oleh

Bawaslu Layangkan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ke TPS 114 Cimahi

BandungKita.id, CIMAHI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi layangkan surat rekomendasi pemungutan suara ulang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi.

Koordinator Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Cimahi, Diyar Ginanjar mengatakan, Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus digelar paling lambat sepuluh hari setelah hari pencoblosan.

“Saya pastikan surat rekomendasi pemungutan suara ulang sudah dikirim pada hari ini,” ungkapnya saat ditemui di kantornya, Senin (22/4/2019).

Pemungutan suara ulang, lanjutnya, hanya boleh diselenggarakan sebelum 10 hari dari hari pencoblosan. “Ada batas 10 hari sejak pelaksanaan hari pemilihan,” sebutnya.

Diyar menambahkan, pemungutan ulang tersebut bisa digelar di hari libur atau di hari kerja. “Kalau hari kerja KPU bisa koordinasikan dengan pihak terkait. Misalkan masalah perizinan karyawan ke perusahaan,” paparnya.

BACA JUGA:

Lantik Pj Sekda, Wali Kota Cimahi Pastikan Sekda Definitif Siap Bulan Depan

 

Soal Usulan Bawaslu Tentang Pemungutan Suara Ulang di Cimahi, Begini Kata KPU

 

Sebelumnya, empat orang dari luar daerah yang tidak terdaftar di tiga kategori pemilih, DPT, DPTb dan DPK melakukan pencoblosan di TPS 114 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah.

“Keempat orang tersebut berasal dari Jawa tengah, Bangka Belitung, Jambi dan Sumsel,” sebutnya.

Mereka, lanjut Diyar, hanya mendapat surat suara presiden. Maka, yang dilakukan pemungutan ulang hanya surat suara presiden.

Menurutnya, jika pemungutan suara ulang tidak digelar, penyelenggara pemilu akan dikenakan sanksi pidana paling lama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 24 juta rupiah.

“Pidananya paling lama 2 tahun paling banyak denda Rp.24 juta. Berdasarkan Undang-undang pemilu pasal 37 ayat 3, tentang batas sepuluh hari penyelenggaraan pemungutan ulang,” sebutnya.

Meskipun begitu, dia menuturkan pihaknya sudah menjalankan sebagaimana prosedur yang ada di UU Pemilu.

“Tugas kami hanya merekomendasikan selanjutnya KPU yang akan membuat keputusan untuk dijalankan atau tidak,” tutupnya.***(Bagus Fallensky/BandungKita)

Komentar