BANDUNG BARAT, BANDUNGKITA.ID — Borok tata kelola pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tersingkap dari cermin retak SMPN 2 Ngamprah ternyata hanyalah pucuk gunung es. Di balik tontonan defensif pimpinan sekolah dan fasilitas belajar yang merana, terdapat kepahitan mendalam yang selama ini membatu di ruang-ruang guru: krisis kaderisasi yang disengaja dan budaya birokrasi yang gemar “membakar” anggaran tanpa hasil mendasar.
Fenomena SMPN 2 Ngamprah ini bukanlah insiden tunggal yang berdiri sendiri. Ini adalah entry point yang menguliti bobroknya tata kelola dan regenerasi kepemimpinan pendidikan di Bandung Barat.
Premis yang menyebut bahwa kosongnya lebih dari 200 posisi kepala sekolah di KBB akibat “absennya kekuasaan menyiapkan BimTek” kini dibongkar habis oleh kesaksian publik dan pengamatan tokoh daerah.
ARTIKEL PILIHAN
Diklat CKS Berbiaya Mandiri: Komersialisasi Mandat Pemda
Sebuah tanggapan menohok dari warganet (sebut saja Agus) membuka tabir bahwa narasi Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (Diklat CKS) selama ini diduga kuat hanya pepesan kosong administratif.
“Dari dulu anggaran diklat CKS hanya narasi administratif. Faktanya, para guru membiayai sebagian besar biaya diklatnya sendiri,” ungkap Agus dalam komentarnya.
Menurut Agus, mencuatnya masalah ini sekarang bukanlah hal baru, melainkan imbas dari kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KBB yang sedang megap-megap akibat defisit. Borok lama yang biasanya tertutupi rapi kini menyeruak ke permukaan.
Ia juga menuding akar masalahnya ada pada kualitas kepemimpinan daerah yang miskin inovasi pendapatan, namun sangat terampil dalam membelanjakan uang rakyat.
“Fakta lain yang memprihatinkan adalah minimnya kemampuan kepala daerah dalam menggali sumber pendapatan, dan ini terjadi sejak KBB berdiri. Kemampuan aparatur pemerintahan sejak dulu terlalu fokus pada kreativitas ‘menghabiskan’ anggaran,” kritiknya pedas.
JANGAN LEWATKAN VIDEO PILIHAN
Penolakan Massal Guru Senior: Teror Bebas Jabatan Tanpa Perlindungan
Kondisi yang meremukkan iklim pendidikan ini dilegitimasi oleh Tokoh Masyarakat Bandung Barat sekaligus Pengamat Pemerintahan, Djamu Kertabudi. Ia mengonfirmasi bahwa krisis pimpinan sekolah di KBB sudah mencapai taraf memprihatinkan, di mana para tenaga pendidik berpengalaman justru “ogah” diangkat menjadi kepala sekolah.
“Sudah menjadi isu publik meski di ruang terbatas. Banyak guru senior menolak ditawari menjadi Kepala Sekolah (SD). Ada apa gerangan? Mungkin pertanyaan ini dianggap pancingan, tapi ya begitulah,” tulis Djamu Kertabudi, mengunci ironi yang terjadi di lapangan.
Fenomena guru senior yang enggan memegang tampuk kepemimpinan menjadi indikator paling telanjang bahwa posisi Kepala Sekolah di KBB bukan lagi sebuah kehormatan akademis, melainkan “jabatan panas” yang penuh beban administratif, jeratan hukum pemanfaatan dana BOS, serta minimnya perlindungan dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
VIDEO TERKAIT PENDIDIKAN
Pengamat: “Burocracy by Spending” yang Menumbalkan Sekolah
Menanggapi fenomena di atas, Pengamat Kebijakan Publik Bilal Alfariz menilai bahwa apa yang diungkapkan oleh warga dan Djamu Kertabudi adalah cerminan dari tradisi bureaucracy by spending—birokrasi yang hanya berorientasi pada penyerap anggaran, bukan efektivitas program.
“Ketika guru harus merogoh kocek sendiri untuk ikut diklat kepemimpinan (CKS) demi memenuhi kualifikasi negara, itu adalah bentuk pendorongan tanggung jawab pemda ke pundak individu. Ini absurd,” tegas Bilal saat dihubungi Bandungkita.id.
Bilal menambahkan, jika guru senior yang memiliki kualifikasi moral dan akademis memilih mundur dari bursa pencalonan Kepala Sekolah, maka yang tersisa adalah pengisian jabatan yang dipaksakan atau penunjukan pelaksana tugas (Plt) yang rentan konflik kepentingan.
“Dampaknya adalah kepemimpinan sekolah yang gagap, fasilitas sekolah hancur seperti di SMPN 2 Ngamprah, dan komunikasi krisis yang berantakan. Kepala sekolah yang lahir dari sistem yang ‘membayar sendiri’ dan tanpa jaminan sistemik cenderung defensif karena merasa tidak ditopang oleh sistem sejak awal,” lanjutnya.
VIDEO PILIHAN
Saatnya Audit Mental Pemangku Kebijakan
Redaksi Bandungkita.id mencatat, krisis 200 kekosongan kepala sekolah di KBB bukan sekadar persoalan teknis administrasi Kepegawaian (BKPSDM) atau Dinas Pendidikan semata. Ini adalah cermin dari ketidakmampuan tata kelola keuangan daerah dan ketiadaan niat politik (political will) untuk memuliakan profesi pendidik.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik alasan “APBD Defisit”. Jika untuk mencetak kader pimpinan sekolah saja daerah membiarkan guru berjuang sendiri, maka jangan salahkan publik jika menganggap jargon “Pendidikan Karakter dan Berkemajuan” di KBB hanyalah retorika manis di atas kertas dokumen anggaran. (Dhomz/Redaksi Bandungkita.id)
Comment