Bandungkita.id, NGAMPRAH – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merayakan puncak Hari Jadi ke-12 selama lima hari berturut-turut. Macam-macam acara, mulai dari senam aerobik, orkes granat hingga tablig akbar digelar pada tanggal 18, 19, 20, 22, dan 23 Juni 2019.
Beberapa kalangan menilai acara tersebut sukses karena meriah dan mendapat antusias besar dari warga KBB. Namun penilaian itu bertolak belakang dengan salah satu tokoh Bandung Barat yang juga sebagai Budayawan Jawa Barat, Nana Munajat Dahlan.
Menurutnya, kesuksesan HUT KBB tidak bisa diukur hanya dengan gebyar dan mewah acara seremonial. Yang lebih penting, kata Nana adalah substansi acara dan kilas balik evalusi dari peran Pemkab Bandung Barat bagi masyarakat.
“Menurut saya, milangkala Bandung Barat teu karasa, teu karampa, jeung teu ka tara kubalarea. Yang dilihat bukan seberapa gebyar dan mewah, namun makna apa yang bisa dipetik? Mesti ada kilas balik, dan sudah berbuat apa Bandung Barat kepada masyarakat? sampai saat ini, saya kira belum terlihat,” ucap pria yang juga berprofesi sebagai staf redaksi majalah bahasa sunda Galura itu.
Baca juga:
HUT KBB ke-12, Privilege Torabika dan Petani Kopi Asli KBB yang Dianaktirikan
Kilas balik ini penting dilakukan untuk melihat seberapa serius pemerintah menyelesaikan persoalan yang ada. Misal, di bidang Budaya, Nana melihat Pemkab Bandung Barat selama 12 tahun berdiri belum melirik pentingnya menyediakan ruang-ruang ekspresi bagi budayawan.
Padahal KBB punya banyak tokoh kesenian dan budayawan seperti Iyar Wiyarsih, pencipta lagu Mojang Priangan. Benny Korda pencipta Bubuy Bulan. Dan Ibu Mursi pencipta lagu Es Lilin.
“KBB belum punya dan menyediakan kantung-kantung budaya. Padahal kita punya potensi kesenian dan budaya yang sangat besar. Maka pantas tak berkembang, padahal SDM-nya banyak,” tuturnya.
Di bidang lingkungan, Nana melihat Pemkab Bandung Barat juga belum serius menangani persoalan karst Citatah. Ia selalu menerima alasan klasik bahwa penutupan karst Citatah akan mengganggu ekonomi masyarakat. Padahal, ia menilai yang paling diuntungkan dari pertambangan Citatah adalah para pengusaha.
“Sampai saat ini karst Citatah di biarkan, itu berdampak banyak bagi sumber air, udara dan kesehatan. Minimal di tertibkan, apalagi di sana ada Goa Pawon, Gunung Pabeasan dan Gunung Hawu yang mesti dilestarikan,” jelasnya.
Baca juga:
Konser Musik HUT KBB Diwarnai Keributan, Ada Miras dan Senjata Tajam : Satpol PP Salahkan Pihak Panitia
Maka Nana mendorong momentum HUT KBB menjadi ajang untuk menyoroti peran subtansi dari pemerintah daerah.
Kritik Nana tak sampai di situ, Ia juga menyoroti acara seremonial HUT KBB yang terkesan asal jadi, dan minim perencanaan. Padahal kegiatan itu menggunakan uang rakyat.
Seperti diketahui acara besar yang berlangsung lima hari itu menggandeng sponsor dari perusahaan kopi raksasa, Torabika. Hal itu memancing reaksi dari para petani dan pengusaha kopi lokal yang sedang berjuang meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya.
Salah seorang petani kopi lokal asal Padalarang KBB, Hasan mengaku tidak habis pikir dengan kebijakan Bupati KBB Aa Umbara yang mengizinkan dan memberikan keleluasaan kepada Torabika untuk menjual produk pabrikan mereka ke masyarakat KBB tersebut.
Hasan menilai, helatan HUT KBB ke-12 seharusnya dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi bagi pengusaha kecil kopi lokal atau UMKM kopi lokal KBB. Kalau pun kopi kemasan diberikan ruang pada even HUT KBB itu, kata dia, porsinya mesti terbatas.
“Petani kopi lokal merasa dirugikan, karena setidaknya kehilangan potensi besar penjualan kopi lokal. Ini karena adanya dominasi atau monopoli penjualan kopi oleh pengusaha besar,” ungkap Hasan kepada BandungKita.id, Selasa (18/6/2019).
Baca juga:
Waduh! Stand Booth Untuk IKM di Acara Colour Run HUT KBB Dipungut Biaya Hingga Jutaan Rupiah
Hal senada diungkapkan oleh petani kopi arabika di kawasan Gunung Tangkubanparahu Lembang, Popi Nuraeni. Ia mengaku kecewa dengan sikap Bupati KBB Aa Umbara dan Pemkab Bandung Barat yang justru lebih memfasilitasi perusahaan kopi besar berskala pabrik.
Menurut dia, kebijakan Pemkab Bandung Barat tersebut sangat merugikan ribuan petani kopi di KBB dan mencerminkan sikap tidak pro terhadap para petani dan kopi lokal KBB.
“Buat apa atuh kopi asli hasil petani KBB dipamerkan di Jerman kemarin. Sekarang malah kopi pabrikan yang diterima dan dibantu “jual dedet/jual paksa” ke desa-desa. Harusnya kopi asli KBB yang disosialisasikan dan dibeli oleh kades-kades di KBB. Apa gara-gara kami tidak bisa memberikan fee seperti kopi pabrikan,” kata Popi dengan nada tingg
Minimnya perencanaan pengamanan pada acara HUT KBB juga memancing terjadinya sejumlah tindakan kriminal seperti pesta miras, copet dan perkelahian antar pengunjung.
Akibatnya, Satpol PP Bandung Barat harus bekerja keras mengamankan sejumlah terduga pencopet, pelaku pesta miras, dan pelaku aksi perkelahian. Hal itu perlu diapresiasi, namun tetap mesti dikritisi karena Satpol PP tidak punya wewenang menangkap dan memeriksa pelaku tindak pidana. Berdasarkan undang-undang tugas tersebut mestinya diemban Polisi.
Baca juga:
Waduh! Orang Penting Pemda KBB Diduga Terima Fee Rp 50 Juta dari Penjualan Kopi Sponsor HUT KBB
Penilaian Nana terhadap acara HUT KBB yang hanya sekedar seremonial, semakin diperkuat dengan terjadinya kasus sewa stand booth bagi pelaku industri kecil dan menengan (IKM) yang mencapai jutaan rupaih.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah pelaku IKM KBB asal Ngamprah dan Padalarang harus membayar Rp.600 ribu sampai Rp.1 juta sebagai syarat utama mendapatkan stand booth di acara pameran produk IKM di Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (23/6/2019).
“Acara ini untuk siapa? untuk masyarakat? untuk pengusaha atau hanya untuk pejabat saja. Acara asal jadi dan kurang makna,” pungkas Nana.***(Restu Sauqi)
Comment