“Menjegal Potensi Tangis Ratusan Atlet KBB: Lolos BK Lewat Keringat Berdarah, Malah Terancam ‘Dibunuh’ Anggaran!”
BANDUNG BARAT, Bandungkita.id — Sejak Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi mekar pada 2007, rahim olahraga daerah ini tak pernah berhenti melahirkan petarung sejati. Dari gelanggang lokal, lintasan Babak Kualifikasi (BK), arena Pekan Olahraga Nasional (PON), hingga panggung tertinggi Olimpiade, atlet KBB berkali-kali membuktikan bahwa bakat dan mentalitas mereka berkelas dunia.
Namun, di balik kibaran bendera kemenangan dan kilau medali, tersimpan paradoks memilukan: prestasi atlet KBB kerap berjuang sendirian di tengah pengkhianatan politik anggaran dan dinamika internal kepengurusan.
Kini, menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026, janji politik anggaran kembali diuji di titik terendah. Di saat 1.200 atlet dan ofisial memegang tiket sah hasil BK, alokasi APBD KBB yang disetujui justru merosot tajam hanya Rp3 Miliar dari kebutuhan ideal Rp25 Miliar. Akibatnya, sekitar 450 atlet dan ofisial terancam gugur sebelum bertanding.
VIDEO PILIHAN
Rekam Jejak Prestasi: Dari Bumi KBB Menuju Panggung Dunia
Rekam jejak pembinaan olahraga KBB mencatatkan tinta emas yang tak terbantahkan:
- Panggung Utama PON: Atlet-atlet KBB dari cabor Dayung, Gulat, Angkat Besi, Menembak, hingga Paralayang konsisten menyumbang puluhan medali emas untuk kontingen Jawa Barat.
- Level Internasional hingga Olimpiade: Nama-nama lifter dan atlet KBB berkali-kali melenggang mewakili Indonesia di SEA Games, Asian Games, hingga panggung Olimpiade.
- Dominasi BK Porprov Jabar 2026: Cabor Dayung sukses menyapu 10 medali emas, Gulat mengunci 7 medali emas, disusul capaian gemilang Arung Jeram, Menembak, Paralayang, hingga Sepak Bola Putri. Total 1.200 atlet dan ofisial dari 65 cabor dinyatakan lolos secara sah.
ARTIKEL PILIHAN
Bilal Al Fariz: “Solusi Hukum Ada, Yang Absen Adalah Kemauan Politik”
Pengamat dan aktivis Kebijakan publik Bandung Barat, Bilal Al Fariz, memberikan analisis mendalam mengenai dinamika historis sekaligus solusi teknis hukum keuangan daerah untuk keluar dari krisis Porprov 2026 ini.
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ANALISIS REKALKULASI POSTUR ANGGARAN PORPROV │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ Usulan Ideal KONI KBB │ Rp25 Miliar (1.200 Kontingen) │
│ Kebutuhan Minimal Versi DPRD │ Rp15 Miliar (Target 6-7 Besar) │
│ Realisasi APBD KBB Saat Ini │ Rp 3 Miliar │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ JURANG ANGGARAN (DEFISIT) │ Rp22 MILIAR (450 Atlet Terancam) │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
Menurut Bilal, alibi birokrasi yang menyebut “anggaran tidak bisa ditambah karena keterbatasan aturan” adalah narasi keliru yang menutup-nutupi krisis kemauan politik (political will).
“KBB ini memiliki kemewahan bakat atlet yang luar biasa, tapi sayangnya selalu disandera oleh ketidakpastian politik anggaran. Sejarah mencatat, bahkan ketika postur anggaran KONI KBB berada dalam kondisi ideal atau melimpah di masa lalu, komitmen terhadap atlet sering kali dikhianati oleh oknum pengurus maupun dinamika elit,” tegas Bilal Al Fariz.
Bilal membedah bahwa secara regulasi merujuk pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Pemerintah Daerah memiliki pintu legal yang sangat sah untuk menyelamatkan 450 atlet tanpa harus menabrak hukum:
“Secara teknis hukum keuangan daerah, Pemkab KBB punya instrumen yang sangat jelas. Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Permendagri 77/2020, Bupati KBB bersama TAPD bisa menerbitkan Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD (Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD) atau memanfaatkan skema Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebutuhan mendesak. Jadi kalau Pemda beralasan ‘secara aturan tidak memungkinkan’, itu tidak tepat secara regulasi. Masalahnya bukan pada ketersediaan pasal, melainkan pada kemauan politik untuk menggeser pos anggaran non-prioritas birokrasi demi menyelamatkan hak atlet,” lanjut Bilal Al Fariz.
VIDEO PILIHAN
Bilal menegaskan bahwa jika Pemkab dan KONI tetap membiarkan pemangkasan kuota terjadi, risikonya adalah kehancuran ekosistem olahraga KBB jangka panjang.
“Jika atlet yang sudah berdarah-darah lolos BK dan terbukti berprestasi justru ‘ditelantarkan’ atau dicoret hanya karena Pemda enggan melakukan pergeseran anggaran, jangan salahkan jika terjadi eksodus besar-besaran. Mereka akan memilih pindah membela daerah lain yang lebih menghargai keringat mereka,” pungkas Bilal.
VIDEO PILIHAN
Suara Elite
Mantan Ketua Umum KONI KBB, Agus Mulya Sutanto, sempat menegaskan bahwa usulan Rp25 Miliar yang diajukan adalah angka teknis yang rasional
“Kemarin kami mengusulkan ke Banggar pengennya Rp25 miliar. (Untuk) kurang lebih 1.200 atlet dan ofisial dan pelatih akan dibawa di Porprov dari kurang lebih 65 cabor… Dukungan anggaran yang memadai, terutama untuk kesejahteraan atlet dan bonus, sangat penting untuk menjaga semangat dan performa mereka.” Ungkapnya benerapa waktu lalu saat masih menjabat sebagai ketua Koni KBB.
Dari meja legislatif, Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha, melayangkan kritik tajam atas alokasi Rp3 Miliar yang disahkan Pemkab.
“KONI KBB hanya mendapat anggaran Rp3 miliar untuk menghadapi Porprov Jabar tahun ini, itu sangat tidak masuk akal. Sementara kontingen atlet KBB dituntut berprestasi di ajang Porprov Jawa Barat ini… Untuk mendongkrak prestasi dengan mengejar target di posisi 6 atau 7, perhitungan kebutuhan idealnya sekitar Rp15 miliar.”
Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Bupati Jeje, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal daerah.
“Pemerintah Daerah pada prinsipnya mendukung penuh kemajuan olahraga dan prestasi para atlet Bandung Barat. Namun, setiap pengalokasian anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan kapasitas APBD serta tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai regulasi. Kita tetap berupaya mencari solusi terbaik agar pembinaan olahraga berjalan tanpa melanggar ketentuan.”
VIDEO PILIHAN
Peta Jalan Teknis Penyelamatan Anggaran (Roadmap)
Guna merealisasikan dorongan kritikal Bilal Al Fariz dan Komisi IV DPRD, apakah alur administrasi keuangan daerah yang ini akan ditempuh TAPD KBB?
- Penerbitan Perbup Penjabaran APBD Perubahan
Legalitas Pergeseran Anggaran
Bupati KBB menandatangani Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD (Pergeseran Anggaran) tanpa harus menunggu Perda P-APBD diketok, berlandaskan Permendagri No. 77/2020. - Re-alokasi Anggaran TAPD
Rasionalisasi Pos Pos Non-Prioritas
TAPD menggeser pos anggaran penunjang birokrasi (seperti perjalanan dinas, pemeliharaan non-vital, atau belanja seremonial OPD) ke Sub-kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi Dispora KBB. - Konsultasi Banggar DPRD & Adendum NPHD
Persetujuan & Pengawasan
Pemberitahuan resmi disampaikan ke Banggar DPRD KBB, dilanjutkan penandatanganan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dispora dan KONI KBB demi transparansi total.
ARTIKEL PILIHAN
Menaruh Optimisme pada Kepemimpinan Baru (Meski 90% Wajah Lama)
Terpilihnya Ketua Umum KONI KBB yang baru dibangun di atas konsensus para ketua cabor. Meski gerbong kepengurusan yang terbentuk masih didominasi sekitar 90% pengurus lama, edisi Lipsus ini tidak bertujuan membangun narasi skeptis.
Kehadiran figur ketua baru dinilai banyak pihak, justru harus menjadi momentum pembuktian bahwa kepemimpinan saat ini mampu mereformasi tata kelola dari dalam.
Sikap kritis beberpa cabor yang menuntut konsistensi dan kepastian hukum politik anggaran, berhasil redaksi rangkum sebagai narasi advokasi kegelisahan mereka, antara lain:
1.Pemkab KBB (TAPD) tidak boleh lagi bersembunyi di balik alasan administratif. Pintu hukum pergeseran anggaran sudah terbuka lebar—tinggal sejauh mana komitmen politik Bupati dan TAPD untuk mengeksekusinya.
2.Keberadaan 90% pengurus lama di KONI KBB wajib dibayar dengan transparansi total. Jangan sampai ada penambahan anggaran yang terpotong oleh biaya-birokrasi internal.
3.Pertahankan Hak 450 Atlet: Kebijakan anggaran adalah cermin dari penghargaan atas keringat atlet. Menyelamatkan 450 atlet lolos BK adalah ujian moral tertinggi bagi Pemkab dan KONI KBB hari ini.
Sampai berita ini diturunkan, upaya klarifikasi bandungkita.id belum mendapatkan respon, selain kalimat :sedang dalam pembahasan”, semoga Atlet, keluarga, pelatih dan harga diri olahraga KBB di Porprov 2026 ini bisa diperjuangakan bersama pengurus dan ketua baru KONI KBB saat ini melalui kebijakan Politi dan Pemda KBB diatas kepentingan yang lain. (Dhomz/BangKit)
Comment