BandungKita.id, KBB – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengklaim jumlah kendaraan truk pengangkut sampah saat ini tidak ideal. Pasalnya DLHK KBB harus mengangkut sampah dari 16 kecamatan dan 165 desa.
Menurut Kepala UPT Kebersihan DLH KBB, Nurjaman, saat ini pihaknya memiliki 38 kendaraan yang terdiri dari 39 truk dan 8 kendaraan kecil untuk mengangkut sampah. Jumlah tersebut dinilai tidak ideal untuk mencangkup seluruh wilayah di KBB.
“Armada truk pengangkut kita masih terbatas, masih jauh dari kata ideal jika melihat cakupan pelayanan yang harus dilakukan,” kata Nurjaman saat dihubungi, Minggu (21/11/2021).
Ia menuturkan, jumlah ideal armada untuk mengangkut sampah di wilayah KBB sebanyak 50 unit truk untuk melayani pengangkutan sampah di 16 kecamatan.
Selain kekurangan armada, lanjutnya, truk pengangkut sampah milik UPT Kebersihan KBB yang saat ini masih bisa digunakan juga sudah banyak yang kondisinya kurang baik.
Baca Juga
Teras Cihampelas Bandung Kembali Hidup
Sah! Gubernur Jabar Naikan UMP 2022 Sebesar 1,72 Persen
Pasalnya, usia truk tersebut sudah tua karena warisan aset dari Kabupaten Bandung saat pemekaran pada 2007 lalu.
“Armada eksisting yang tua-tua akan dihapuskan karena untuk diperbaiki costnya mahal. Sementara dalam sehari pelayanan ritase buangan sampah dari KBB mencapai 50 ritase,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pelayanan pengangkutan sampah yang baru bisa dilakukan saat ini hanya di 10 kecamatan. Sementara, untuk 6 kecamatan lain terutama di daerah selatan belum terlayani.
“Produksi sampah dari 10 kecamatan tersebut, mencapai 150 ton/hari. Jika ditambah dengan wilayah lain yang belum terlayani bisa mencapai 650 ton/hari,” jelasnya.
Untuk mengatasi kekurangan truk pengangkut sampah ini, sambung dia, pihaknya sudah mengajukan penambahan armada truk pada tahun depan dengan jumlah 8 unit.
Kendati demikian, hal tersebut belum tentu disetujui lantaran harus melihat ketersediaan anggaran yang ada, mengingat harga unit truk sampah cukup mahal.
“Kita mengajukan penambahan 8 truk, tapi apakah nanti akan disetujui semua atau hanya beberapa unit belum tahu,” ujarnya.
“Semoga saja jadi prioritas, karena ini untuk melayani masyarakat,” harapnya. (Agus Satia Negara).
Comment