NGAMPRAH, bandungkita.id – Drama penundaan Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) berakhir antiklimaks.
Setelah molor berkali-kali dari jadwal semula, sidang baru dimulai sekitar pukul 16.30 WIB dengan pemandangan kursi dewan yang mayoritas melompong.
Pantauan di lokasi, sedikitnya 21 kursi anggota dewan tampak kosong. Ironisnya, di tengah persidangan yang masih berlangsung, Ketua Komisi 3, Pither Tjuandys, S.IP., M.M., terlihat meninggalkan ruangan (walk out).
BACA JUGA
Sementara itu, salah satu pimpinan dewan, Dadan Supardan, diketahui tidak hadir karena sedang melaksanakan agenda Muscab Golkar DPD Jabar.
Kondisi “lumpuhnya” kehadiran wakil rakyat ini seolah mengonfirmasi kritik pedas yang dilontarkan tokoh masyarakat sekaligus Pengamat Politik dan Pemerintahan, Djamu Kertabudi.
Pengawasan Dewan Dinilai “Mandul” dan Tidak Berkesinambungan
Djamu Kertabudi menyoroti kinerja DPRD KBB yang dianggapnya hanya terjebak dalam rutinitas tahunan tanpa melakukan evaluasi mendalam. Ia menilai Dewan hampir tidak pernah menguliti sejauh mana rekomendasi LKPJ tahun sebelumnya telah direalisasikan.
“Dewan seolah tidak mengevaluasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun lalu yang dilaksanakan pada tahun 2025. Apakah sudah terealisasi 100 persen atau belum, itu tidak dikuliti secara mendalam. Jadi setiap tahun hanya sebatas memberikan tumpukan rekomendasi baru, padahal seharusnya berkesinambungan,” tegas Djamu kepada redaksi bandungkita.id, Selasa (31/3).
BACA JUGA
Salah Kaprah Penanganan Kemiskinan
Lebih lanjut, Djamu mengkritisi rekomendasi Dewan dalam konteks penanggulangan kemiskinan yang dinilainya salah kaprah. Ia menyebut Dewan terlalu fokus pada “kantong kemiskinan” yang sifatnya hanya pendukung atau suplemen.
“Indikator seperti perbaikan jalan atau rumah tidak layak huni (Rutilahu) itu hanya bersifat pendukung. Sementara esensi utama penanggulangan kemiskinan ada pada dua pilar penting: pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial, dan yang lebih esensial adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM serta lapangan kerja. Kenapa hal esensial ini tidak menjadi rekomendasi utama?” tanya Djamu heran.
Teka-teki Anggaran Rp90 Miliar yang Gelap Gulita
Poin paling krusial yang diungkap Djamu Kertabudi adalah munculnya angka fantastis sebesar Rp90 miliar pada pos pengeluaran pembiayaan yang hingga kini masih menjadi misteri tanpa rincian jelas.
“Secara definisi, pengeluaran pembiayaan itu adalah uang yang nantinya akan diterima kembali, seperti investasi atau penyertaan modal. Pertanyaannya, untuk apa Rp90 miliar tersebut? Penyertaan modal ke mana? Di wilayah mana? Ini harus transparan karena menyangkut sektor keuangan daerah,” papar Djamu.
Ketidakjelasan ini semakin nyata setelah Djamu mencoba mengonfirmasi langsung kepada pejabat berwenang.
“Saya sudah tanyakan hal ini kepada dua pejabat terkait, dan mereka sendiri menyampaikan bahwa hal tersebut akan ditelusuri lebih lanjut. Ini aneh, bagaimana mungkin angka sebesar itu masuk dalam struktur laporan tapi pejabatnya belum siap memberikan penjelasan detail,” pungkasnya.
BACA JUGA
Pemandangan kursi kosong dan molornya sidang hari ini menjadi catatan kelam bagi publik Bandung Barat mengenai keseriusan wakil rakyat dalam mengawal transparansi anggaran dan nasib masyarakat. (Dom/Ron/Bandungkita.id)
Comment