BandungKita.id, Bandung Barat — Konflik antar-komite olahraga daerah kembali mencuat setelah seorang atlet balap motor asal Kabupaten Bandung Barat (KBB) dikabarkan diambil alih oleh KONI Kota Bandung tanpa melalui prosedur administrasi yang semestinya. Ketua Cabang Olahraga (Cabor) Balap Motor KBB, Dedi Sugiana Tongky, menyampaikan protes keras atas tindakan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk pengabaian terhadap etika dan mekanisme organisasi olahraga.
Menurut Tongky sapaan akrabnya, atlet yang bersangkutan merupakan binaan aktif KONI KBB dan telah berkontribusi dalam berbagai ajang regional maupun nasional. Namun, tanpa pemberitahuan resmi atau proses mutasi yang sah, atlet tersebut tiba-tiba tercatat sebagai bagian dari kontingen Kota Bandung.
VIDEO PILIHAN
“Kami tidak pernah menerima surat permohonan mutasi, tidak ada komunikasi, apalagi persetujuan. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal penghargaan terhadap proses pembinaan yang sudah kami lakukan,” tegas Dedi saat ditemui di Sekretariat IMI KBB.
Langkah KONI Kota Bandung ini dinilai mencederai semangat sportivitas dan kolaborasi antarwilayah. Dedi menambahkan bahwa pihaknya telah melaporkan kejadian ini kepada KONI Kabupaten Bandung Barat dan tengah menyiapkan surat keberatan resmi.
Syarat Administrasi Mutasi Atlet
Sebagai acuan, proses mutasi atlet antar daerah wajib memenuhi syarat administrasi berikut:
- Surat permohonan mutasi: Diajukan secara tertulis ke organisasi cabang olahraga yang bersangkutan
- Izin tertulis dari klub/perkumpulan asal: Merupakan syarat utama agar mutasi bisa diproses lebih lanjut
- Surat keterangan pindah domisili: Diperlukan untuk membuktikan perpindahan domisili resmi
- Kelengkapan dokumen pendukung, meliputi:
- Fotokopi ijazah
- Daftar riwayat hidup
- Dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan organisasi
Tanpa pemenuhan syarat tersebut, status atlet menjadi abu-abu dan berpotensi menimbulkan konflik kepesertaan dalam kompetisi.
Sorotan Etika dan Implikasi Pembinaan
Tongky menegaskan bahwa perpindahan atlet bukan hal yang tabu, namun harus dilakukan secara transparan dan menghormati proses pembinaan yang telah dilakukan oleh daerah asal.
VIDEO PILIHAN
“Kami bukan anti perpindahan, tapi harus ada penghormatan terhadap proses. Jangan sampai atlet hanya dipindahkan karena faktor prestasi, lalu daerah asalnya ditinggalkan begitu saja,” tambahnya.
Kasus ini membuka kembali diskusi tentang perlunya regulasi yang lebih ketat dan transparan dalam pengelolaan atlet, terutama di cabang olahraga yang bersifat individual dan kompetitif seperti balap motor. Dedi berharap KONI Jawa Barat dapat turun tangan untuk menengahi dan menegakkan aturan yang berlaku.(Joe/BandungKita.id)
Comment