komunikasi publik hanya soal penghargaan dan pencitraan, maka kita kehilangan arah. Pemerintah harus kembali membangun kepercayaan lewat kolaborasi, bukan dominasi,” pungkas Hasbi.(Joe/BandungKita.id)
Comment