BandungKita.id, BANDUNG – Saat ini hampir seluruh masyarakat Jawa Barat tengah berada dalam suasana penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dengan sitem zonasi, PPDB SMP maupun SMA/SMK tak luput dari sejumlah kekurangan, tak terkecuali pelaksanaan PPDB di Bandung Raya.
Mulai dari antrean mengular sejak subuh, ketidakmampuan sekolah menampung calon siswa, pungutan biaya pendaftaran yang mencapai jutaan rupiah, hingga skandal kartu keluarga palsu demi sekolah idaman juga kini masih menjadi masalah.
Baca juga:
Eksklusif : Curhat Benny Bachtiar Soal Cita-cita Memajukan Ekonomi Kreatif Kota Bandung
Salah satu tokoh birokrat asal Kota Cimahi, Benny Bachtiar menjelaskan hal itu terjadi karena ada satu hal yang luput dari perhatian pemerintah.
Maksudnya, kata Benny, PPDB jadi polemik besar dan jadi permasalahan tidak hanya di Bandung, tapi terjadi di tempat-tempat lain, bahkan di Kota Cimahi, meski tak separah Kota Bandung dalam pelaksanaan PPDB zonasi ini.
“Ada yang terlupakan yang saya lihat adalah bagaimana ketika kebijakan ini diturunkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, yakni infrastruktur pendukung yang perlu dibangun merata,” kata Benny Bachtiar dalam dialog publik yang digelar BandungKita.id, di Villa Boemay, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, beberapa waktu lalu.
Pemerataan pembangunan sangat relevan dilakukan, terlebih saat ini inventarisasi kependudukan didukung dengan teknologi olah data yang mumpuni. Sehingga bisa dihitung warga yang berusia sekolah sebagai acuan membangun infrastruktur memadai.
Baca juga:
Episode Baru Drama Sekda Kota Bandung, Benny Resmi Gugat Oded Ke PTUN
“Saya sepakat dengan zonasi ini akan mengurangi kemacetan lalu lintas karena pergerakan massa menuju tempat kegiatan belajar dibatasi. Tapi kami melihat ketika kebijakan ini dikeluarkan, infrastruktur pendukung untuk memenuhi kebutuhan sekitar ini terlupakan. Sehingga terjadi polemeik,” kata Benny yang sempat menjadi calon kuat Sekda Kota Bandung itu.
Pada kesempatan yang sama, hal tersebut juga dibenarkan Budayawan Jawa Barat, Acil Darmawan Hardjakusumah atau Acil Bimbo. Menurutnya, pendidikan mestinya bisa dirasakan semua kalangan masyarakat terutama bagi generasi muda.
Acil menegaskan jangan sampai dengan sistem zonasi justru banyak siswa yang memilih tidak mengenyam bangku sekolah.
“Kade (awas), jangan sampai dengan sistemnya yang dianggap pusing justru tidak sekolah, tapi coba buatlah kebijakan untuk siswa (PPDB) itu agar lebih sederhana, samangatnya itu tadi semua orang harus bisa sekolah, itu hak warga negara,” kata Acil.***(Tito Rohmatulloh/BandungKita)
Comment