“Rendahnya realisasi belanja modal dalam APBD Bandung Barat 2025 bukan hanya soal teknis anggaran, tapi soal arah keberpihakan.”
BANDUNGKITA.ID, Ngamprah – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 hingga Oktober menunjukkan pola klasik: belanja pegawai melaju, belanja modal tertinggal jauh. Dari total anggaran Rp3,46 triliun, baru Rp1,75 triliun yang terealisasi sekitar 50,68 persen.
Yang paling mencolok? Belanja modal hanya menyentuh angka 12,17 persen. Dari pagu Rp326,23 miliar, baru Rp39,72 miliar yang benar-benar digunakan. Sementara belanja pegawai sudah tembus 63,84 persen, nyaris dua pertiga dari total Rp1,5 triliun.
Data ini dirilis oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan per 26 Oktober 2025 djpk.kemenkeu.go.id.
Menurut Dadang Risdal Aziz, Direktur Jamparing Institut, rendahnya realisasi belanja modal dalam APBD Bandung Barat 2025 bukan hanya soal teknis anggaran, tapi soal arah keberpihakan.
“Ketika belanja pegawai lancar tapi belanja modal tertinggal, kita sedang melihat bagaimana birokrasi memprioritaskan dirinya sendiri dibanding kebutuhan warga. Ini bukan sekadar ketimpangan fiskal, tapi ketimpangan etis.”
Risdal, Sapaan akrab pria asal Soreang ini, menekankan bahwa belanja modal adalah instrumen pembangunan yang langsung menyentuh publik jalan, fasilitas kesehatan, ruang terbuka, dan infrastruktur mitigasi bencana. Ketika realisasinya hanya 12 persen, maka ruang hidup warga pun ikut tertunda.
“Kita perlu bertanya: apakah APBD ini masih punya nyawa publik? Atau sudah jadi mesin rutin birokrasi yang hanya menjaga gaji dan tunjangan?”
Ia juga menyoroti nihilnya realisasi dana tak terduga, padahal tahun 2025 diwarnai oleh tekanan politik, potensi bencana, dan krisis sosial.
“Dana tak terduga itu seharusnya jadi napas darurat. Kalau tidak digunakan, berarti kita tidak bernapas saat publik butuh oksigen.”ujar pengamat kebijakan publik yang tengah menyoroti dugaan pembangunan fiktif transfusi darah RSUD Otista ini.
lebih jauh, Jamparing Institut mendorong agar publik tidak hanya melihat angka, tapi juga makna di baliknya. Menurutnya, transparansi bukan cukup dengan publikasi, tapi harus disertai dengan partisipasi dan keberanian untuk mengubah pola lama.
Pendapatan Daerah: Masih Bergantung pada Transfer
Pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp606,31 miliar dari target Rp952,02 miliar sekitar 63,69 persen. Pajak daerah jadi penyumbang utama, dengan realisasi 66,80 persen. Tapi kontribusi retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah masih rendah.
Sementara itu, transfer dari pemerintah pusat (TKDD) tetap jadi tulang punggung, menyumbang Rp1,44 triliun dari target Rp2,33 triliun. Transfer antar daerah juga cukup tinggi, dengan realisasi 73,60 persen.
Belanja Lainnya dan Dana Tak Terduga: Masih Diam
Belanja lainnya termasuk hibah, bantuan sosial, dan bagi hasil—baru terealisasi 48,03 persen. Dana tak terduga sebesar Rp53,77 miliar belum tersentuh sama sekali. (Dhomz/BandungKita.id)
Catatan Redaksi:
Bandungkita.id akan terus memantau pergerakan APBD hingga akhir tahun. Kami mengajak publik untuk ikut mengawasi, mengkritisi, dan mengusulkan prioritas anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan warga.
Comment