Bandungkita.id – KBB. Joged-joged anggota DPR menyambut kenaikan gaji dan fasilitas mewah berujung pahit. Amuk rakyat se-NKRI memaksa parlemen pusat memangkas sejumlah tunjangan. Tapi di Bandung Barat, publik masih bertanya: apakah DPRD KBB akan ikut berbenah?
Gelombang protes yang meluas dari Jakarta ke pelosok daerah menuntut keadilan anggaran. Di tengah kesulitan ekonomi rakyat, keputusan DPR menaikkan berbagai tunjangan dinilai sebagai bentuk hilangnya empati dan sense of belonging terhadap konstituen.
Tragisnya, sembilan warga dilaporkan meninggal dunia dalam aksi demonstrasi nasional. Demokrasi, kata warga, bukan “kumaha aing.”
BACA JUGA
Dapur MBG Mangkrak di KBB, Warga dan Pemerintah Desa Keluhkan Ketidakjelasan Proyek
Kini, sorotan publik mengarah ke DPRD Kabupaten Bandung Barat. Berbagai elemen masyarakat mulai menelisik berapa besar gaji dan fasilitas yang diterima para wakil rakyat lokal.
Portal resmi BPK yang memuat Perbup No. 39 Tahun 2022 tentang keuangan DPRD KBB sempat tidak bisa diakses (Sabtu, 7/8/2025). Namun Bandungkita.id memperoleh informasi dari sumber internal yang menyebutkan angka mencengangkan: pendapatan anggota DPRD KBB bisa mencapai Rp70–90 juta per bulan.
“Tunjangan perumahan, transportasi, beras, keluarga, totalnya 68 juta lebih per bulan, itu pun sudah dipotong pajak,” ungkap narasumber yang enggan disebutkan identitasnya.
Ia menyebut bantuan perumahan sebesar Rp38 juta dan tunjangan BBM Rp12 juta sebagai penyumbang terbesar. Bila ditambah kegiatan luar seperti bimtek, kunker, dan rapat di hotel, angka pendapatan bisa tembus Rp90 juta per bulan.
“Jeung kunker, rapat-rapat di hotel, bimtek, nyampai we 90 juta-an per bulan,” pungkasnya.
Pernyataan itu menghenyakkan banyak pihak. Agus ZB, warga Rancapanggung, mengaku tak percaya.
“Wow, yang benar saja sebesar itu pendapatan anggota DPRD KBB? Saya baru dengar, Kang,” ujarnya dengan mimik terkejut.
Agus menilai pendapatan sebesar itu belum sepadan dengan kinerja dewan. Ia menyebut keluhan soal blangko KTP habis, rumah tidak layak huni, dan jalan rusak masih jadi masalah di berbagai wilayah.
“Belum sepadan. Infrastruktur dasar masih amburadul,” tegasnya.
Jejen, warga Cililin, bahkan membandingkan tunjangan perumahan dewan dengan program BSPS yang ia terima.
“Dengan 20 juta saja rumah ini bisa selesai. Tunjangan 38 juta itu bisa buat dua rumah,” katanya. Pupuhu Barisan Ormas OKP Mahasiswa dan LSM (BOOMS), Didin Suhendar alias Kopral, mendesak Pemda KBB segera menyelaraskan pendapatan DPRD dengan kebijakan pusat. “Pusat sudah pangkas tunjangan rumah, listrik, telp, asisten, dan PPh 21. KBB harus ikut,” tegasnya.
BACA JUGA
Catatan Bandungkita.id menunjukkan pendapatan anggota DPR pusat semula Rp104 juta, kini tinggal Rp65 juta setelah pemangkasan.
Upaya Bandungkita.id untuk memperoleh tanggapan dari pimpinan DPRD KBB belum membuahkan hasil. Konfirmasi yang dikirim ke ketua, wakil ketua, dan ketua komisi belum dijawab.
Bandungkita.id akan terus mengawal transparansi anggaran dan menagih akuntabilitas wakil rakyat di daerah.
(Dadang Gondrong/Bandungkita.id)
VIDEO PILIHAN
Comment