BANDUNG, Bandungkita.id — Kontras tajam tata kelola sampah nasional terpampang nyata pekan ini. Di saat Kota Surabaya resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional karena berhasil menyetop satu ton sampah plastik per hari di aliran sungai lewat kolaborasi internasional Indonesia-Norwegia, para pemangku kebijakan di Bandung Raya justru masih sibuk berdebat di rooftop Gedung DPRD Jawa Barat untuk mempertanyakan nasib akhir sampah mereka.
Diskusi ilmiah yang diinisiasi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat pada Selasa (9/6/2026) di atas atap parlemen tersebut (Roof Top) seolah menegaskan paradoks yang terjadi: Surabaya sudah mengeksekusi solusi konkret di hulu sungai, sementara Bandung Raya masih gamang berdebat soal proyek di hilir.
Kontras Nyata? Surabaya Menahan di Hulu, Bandung Membiarkan di Hilir
Penunjukan Surabaya oleh pemerintah pusat didasarkan pada keberhasilan nyata di aliran anak sungai seperti Kali Tebu dan Kali Merutu. Di sana, sampah dicegat sebelum masuk ke laut, dipilah oleh komunitas, dan langsung diputar ke dalam roda ekonomi sirkular yang menghasilkan uang bagi warga sekitar.
BACA JUGA
Sebaliknya, di Bandung Raya, potret penanganan sampah menyajikan drama klasik yang tak kunjung usai. Sampah domestik dari wilayah hulu dengan skema konvensional (Kumpul Angkut Buang) sampai ke TPSA Sarimukti adda juga yang dibiarkan lolos ke bantaran sungai hingga akhirnya bermuara dan mengepung permukaan Waduk Saguling di Kabupaten Bandung Barat.
Akibat dosa kolektif aglomerasi ini, wilayah Sarimukti, dasar sungai Citarum hingga Waduk Saguling kini menjelma menjadi bak sampah raksasa. Dampaknya beragam, jika itu di waduk saguling sektor perikanan Keramba Jaring Apung (KJA) terancam lumpuh akibat penurunan kualitas air, pariwisata mati total, dan turbin PLTA Saguling yang merupakan objek vital nasional terus dibayangi risiko kerusakan akibat hantaman limbah.
BACA JUGA
Menguliti Ilusi PSEL
Di tengah sekaratnya lingkungan, proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau PLTSa yang digadang-gadang Pemerintah Provinsi Jabar sebagai dewa penolong pasca-krisis TPA Sarimukti justru dikuliti dalam diskusi di rooftop DPRD Jabar.
Sejumlah narasumber kompeten yang hadir membuka mata publik bahwa mega proyek teknologi tinggi ini berpotensi menjadi beban baru, bukan solusi berkelanjutan:
BACA JUGA
Iwang (Direktur Eksekutif WALHI Jabar): Mengkritisi mentalitas pemerintah yang gemar membangun infrastruktur instan bernilai jumbo, berkaca pada banyaknya fasilitas TPST dan TPS 3R masa lalu yang berakhir mangkrak tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Dr. Ir. Neni Sintawardani, M.Eng. (Peneliti Senior BRIN): Menegaskan bahwa teknologi hilir seperti PSEL tidak akan pernah menyelesaikan masalah jika fondasi utamanya yaitu pemilahan sampah dari sumber rumah tangga tidak dibenahi lewat regulasi yang tegas.
VIDEO PILIHAN
Aep Syarief Hidayat ( Pusat Pedagang Pasar Induk Caringin – BP3C): Memberikan bukti empiris Tanpa perlu menunggu proyek PSEL yang memakan waktu bertahun-tahun, Pasar Caringin sudah mampu mengolah mandiri puluhan ton sampah organik per hari menjadi silase pakan ternak dan briket bertenaga tinggi.
Forum juga menyoroti slaid materi krusial mengenai Indikasi dan Pola Penyelewengan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Proyek triliunan seperti PSEL dinilai sangat rawan terhadap praktik suap legislatif, pengaturan spesifikasi teknologi demi memenangkan vendor tertentu, hingga potensi konflik kepentingan birokrasi.
Tanggapan Menohok Mang Utun: “Pemerintah Senang Berproyek, Malas Mengedukasi”
Kritik paling menohok datang dari tokoh muda sekaligus Dewan Daerah WALHI Jabar dan budayawan pegiat lingkungan, Dadang Hermawan yang akrab disapa Mang Utun. Dengan gaya bicaranya yang lugas dan berbasis realitas tatar Sunda, Mang Utun membongkar syahwat proyek di balik rencana PSEL.
“Pemerintah kita saat ini mengidap penyakit senang berproyek teknologi, tapi malas mengedukasi manusia,” ujar Mang Utun dengan nada tinggi di hadapan peserta diskusi.
“PSEL ini sarat dengan nafsu solusi cepat yang ujung-ujungnya membebani APBD daerah lewat biaya tipping fee, rentan penyelewengan anggaran, dan mematikan ruang ekonomi rakyat kecil. Sementara kita sibuk berdebat soal mesin pembakar bernilai triliunan di atas atap gedung dewan yang nyaman ini, sampah nyata di bantaran sungai dibiarkan lolos merusak Waduk Saguling! Jangan sampai proyek yang labelnya ramah lingkungan ini dipaksakan hanya demi mengakomodasi syahwat pemegang modal, bukan untuk menyelamatkan ekosistem,” tegasnya.
BACA JUGA
Sengkarut sampah di Bandung Raya dan sekaratnya Waduk Saguling bukanlah masalah ketiadaan teknologi. Surabaya telah membuktikan bahwa kunci utama penanganan sampah sungai adalah komitmen politik yang kuat, integrasi hulu-hilir, dan keberanian mengubah perilaku masyarakat.
VIDEO PILIHAN
Jika Pemprov Jabar dan para kepala daerah di Bandung Raya terus mengarahkan kiblat penanganan sampah pada mega proyek pembakaran skala besar yang rawan dikorupsi, maka anggaran rakyat akan habis tersedot untuk membayar mesin.
Sementara itu, ada warga di hilir dan Waduk Saguling akan tetap dipaksa menelan getah, hidup berdampingan dengan jutaan ton sampah yang gagal dicegat sejak dari meja dapur kita.(Dhomz/BK)
Comment