by

Sebut Semua Komisaris-Direksi BUMN Titipan, Begini Penjelasan Adian Napitupulu

BandungKita.id, NASIONAL – Adian Napitupulu mengatakan ada sekitar 6.000-7.200 orang titipan yang menjabat sebagai komisaris dan direksi dari seluruh perusahaan pelat merah di Tanah Air. Baik itu perusahaan induk, anak perusahaan, hingga cucu perusahaan BUMN.

“Dari enam ribu hingga tujuh ribu dua ratus komisaris dan direksi BUMN itu, menurut saya semuanya titipan,” kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu seperti dikutip BandungKita.id dari Tempo.co di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2020).

Menurut Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, jumlah perusahaan BUMN dari induk hingga cucu berkisar 1.000-1.200. Pernyataan Budi inilah yang dijadikan dasar bagi Adian untuk sebutkan angka 6.000-7.200 komisaris dan direksi BUMN titipan.

Adian mengatakan, tidak setiap orang memiliki akses untuk menduduki jabatan direksi dan komisaris BUMN tersebut. Alasannya karena selama ini tak pernah ada jalur atau lowongan bagi orang banyak untuk mendaftar.

“Enggak ada lowongan kerjanya. ‘Dibutuhkan lowongan BUMN A, membutuhkan komisaris dan direksi. Yuk ramai-ramai melamar yuk.’ Enggak ada,” ujar Adian.

BACA JUGA :

Erick Thohir Pecat Semua Direktur Garuda Terkait Kasus Penyelundupan Harley

Kinerja Menteri Lambat Tangani Covid-19, Jokowi Marah dan Ancam “Reshuffle”

Jokowi Akan Bubarkan 18 Lembaga Negara, Ini Alasannya

Adian memperkirakan, hanya ada 1.000 di antara sekitar 6.000-7.200 jumlah komisaris dan direksi BUMN yang merupakan titipan partai-partai politik, relawan, hingga kementerian dan lembaga termasuk TNI/Polri. Menurut Adian, jabatan titipan yang jelas asal-usulnya ini lebih bisa dipertimbangkan.

“Yang penting mereka punya kapasitas, kemampuan, kredibilitas, dan sebagainya. Meskipun titipan partai dan relawan tapi jelas asal-usulnya.

Menurut Adian, yang mestinya disoroti ialah 5.000-6.200 direksi dan komisaris BUMN yang bukan berasal dari titipan pihak-pihak tersebut. Ia mengatakan bisa saja bagian dari para mafia.

“Yang menarik kita tidak tahu ini titipan Mafiakah? Mafia mana? Migas, infrastruktur, listrik, impor, alkes, kita tidak tahu, mari kita cari tahu,” ujar Adian.

Adian sekaligus mengklarifikasi pemberitaan Majalah Tempo dalam edisi (18/7/2020) bertajuk ‘Bancakan Jatah BUMN’. Ia menganggap pemberitaan tersebut mengesankan dirinya meminta jatah komisaris kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.I

Menurut Adian, justru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta dirinya menyetor daftar nama untuk menempati jabatan komisaris perusahaan pelat merah. Adian mengatakan nama-nama diserahkannya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno sesuai permintaan Jokowi.

Menurut Adian, bukan kali pertama Jokowi meminta nama-nama relawan untuk duduk di BUMN ini. Namun sudah terjadi saat Jokowi memenangi Pilpres 2014.

Adian pun menganggap dirinya tak ada masalah langsung dengan Erick Thohir. Perkara tak disetujuinya nama-nama yang dia setorkan, ia menganggap hal itu urusan Erick Thohir dengan Jokowi yang awalnya meminta daftar nama. “Kalau Pak Erick bilang dia menolak nama-nama yang diberikan, yang diberikan siapa? Saya tidak berikan ke dia, tapi ke Mensesneg dan Presiden. Jadi kalau dia menolak, dia menolak nama-nama yang diberikan Presiden,” ujar Adian.(*)

Editor : Azmy Yanuar Muttaqien

Comment